Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bekasi Melakukan Aksi Damai Di Kementerian Agama Kota Bekasi , Bersatu Melawan Intoleransi.

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Bekasi menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Agama(Kemenag) Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani No.11, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 31 Juli 2025.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan GMKI Cabang Kota Bekasi terhadap meningkatnya kasus intoleransi yang terjadi di sejumlah wilayah indonesia, Isu tersebut ramai menjadi sorotan publik terutama di media sosial, yang mulai merajalelanya kasus tindakan intoleran yang mencoreng nilai semboyan negara kita yaitu BHINEKA TUNGGAL IKA

"Kemenag Kota Bekasi tidak boleh stecu terhadap aksi intoleran yang terjadi di Bumi Indonesia terkasih, Binmas Kristen harus bergerak dalam membantu perizinan tempat ibadah di Kota Bekasi" ujar Divan selaku Kabid OR BPC GMKI Bekasi.

Keprihatinan akan pembubaran ibadah dan kasus-kasus intoleran yang terjadi, sangat merusak nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konstitusi tertinggi UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) serta UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, menjamin masyarakat kemerdekaan serta kebebasan beragama dan beribadat.

Perwakilan KEMENAG Bekasi menjawab orasi-orasi yang dilakukan GMKI Bekasi, bersepakat untuk menolak akan adanya tindakan intoleransi di Kota Bekasi, dan sepakat cabut/revisi PBM No.8 dan 9 Tahun 2006, serta akan merekomendasikan ke KEMENAG RI.

Hari ini kita bersuara bukan karena benci, tapi karena cinta, cinta pada kota ini pada negeri ini. Dan cinta itu butuh keberanian untuk menegur, untuk memperbaiki, dan untuk menolak diam saat keadilan diabaikan.

(***)

Dorong Investigasi dan Sanksi Tegas bagi Pelaku Pembongkaran : Ketua RJN Bekasi Raya Apresiasi Penutupan Median Jalan

Bekasi || mediagardakeadilannews.com Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, *Hisar Pardomuan,* menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga atas penutupan kembali median jalan provinsi yang sebelumnya sempat dibongkar secara tidak sah di wilayah Kampung Bonkopi, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

> *"Jika benar median jalan tersebut telah ditutup kembali oleh instansi terkait, kami menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Dinas Perhubungan dan Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Ini langkah tepat untuk menjaga ketertiban dan kewenangan tata ruang jalan,"* ujar Hisar dalam pernyataan resminya.

_*Koordinasi Diduga Lemah, Oknum Pembuka Akses Harus Diusut*_

Hisar menegaskan bahwa tindakan pembongkaran median jalan provinsi tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap kewenangan tata ruang dan pemanfaatan aset daerah.

> *"Kami mendorong Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap legalitas dokumen permohonan yang diajukan, serta pelaksanaan teknis di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran prosedural atau hukum, maka instansi terkait wajib memberikan sanksi administratif serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna penindakan lebih lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab,"* tegasnya.

_*Kewenangan Penanganan dan Penegakan Aturan*_

Dalam kasus ini, jalan yang dibongkar merupakan *jalan provinsi,* yang secara hukum dan administratif berada di bawah kewenangan penuh *Pemerintah Provinsi Jawa Barat.* Adapun dua instansi teknis yang berwenang adalah:

1. *Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat*

- Berwenang atas perubahan struktur fisik jalan, termasuk pembongkaran dan pembangunan median jalan.

2. *Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat*

 - Bertanggung jawab dalam pengaturan akses lalu lintas dan keselamatan jalan, serta memberi rekomendasi teknis terhadap permohonan akses.

Jika dalam proses penelusuran ditemukan pelanggaran hukum, maka kedua instansi ini memiliki dasar hukum untuk:

* Menjatuhkan *sanksi administratif* terhadap pihak yang menyalahgunakan prosedur.

* *Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat* dan *Kejaksaan* untuk menindaklanjuti dalam proses hukum jika terbukti ada unsur pidana, seperti perusakan aset negara atau pemalsuan dokumen.

_*Penutupan Harus Permanen*_

Sebagai bentuk pencegahan, Hisar mendorong agar penutupan median jalan dilakukan dengan metode konstruksi permanen agar tidak mudah dibuka kembali oleh pihak tak bertanggung jawab.

> *“Penutupan median jalan seharusnya dilakukan dengan pengecoran penuh dari ujung ke ujung. Jangan hanya ditutup sementara karena berisiko dibuka kembali. Ini tentang ketaatan terhadap hukum dan tata ruang,"* tambahnya.

Hisar berharap seluruh pihak, baik dari unsur desa, perusahaan, maupun instansi teknis, dapat *menghormati prosedur, regulasi, dan batas kewenangan masing-masing.* Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan efek jera dan menjadi contoh bahwa tidak ada ruang untuk tindakan semena-mena terhadap aset negara.

(Red,hmsrjn)

Kuasa Hukum Dihadang dan Diancam oleh Massa , Diduga Tergugat Langgar Prinsip Peradilan

Sidang PS Diwarnai Ketegangan Akibat Intimidasi Massa

Bekasi || mediagardakeadilannews.com Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara perdata No. 39/PN Bks/2025 yang berlangsung di area Gedung Graha Bintang, Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, diwarnai eskalasi ketegangan yang diduga kuat akibat aksi intimidasi massa terhadap kuasa hukum pihak penggugat. Proses persidangan yang seharusnya berlangsung kondusif, justru diintervensi dengan pelarangan akses yang dinilai melanggar asas keadilan. Senin, (28/7/2025).

Kuasa Hukum Dihadang dan Diancam oleh Massa Diduga Tergugat

Akses terhadap objek perkara Gedung Sekretariat Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sada Ina Dohot Boruna (PSSSI&B) Bekasi Raya dibatasi secara sepihak oleh massa tak dikenal yang diduga merupakan simpatisan pihak tergugat. Kuasa hukum penggugat—Indra Pratama Simanjuntak, SH, MKn; Dani Robert Simanjuntak, SH, SE, Akt, MH; dan Jonggara Simanjuntak, SH—mengalami penghadangan, makian provokatif, hingga ancaman dari beberapa individu yang diduga membawa senjata tajam seperti parang dan linggis.

Tindakan Provokatif Terjadi di Depan Majelis Hakim.

Pihak penggugat diwakili oleh tiga advokat dari marga Simanjuntak yang telah lama terlibat dalam proses pembangunan sekretariat PSSSI&B secara gotong royong. Pihak tergugat, meski tidak secara langsung disebutkan melakukan pelarangan, diduga memfasilitasi kehadiran massa. Kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di lokasi tidak serta-merta menghalangi tindakan provokatif yang terjadi, bahkan berlangsung tepat di hadapan mereka.

Lokasi PS Jadi Simbol Sengketa-sengketa Kepemilikan Gedung

Peristiwa tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat, Senin pagi, 28 Juli 2025, di halaman Gedung Graha Bintang yang kini menjadi pusat konflik kepemilikan antara kelompok masyarakat Simanjuntak dan yayasan yang dibentuk belakangan oleh pihak tergugat.

Pengerahan Massa Dinilai Langgar Prinsip Independensi Peradilan.

Insiden ini tidak hanya menunjukkan ketegangan antara dua pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi refleksi serius tentang lemahnya pengendalian terhadap pihak non-berkepentingan dalam proses peradilan. Pengerahan massa bersenjata tanpa koordinasi dengan aparat keamanan dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap sistem hukum dan proses peradilan yang independen.

Kuasa Hukum Kecam Tindakan Sepihak dan Desak Aparat Bertindak

Indra Pratama Simanjuntak menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kejadian tersebut. Ia menyebut tindakan pelarangan dan pengerahan massa sebagai bentuk stigmatisasi terhadap pihaknya dan pelanggaran terhadap arahan pengadilan. “Jika memang keamanan yang menjadi isu, seharusnya pihak berwajib yang dilibatkan,” ujarnya tegas.

Dasar Hukum PS Ditegaskan, Pelarangan Dianggap Tak Sah.

Dani Robert Simanjuntak menambahkan bahwa dasar hukum pelaksanaan PS jelas termaktub dalam Pasal 153 HIR, Pasal 211–214 RV, serta SEMA No. 7 Tahun 2001. “Tidak ada dasar hukum bagi pihak manapun, selain majelis hakim, untuk melarang kehadiran pihak penggugat,” tegasnya.

Kuasa Hukum Tegaskan Gedung Dibangun oleh Dana Kolektif Warga.

Sidang lanjutan diharapkan dapat berlangsung tanpa tekanan. Para kuasa hukum menyuarakan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul melalui pembuktian bahwa gedung sekretariat dibangun dengan dana masyarakat Simanjuntak dan bukan merupakan aset awal yayasan yang kini mengklaim kepemilikan.

Yayasan Baru Dinilai Lakukan Klaim Sepihak Tanpa Aset Awal.

Dalam keterangannya, Dani Roberto menilai pengambilalihan gedung oleh yayasan yang baru dibentuk sebagai bentuk klaim sepihak yang tidak berdasarkan pada penyertaan aset sah. “Yayasan tersebut berdiri setelah mengetahui adanya pembangunan gedung, lalu mencoba memasukkannya sebagai aset mereka-padahal kontribusi mereka nihil,” tegasnya.

Sidang PS Jadi Ujian Tegaknya Hukum Tanpa Intimidasi

Kasus ini menjadi uji integritas peradilan Indonesia dalam menghadapi intimidasi terhadap proses hukum. Masyarakat menunggu ketegasan pengadilan dan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa keadilan bukan hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan, tanpa intervensi atau tekanan.

(Red)

Pisah Sambut Kajari, Bupati Ade Kunang Tegaskan Komitmen Sinergi Wujudkan Good Governance

Acara yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekda Dedy Supriyadi, para kepala perangkat daerah dan tokoh masyarakat

Kab Bekasi Ciksel || mediagardakeadilannews.com

 

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama Wakil Bupati Asep Surya Atmaja menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, dari Dwi Astuti Beniyati kepada Eddy Sumarman yang berlangsung di Grande Valore Hotel Jababeka Cikarang, pada Jumat (25/7/2025) malam.

Acara yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekda Dedy Supriyadi, para kepala perangkat daerah dan tokoh masyarakat ini menjadi momentum refleksi dan harapan atas keberlanjutan sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bupati Ade Kuswara Kunang menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi dan pengabdian Dwi Astuti selama menjabat sebagai Kajari. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Kabupaten Bekasi dinilai berhasil membangun kemitraan yang kuat dan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dwi Astuti. Kepemimpinan beliau telah banyak membantu penguatan sistem pelayanan publik dan pengawasan hukum di lingkungan Pemkab Bekasi,” kata Ade Kunang.

Bupati Ade Kunang juga menyambut kehadiran Kajari yang baru, Eddy Sumarman dengan penuh optimisme. Ia berharap kerja sama yang sudah terjalin dapat terus diperkuat dan dikembangkan.

“Kami siap berkolaborasi dengan Kajari yang baru, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami percaya Pak Eddy membawa semangat baru untuk melanjutkan kerja-kerja besar yang telah dibangun sebelumnya bersama Forkopimda. Kita memiliki visi yang sama, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berbasis hukum,” tambahnya.

Dalam sambutan perpisahannya, Dwi Astuti menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tugas-tugasnya selama ini. Ia mengaku sangat terkesan dengan semangat kebersamaan dan kekompakan jajaran Kejari maupun instansi lain di Kabupaten Bekasi.

“Saya merasakan kekompakan dan semangat teman-teman di sini, dan sangat terkesan dengan semangat kebersamaan dan kekompakan jajaran Kejari maupun instansi lain di Kabupaten Bekasi,” ungkap Dwi.

Ia juga menekankan bahwa peran Kejaksaan bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai mitra pembangunan. Dwi dikenal aktif turun langsung ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan instansi untuk menjalankan program edukasi hukum, seperti Jaga Desa.

Sementara itu, Kajari Kabupaten Bekasi yang baru, Eddy Sumarman, dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk melanjutkan capaian dan inovasi yang telah dirintis oleh pendahulunya.

“Saya bersyukur bisa diterima di ‘kampung pengabdian’ ini. Saya mendapat kehormatan bertugas di Bekasi dan siap membangun kerja sama yang produktif dengan semua elemen, baik Forkopimda maupun masyarakat,” ujarnya.

Eddy menyebut bahwa dirinya siap membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, dan berharap hubungan yang baik antar-instansi dapat terus terjaga. Ia juga menyampaikan rasa hormat atas pencapaian Dwi Astuti yang menurutnya telah meninggalkan jejak luar biasa.

“Terus terang, saya merasa tertantang untuk melanjutkan apa yang telah dicapai Ibu Dwi. Dengan kolaborasi dan kekompakan, kami siap melangkah ke depan membawa Kejari Bekasi menjadi lebih baik lagi,” tutupnya.

(TS,**)

Kejati Jabar Lantik 13 Pejabat Termasuk Kejari Kota dan Kabupaten Bekasi

Foto: Acara Pelantikan

Bandung Jabar || mediagardakeadilannews.com Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Jawa Barat, Katarina Endah Sarwesti, melantik sebanyak 13 pejabat Eselon III dilingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Barat, Rabu (23/7/2025).

Prosesi Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut berlangsung khidmat di Aula R. Soeprapto, Lantai 8 Kantor Kejati, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Katarina menyatakan, pentingnya menjalankan amanah jabatan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi menjaga marwah institusi Kejaksaan.

“Setiap jabatan yang diemban merupakan ladang pengabdian untuk Bangsa dan Negara,” ucap Katarina.

Katarina berujar, ini merupakan sebuah kesempatan untuk dapat mendedikasikan diri secara sungguh-sungguh.

“Sebagai ladang pengabdian demi terselenggara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara,” jelasnya.

Selain itu, Katarina juga mengingatkan, pelaksanaan tugas harus merujuk pada arahan Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin, bahwa Kejaksaan harus hadir dengan pendekatan yang humanis.

“Seluruh jajaran agar memastikan Penegakan Hukum dijalankan secara adil, proporsional dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat,” ujarnya.

Hal ini, sambung Katarina, dinilai penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai institusi Penegak Hukum yang bermartabat.

“Guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai Institusi Penegak Hukum yang bermartabat,” ulasnya.

Dalam setiap langkah, tambah Katarina, Penegakan Hukum, aparat Adhyaksa wajib mengedepankan prinsip “satu dan tak terpisahkan” dengan masyarakat.

“Kejaksaan harus lebih humanis karena sejatinya Kejaksaan adalah pelayan masyarakat yang harus melayani sepenuh hati,” tandasnya.

Daftar Lengkap Pejabat Yang Dilantik:

1. Novika Muzairah Rauf, SH, MH (Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)

2. Dr. Agustinus Herimulyanto, SH, MH. Li. (Asisten Intelijen)

3. Roy Rovalino Herudiansyah, SH, MH (Asisten Tindak Pidana Khusus)

4. Dr. Sulvia Triana Hapsari, SH, M Hum (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)

5. Gunawan Sumarsono, SH, MH (Kajari Depok)

6. Dr. Muhammad Fadlan, SH, MH (Kajari Indramayu)

7. Ikhwanul Ridwan S, SH (Kajari Kuningan)

8. Dedy Irwan Virantama, SH, M. Hum (Kajari Karawang)

9. Eddy Sumarman, SH, MH (Kajari Kabupaten Bekasi)

10. Agus Khausal Alam, SH, MH (Kajari Kabupaten Tasikmalaya)

11. Nurintan Marolop Novianti Octaviana Sirait, SH, MH (Kajari Cimahi)

12. Ahmad Fuadi, SH, MH (Koordinator Kejati Jawa Barat)

13. BuMahfuddin Cakra Saputra, SH (Koordinator Kejati Jawa Barat

 

(Redaksi)

SMK Negeri 15 Kota Bekasi Buka Rekrutmen Tenaga Kerja PT. Cabinindo Putra

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

24 Juli 2025 – PT. Cabinindo Putra kembali membuka peluang kerja bagi lulusan SMA/SMK dengan menggelar kegiatan rekrutmen tenaga kerja yang bekerjasama dengan BKK SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di aula SMK Negeri 15 Kota Bekasi, dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Sebanyak 100 peserta mengikuti proses rekrutmen ini. Mereka berasal dari berbagai sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA), baik dari wilayah Kota Bekasi maupun dari luar daerah. Antusiasme para pencari kerja tampak tinggi, menunjukkan semangat dan kesiapan mereka untuk bergabung menjadi bagian dari PT. Cabinindo Putra.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BKK SMK Negeri 15 Kota Bekasi dalam menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja, sekaligus memberikan peluang kerja langsung kepada para lulusan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang positif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja terampil dan siap pakai di dunia industri.

 “Kegiatan ini bentuk nyata implementasi link and match, sekaligus membuka peluang kerja langsung bagi alumni kami,” ujar Kepala SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Dra. Supriatin.

Dengan kegiatan rekrutmen langsung seperti ini, SMK Negeri 15 Kota Bekasi menunjukkan peran aktifnya dalam menjembatani pendidikan dengan lapangan kerja, serta memperkuat posisi SMK sebagai pusat pengembangan SDM yang siap kerja dan berkualitas.

(TS,Red)

Resmi Diluncurkan Logo Hari Jadi Kabupaten Bekasi Ke-75

 Wabup : Simbol Semangat         Bangkit, Maju, Sejahtera

CIKARANG PUSAT || mediagardakeadilannews.com

Logo dan Tema Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-75 tahun resmi dilaunching Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti pada Kamis, (24/07/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, menyampaikan makna dari logo hari jadi menjadi simbol persatuan maupun semangat seluruh elemen masyarakat dalam menyambut usia daerah Kabupaten Bekasi yang ke-75 tahun.

“Logo yang kita luncurkan hari ini, tentunya merupakan hasil dari sebuah proses lomba desain logo yang transparan dan melibatkan seluruh masyarakat umum,” ujarnya.

Asep Surya menjelaskan secara visual, logo yang resmi dilaunching tahun ini memuat nilai-nilai penting yang merepresentasikan cita-cita bersama dan semangat Kabupaten Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera.

Seperti elemen Tari Topeng yang divisualisasikan secara dinamis merefleksikan gerakan, harapan, dan kemajuan yang menggambarkan representasi budaya lokal Kabupaten Bekasi. Selain itu, Burung Blekok sebagai fauna khas Kabupaten Bekasi yang ditampilkan secara simbolis dalam desain angka lima.

“Semua itu dirangkai bukan hanya sebagai elemen estetika, tetapi sebagai pesan kolektif tentang jati diri daerah, kekuatan sejarah, dan arah masa depan Kabupaten Bekasi,” tambahnya.

Untuk mendorong antusiasme dari partisipasi masyarakat, katanya, Pemkab Bekasi juga akan melibatkan seluruh unsur baik kecamatan dan desa dalam memeriahkan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-75 dan hari kemerdekaan Indonesia ke-80 agar berjalan lebih meriah.

“Sehingga dengan begitu, mereka (masyarakat) juga dapat merasa memiliki Kabupaten Bekasi secara bersama dengan rasa dan asa,” ungkapnya.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak baik peserta lomba, tim juri dan panitia yang telah bekerja secara objektif dan profesional. Hadirnya Logo hari jadi tahun ini, diharapkan akan berampak luas sehingga semakin dikenal banyak masyarakat.

“Saya berharap dengan adanya launching logo resmi Hari Jadi ke-75 ini, baik seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan stakeholder dapat menjadikan momentum ini sebagai semangat baru dalam bersinergi, mempererat persatuan, serta terus berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

(Redaksi)