1 Kilometer Bendera, 1 Semangat Merdeka: Aksi Warga Rawa Mulya Rayakan HUT RI ke-80

1 Kilometer Bendera, 1 Semangat Merdeka: Aksi Warga Rawa Mulya Rayakan HUT RI ke-80

Partisipasi Warga Rawa Mulya Sambut HUT RI ke-80

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga RW 02 RT 02 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, mengadakan kegiatan gotong royong memasang bendera merah putih sepanjang satu kilometer. Aksi ini berlangsung pada Selasa, 5 Agustus 2025, dan menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam merayakan hari bersejarah bangsa. Jumat (8/8/2025).

_*Tradisi Tahunan yang Dipimpin oleh Tokoh Masyarakat*_

Kegiatan ini dipelopori oleh warga RT 02/02 dan diketuai oleh Sunarno, selaku koordinator lapangan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah menjadi tradisi tahunan yang rutin dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Ketua RT setempat, Maulana Wahyudin, juga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan dukungan serta partisipasi seluruh warga.

_*Puncak Kegiatan Dimulai sejak Akhir Juli*_

Kreativitas warga mulai terlihat sejak 28 Juli 2025, dan puncak kegiatan pemasangan bendera dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025. Warga bekerja dari pagi hingga sore hari untuk memasang bendera berukuran lebar 50 cm yang membentang sepanjang satu kilometer di lingkungan tempat tinggal mereka.

_*Lokasi Kegiatan: Komunitas Kompak di Mustika Jaya*_

Kegiatan ini terfokus di lingkungan RT 02 RW 02, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, yang merupakan kawasan pemukiman aktif dan memiliki semangat kebersamaan tinggi.

_*Simbol Nasionalisme dan Solidaritas Sosial*_

Menurut Sunarno, kegiatan ini tidak hanya sebagai simbol perayaan kemerdekaan, tetapi juga sebagai wujud persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong antarwarga. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang estetis serta patriotik menjelang peringatan kemerdekaan.

_*Dana Swadaya dan Gotong Royong Jadi Pondasi Utama*_

Kegiatan ini terlaksana atas dasar partisipasi aktif dan swadaya masyarakat. Dana yang digunakan bersumber dari kas bulanan warga, serta donasi sukarela. Ketua RT Maulana Wahyudin menambahkan bahwa selain pemasangan bendera, masyarakat juga rutin menyelenggarakan perlombaan, doa syukuran, dan panggung pesta rakyat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT RI, yang semuanya didukung oleh gotong royong dan kontribusi warga.

_*Semangat Kebangsaan yang Tetap Relevan*_

Partisipasi warga Rawa Mulya dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80 mencerminkan semangat kebangsaan yang tinggi dan patut diapresiasi. Inisiatif lokal seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai nasionalisme dan kebersamaan tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat, khususnya dalam skala komunitas.

(Red)

Ratusan Pekerja Terancam Tak Dapat Jaminan Ketenagakerjaan , Yayasan Outsourcing PT.ADHI GANA APTA di Bekasi Diduga Lalai Bayar BPJS Karyawan.

XTC INDONESIA DPC Kabupaten Bekasi Advokasi,Yayasan Outsourcing PT.ADHI GANA APTA di Bekasi Diduga Lalai Bayar BPJS Karyawan, Ratusan Pekerja Terancam Tak Dapat Jaminan Ketenagakerjaan 

 

Bekasi, Jawa Barat || mediagardakeadilannews.com

Puluhan karyawan yang bekerja di bawah naungan sebuah yayasan outsourcing PT ADHIGANA APTA di wilayah Bekasi, Jawa Barat, terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial akibat dugaan kelalaian yayasan dalam membayarkan iuran BPJS. Kasus ini mencuat setelah sejumlah karyawan mengeluhkan status kepesertaan BPJS mereka yang tidak aktif saat hendak berobat.

 

Yayasan [PT ADHIGANA APTA], yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja outsourcing, diduga telah menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, para karyawan yang ditempatkan di berbagai perusahaan mitra yayasan tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka.

 

"Dari sekitar 500 karyawan, sebanyak 384 orang diketahui tidak memiliki kepesertaan aktif di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Mereka merupakan tenaga outsourcing yang disinyalir dari LPK Adhigana Apta.

Ironisnya, hal ini berlangsung sejak Oktober 2024 silam, kemudian berulang pada Januari hingga sekarang ini. Sehingga lebih dari setengah tahun para karyawan bekerja tanpa jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan mereka juga tidak terpenuhi.

HR Manager PT Eun Sung Indonesia, Rudi mengatakan, pihaknya telah melayangkan teguran baik lisan maupun tulisan terhadap LPK Adhigana. Pihak LPK menyanggupi untuk membayar kelalaian mereka, namun kesanggupan itu belum terpenuhi.

 

Menanggapi keluhan tersebut, Kami XTC INDONESIA DPC KABUPATEN BEKASI menyatakan akan segera melakukan investigasi dan advokasi terhadap yayasan PT ADHIGANA APTA,Dan Kami sudah melaporkan kasus ini kepada dinas ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat "Sanksi yang dapat diberikan yang pertama sanksi administratif, sesuai PP 86 tahun 2013. Pertama peraturan tertulis, sanksi denda, yang ketiga tidak mendapatkan pelayanan tertentu,"Dia menambahkan, selain terkena sanksi administratif, perusahaan juga dimungkinkan terkena sanksi pidana sesuai UU no 24 tahun 2011, di mana pelaku bisa dipenjara paling lama 8 tahun atau denda maksimal 1 miliar. 

Dan akan kami kawal kasus ini hingga tuntas.

Kami Berharap Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap yayasan nakal tersebut dan memastikan hak-hak para pekerja outsourcing terpenuhi. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan-perusahaan lain untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang layak bagi para pekerjanya.

[Mario] WK OKK XTC INDONESIA DPC KABUPATEN BEKASI.

(Redaksi)

Inspektorat Daerah Kota Bekasi Laksanakan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern

Inspektorat Daerah Kota Bekasi Laksanakan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Inspektorat Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., Selasa (05/08/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Nonon Sonthanie Kantor Wali Kota Bekasi dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II, III dan unsur strategis lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan pengendalian intern merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan komitmen Kota Bekasi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

“Nilai SPIP, Indeks Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kota Bekasi terus mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Namun capaian ini bukan akhir, melainkan awal dari peningkatan berkelanjutan,” ujar Tri Adhianto.

Kepala BPKP RI, Dr. Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan materi bertajuk 'Menavigasi Tantangan Pembangunan Daerah di Era Ketidakpastian. Dalam paparannya ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari kompleksitas global, tekanan fiskal, hingga tuntutan publik atas akuntabilitas.

Beliau menegaskan bahwa pengendalian intern tidak boleh hanya sebatas prosedur administratif, tetapi harus menjadi sistem adaptif yang terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi. Pengendalian intern juga harus berfungsi sebagai early warning system untuk mencegah deviasi, fraud, dan kegagalan program.

“Banyak kegagalan program bukan karena kurangnya perencanaan, tetapi lemahnya pengendalian sejak awal. SPIP yang kuat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” ujar M. Yusuf Ateh.

Harapan dan Tindak Lanjut kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan pemahaman seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi terhadap pentingnya pengendalian intern yang terintegrasi. Wali Kota berharap pembinaan ini dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif dalam meningkatkan level SPIP ke level 3 dan menjadikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai budaya kerja.

(Redaksi)

Karangan Bunga Kritik Pejabat DCKTR Bekasi, RJN Bekasi Raya: Segera Evaluasi Kinerja dan Transparansi Layanan

Karangan Bunga Kritik Pejabat DCKTR Bekasi, RJN Bekasi Raya: Segera Evaluasi Kinerja dan Transparansi Layanan

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

 Sebuah papan karangan bunga dengan pesan kritis terpajang mencolok di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, Kamis (7/8/2025). Karangan bunga tersebut ditujukan kepada Bupati Bekasi dan menyuarakan permintaan untuk mengevaluasi *kinerja Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).* Aksi simbolik ini berasal dari komunitas jurnalis nasional dan lokal yang tergabung dalam *Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya.*

Pesan dalam karangan bunga itu menyebut secara tegas bahwa *pejabat bersangkutan diduga jarang hadir di kantor dan nyambi sebagai konsultan jasa bangunan.*

> *“Kepada Yth Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang S.H, Mohon Evaluasi Kinerja Ka Bidang Bangunan Umum DCKTR. Note: Jarang Ngantor. Diduga Nyambi Jasa Konsultan,”* demikian tertulis gamblang pada karangan bunga tersebut.

_*Layanan Perizinan Bangunan Dikeluhkan Lamban*_

Informasi yang dihimpun redaksi dari berbagai narasumber menyebutkan bahwa *proses pengurusan perijinan bangunan di bawah Dinas Cipta Karya & Tata Ruang sangat lambat khususnya pada Bidang Bangunan Umum  dapat memakan waktu antara 30 hari kerja,* bahkan lebih lama dalam kondisi tertentu.

Beberapa kendala umum yang sering dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha antara lain:

* *Lambannya verifikasi dokumen teknis*

* *Minimnya komunikasi antara pemohon dan petugas teknis*

* *Kurangnya transparansi status permohonan*

* *Diduga adanya praktik rangkap profesi yang mempengaruhi fokus kerja pejabat teknis*

Proses yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu maksimal dua minggu melalui sistem OSS (Online Single Submission), dalam praktiknya *sering kali molor hingga satu bulan lebih,* tanpa kejelasan status atau notifikasi.

_*Hisar Pardomuan: Kinerja ASN Tidak Boleh Setengah Hati!*_

Ketua *Ruang Jurnalis Nusantara (RJN),* *Hisar Pardomuan,* menyatakan bahwa papan bunga tersebut bukanlah bentuk lelucon, melainkan *seruan kritis atas lemahnya akuntabilitas dan pengawasan internal birokrasi.*

> *“Kami dari RJN Bekasi Raya tidak main-main. Kritik ini lahir dari keresahan nyata di lapangan. Banyak laporan dari warga dan pelaku usaha yang merasa dipersulit dalam proses perizinan. Ini bukan sekadar soal etik ASN, tapi juga soal hak publik atas pelayanan yang cepat dan transparan,”* ujarnya.

Lanjutannya, Hisar menegaskan bahwa *rakyat kini bukan hanya menuntut kehadiran fisik pejabat, tapi juga integritas dan komitmen pelayanan.*

> *“Jika ada pejabat yang lebih sibuk di luar kantor untuk urusan pribadi ketimbang menjalankan tugas negara, maka ini penghinaan terhadap jabatan publik. Kami mendesak Bupati Bekasi agar tidak ragu melakukan rotasi, bahkan pencopotan, jika terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan,”* tegasnya.

_*Masyarakat Menuntut Perubahan, Bukan Janji*_

Munculnya kritik publik yang divisualisasikan dalam bentuk karangan bunga menunjukkan bahwa *saluran formal aduan publik dianggap tidak lagi cukup efektif.* Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan teknis seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) semakin nyata.

Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi dan efisiensi layanan melalui digitalisasi OSS RBA, aparatur sipil negara di daerah justru dituntut untuk sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

(Red.HmsRjn)

PENERANGAN HUKUM KEJATI JABAR DI DESA MEKARMUKTI KAB. BANDUNG BARAT

PENERANGAN HUKUM KEJATI JABAR DI DESA MEKARMUKTI KAB. BANDUNG BARA

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Jl. LLRE Martadinata No. 54 Kota Bandung

SIARAN PERS

Nomor: PR-23/Kph.2/08/2025

Bandung Jabar || mediagardakeadilannews.com

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bertempat di Kantor Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, S.H.,M.H. dan dihadiri oleh Kepala Desa Mekarmukti, 10 Kepala Desa berikut Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Cihampelas dan masyarakat sekitar.

Kegiatan Penerangan Hukum dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa melalui slogan ”Kenali Hukum Jauhi Hukuman”. Kegiatan tersebut juga untuk menjawab kepercayan masyarakat terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang hukum melalui saran Penerangan Hukum yang dilaksanakan kejaksaan dengan memberikan penyuluhan hukum ke desa-desa khususnya dalam pengelolaan dana desa dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat para peserta yang hadir sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan seputar hukum. Diharapkan dengan kegiatan ini, para peserta yang hadir dapat lebih memahami tentang aspek-aspek hukum dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menggetoktularkan pengetahuan yang didapat dari kegiatan tersebut kepada warga masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan yang sama para Kepala Desa menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap terlaksananya acara ini, berharap kedepan semakin sering dilakukan kegiatan serupa sehingga para aparatur Desa dapat lebih paham mengenai aturan mengenai Dana Desa dan terhindar dari permasalahan hukum.

Demikian untuk disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandung, 6 Agustus 2025

KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM

NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H., M.H.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi

Email: Penkumhumas.kejatijabar@gmail.com

(Redaksi)

Konten Terus ,Hak Ribuan Tenaga Honorer Hampir Terabaikan.

Konten Terus ,Hak Ribuan Tenaga Honorer Hampir Terabaikan. 

Pemerintah Tegaskan Batas Waktu, Tidak Ada Ruang untuk Lalai.

Jawa barat || mediagardakeadilannews.com

Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan *jadwal lengkap pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup)* dalam rangka rekrutmen *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.* Kepala BKN, *Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,* menegaskan bahwa *tidak akan ada perpanjangan waktu* bagi instansi pemerintah yang tidak mengajukan kebutuhan formasi.

> *“Kami harap seluruh instansi segera mengajukan kebutuhan formasi P3K Paruh Waktu. Tidak akan ada perpanjangan waktu. Jika tidak mengajukan, maka dianggap tidak memerlukan formasi,”* ujar Prof. Zudan.

_*Pemprov Jabar Masih Diam?*_

Pernyataan tegas ini memunculkan pertanyaan krusial: *Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah menjalankan instruksi strategis tersebut?*

Sudahkah *BKD* serta seluruh *OPD* di lingkungan Pemprov Jabar bergerak cepat, atau masih terjebak dalam birokrasi yang lamban?

_*Data Tenaga Honorer di Pemprov Jabar*_

Menurut database resmi BKN:

* *Total tenaga honorer di Pemprov Jabar:* 27.417 orang

* *Formasi PPPK penuh waktu tahap I:* 4.064 formasi

* *Formasi tambahan tahap II:* 7.000 formasi

* *Masih menunggu kepastian status:* Sekitar 16.000 orang

Sebagai provinsi dengan jumlah tenaga honorer terbanyak di Indonesia, ketidaksiapan administratif Pemprov Jabar *bukan sekadar kesalahan teknis,* melainkan *pengabaian terhadap hak ribuan tenaga honorer*.

Praktisi Hukum dan Pakar Pemerintahan: Jangan Sampai Jabar Jadi Contoh Gagalnya Reformasi ASN

*Hani Siswadi SH. MSi.* Praktisi Hukum dan Pakar Pemerintahan, memperingatkan bahwa *kelambanan dalam merespons kebijakan nasional ini adalah cermin dari lemahnya tanggung jawab pemerintah daerah.*

Kalau Jawa Barat yang punya kekuatan sumber daya dan birokrasi digital saja tidak gesit, bagaimana dengan daerah lain? Keterlambatan ini bisa dilihat sebagai bentuk pembiaran terhadap nasib ribuan tenaga honorer,”* tegasnya.

Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN): Ini Momentum, Bukan Birokrasi Biasa

Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, selaku pemerhati kebijakan pemerintah dan pendidikan *Hisar Pardomuan,* menyatakan bahwa *kebijakan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar isu kepegawaian, melainkan refleksi moral dari pemerintah daerah dalam mengelola SDM dan amanat rakyat.*

Kita bicara soal ribuan orang yang telah bekerja puluhan tahun tanpa kepastian. Jika Pemprov Jabar tidak mampu mengurus ini, lantas untuk siapa birokrasi ini dibentuk? Gubernur harus turun tangan langsung!”* seru Hisar.

Ia menambahkan bahwa media dan masyarakat sipil harus *terus mengawal isu ini agar tidak tenggelam dalam laporan-laporan administratif yang manipulatif dan cenderung menutupi kelemahan kebijakan publik.*

Suara Honorer: “Kami Bukan Sekadar Angka di Spreadsheet, Pak Gubernur!

*Mr x sebut saja* seorang tenaga honorer yang telah mengabdi *selama 18 tahun di salah satu instansi provinsi Jawa Barat,* menyampaikan kritik pedas:

Bapak Gubernur Dedi (Bapak Aing) kami bukan angka di laporan. Kami manusia, yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa kejelasan. Kalau formasi tidak diajukan, apakah itu bentuk terima kasih atas pengabdian kami? Jangan hanya datang saat kampanye, lalu diam saat rakyatmu butuh kepastian.

Sudah cukup kami jadi penonton dalam kebijakan. Sudah saatnya pemerintah berhenti membungkus ketidakmampuan dengan alasan teknis. Bergeraklah, atau turunlah dari jabatan,”* tegas Mr x.

Jadwal Lengkap Rekrutmen PPPK Paruh Waktu 2025

Berikut jadwal resmi yang dirilis BKN:

* *Usulan kebutuhan instansi:* 1 – 20 Agustus 2025

* *Penetapan kebutuhan Menpan-RB:* 1 – 20 Agustus 2025

* *Pengumuman alokasi formasi:* 1 – 20 Agustus 2025

* *Pengisian DRH oleh peserta:* 5 Agustus – 5 September 2025

* *Pengusulan penetapan NIP:* 5 Agustus – 10 September 2025

* *Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu:* 5 Agustus – 20 September 2025

Dengan jadwal ini, *tenaga honorer yang mengikuti rekrutmen* diproyeksikan *sudah memiliki NIP paling lambat akhir September 2025.

Apakah Pemprov Jabar Akan Melewatkan Kesempatan Ini?

Pertanyaan reflektif yang patut dijawab oleh seluruh jajaran pemerintah daerah:

1. *Sudahkah instansi dan OPD mengajukan formasi P3K Paruh Waktu sesuai jadwal?*

2. *Apa langkah nyata untuk mensosialisasikan kebijakan ini?*

3. *Jika tidak diajukan, siapa yang akan bertanggung jawab?*

Kesimpulan: Bergerak atau Ditinggalkan Sejarah

Program PPPK Paruh Waktu adalah *langkah transformasi birokrasi.* Tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tapi juga keadilan bagi ribuan tenaga honorer yang terlalu lama berada dalam ketidakpastian.

Jika Pemprov Jabar abai, maka yang hilang bukan hanya formasi,melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya.

Jangan sampai Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan honorer terbanyak, tetapi juga yang paling lambat bertindak, tutup Hisar Pardomuan.

*Waktu terus berjalan. Jadwal sudah ada. Rakyat sudah menunggu.

Apakah Gubernur Jabar akan *bergerak cepat*, atau membiarkan ribuan rakyatnya kehilangan harapan?

( Redaksi)

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Bagikan Bendera Merah Putih, Ajak Masyarakat Kobarkan Semangat Nasionalisme

Jakarta Utara || mediagardakeadilannews.com

Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Dr. Martuasah H. Tobing, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada para pengguna jalan, Rabu (6/8) siang.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.30 WIB ini berlangsung di Jl. Lodan No. 1, Jakarta Utara, dan turut dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, para Kapolsek jajaran, serta personel Polres dan Polsek Kawasan Sunda Kelapa.

Sebanyak 50 bendera Merah Putih dan air mineral dibagikan kepada masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan kebangsaan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme menjelang peringatan HUT RI ke-80.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan dan mengingat kembali semangat perjuangan para pahlawan,” ujar AKBP Dr. Martuasah Tobing di sela-sela kegiatan.

Tidak hanya sekadar seremonial, kegiatan ini juga menjadi sarana pendekatan antara Polri dan masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih humanis dan bersahabat di tengah lingkungan sosial.

(Redaksi)