Pelapor Pertanyakan Perkembangan Kasus di Kejari Bekasi,Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sumber Jaya

Kabupaten Bekasi || mediagardakeadilannews com

Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap pertama tahun 2024 di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi, kini memasuki tahap pengawasan lebih lanjut. Fajar Shodick, pelapor dalam kasus ini, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang untuk menanyakan perkembangan laporannya pada Jumat, 28 Februari 2025.

Saat ditemui di Gedung Kejari Cikarang yang berada di kompleks Pemda Kabupaten Bekasi, Fajar mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi pada 3 Februari 2025. Namun, hingga kini, ia masih menunggu tindak lanjut dari instansi terkait.

*Kejaksaan Negeri Bersikap Pasif, Menunggu Hasil Audit Inspektorat*

Dalam upayanya mencari kejelasan, Fajar mengunjungi Kejari Cikarang dan berencana menemui Riski, penyidik dari bidang Pidana Khusus (Pidsus). Namun, saat berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ia mendapat informasi bahwa Riski sedang bertugas di luar kantor. Meski demikian, pihak PTSP menyarankan Fajar untuk meninggalkan kontak pribadinya agar dapat dihubungi lebih lanjut.

Tak berselang lama, Riski akhirnya menghubungi Fajar dan menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Cikarang masih menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat Kabupaten Bekasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Meski demikian, Riski menegaskan bahwa laporan ini tetap dalam pantauan Kejaksaan dan akan diproses dengan serius sesuai prosedur yang berlaku.

*Harapan Pelapor: Kepastian Hukum atas Dugaan Penyimpangan*

Fajar berharap adanya titik terang dalam laporannya serta kepastian hukum terkait dugaan penyimpangan Dana Alokasi Desa (ADD) di Sumber Jaya. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting demi kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Hisar, Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait, seperti Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus lebih proaktif dan profesional dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

*"Jangan sampai masyarakat yang diwakili oleh Fajar merasa kecewa akibat lambannya kinerja APH serta instansi terkait, yang pada akhirnya dapat menimbulkan mosi tidak percaya dari publik,"* tegas Hisar.

*Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa*

Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa Sumber Jaya menjadi cerminan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan nilai anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya, desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai aturan.  

Apakah pemerintah daerah dan instansi terkait akan menanggapi laporan ini dengan langkah konkret? Ataukah kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan? Publik tentu berharap agar transparansi dan keadilan tetap menjadi prioritas utama.

(Red,Hms RJN) )

Peluncuran Danantara Dilakukan Tiga Kepala Negara Dengan Menekan Tombol Sirene

Jakarta || mediagardakeadilannews.com

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2/2025). Prabowo meminta agar Danantara dikelola dengan sebaik-baiknya.

"Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun," kata Prabowo saat pidato peluncuran.

Kepala negara mengingatkan, Danantara adalah milik generasi penerus bangsa Indonesia.

"Karena ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku bangga dengan seluruh pihak yang berhasil mewujudkan Danantara. Danantara disebut sebagai energi kekuatan bangsa Indonesia.

"Ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan," kata Prabowo.

Peluncuran Danantara dilakukan dengan menekan tombol sirene. Prabowo awalnya mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk maju ke atas panggung.

Begitu juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-11 Boediono.

Selanjutnya, Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara dengan menekan tombol. Prabowo juga meminta SBY dan Jokowi sama-sama menekan tombol tersebut.

"Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)," ujar dia.

(Redaksi)

Terhambatnya Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat Kadis Cipta Karya Dan Tata Ruang Beni Sugiarto Jarang Berkantor.Bupati Bekasi Dimohon Sidak

Kab.Bekasi || mediagardakeadilannews com

Persoalan disiplin ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten Bekasii menjadi PR untuk Bupati Terpilih Ade Kuswara,hal ini disampaikan Sekjend LMPPSDMI Andreas Tambunan,SH di Kantor nya Jumat (21/02/25).

"Hal ini di sampaikannya,menyikapi Urusan Disiplin Kehadiran ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi khusunya Para Kepala Dinas dan Kabid belum pernah di angkat kepermukaan,ini adalah permaslahan yang sangat krusial,sebab Kedisplinan atau kepatuhan ASN Berbanding Lurus dengan Kinerja Setiap SKPD,"Tandas Andreas.

"Dirinya berpendapat,sesuai Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 salah satu penyakit ASN Ketidaktaatan pada Jam Kerja,hingga ketidakpatuhan Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.

Hal ini diduga Kelakuan Kepala Dinas cipta karya Beni sugiarto,Salah satu imbas terhambatnya pelayanan maksimal kepada masyarakat,dikarenakan Beni Sugiarto Jarang Berkantor,"Tegasnya

Andreas Tambunan ,SH menjelaskan lebih jauh,"masyarakat yang sedang mengurus Perizinan Peruntukan Lahan Terbengkalai,karena alasan Kepala dinas cipta karya dan tata ruang Tidak pernah ada di kantor, masyarakat yang menjadi korbannya,"Tukas andreas

Dirinya Meminta Bupati Yang Baru Dilantik Supaya Melakukan Revolusi Birokrasi besar besaran di Kalangan ASN khusunya Kepala dinas Kepala Bidang yang Melanggar Ketentuan Disiplin Sesuai Undang undang Nomor 5 Tahun 2014, Khusunya Kepala Dinas Cipta karya dan tata Ruang Beni Sugiarto,"Tegas Andre.

beliau Menekankan Kepada Bupati Bekasi,"Kadis Cipta karya dan tata ruang Beni Sugiarto Harus Dilakukan Sidak dan Kalau Perlu Layak dipindahkan,kami Harapkan Bupati Bisa Memberikan Tindakan Tegas Kepada ASN yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran Disiplin,"Pintanya.

Demikian dirinya juga mengatakan,"dihimbau kepada Bupati yang sudah terpilih agar mengaktifkan satpol PP untuk beroperasi di lapangan untuk razia ASN yang berkeliaran di jam kerja ,dan apalagi membuat Kantor di luar untuk mengadakan pertemuan dengan oknum kontraktor yang dianggap menguntungkan,"ungkap Andreas

(Redaksi)

Rapat Musyawarah Desa Khusus Desa Jejalen Dipimpin Langsung KaDes.Kumpul.

Kades Kumpul saat pimpin rapat

Kab Bekasi || mediagardakeadilannews com

Musyawarah Desa Khusus bertempat di kantor Desa Jejalen Jaya pada hari Jumat, 21 Februari 2025 pukul 13.30 Wib, Musyawarah Desa Khusus ini langsung di Pimpin oleh Kepala Desa H. Kumpul, Musdesus ini diselenggarakan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT(Bantuan langsung tunai) TA 2025 , ada pun keluarga penerima manfaat BLT yang diputuskan dalam Musdesus hari ini sebanyak 68 KK penerima manfaat BLT.

Kepala Desa H. Kumpul menjelaskan 68 KK yang menerima manfaat BLT TA 2025 sebesar Rp, 300.000 perbulan nya dan akan dibayarkan per 3 bulan sekali, tambahnya H. Kumpul…

Pantauan tim beberapa Media termasuk Media garda keadilan  Kantor Desa Jejalen Jaya dalam acara Musdesus(Musyawarah Desa Khusus) ini di hadiri oleh RT RW, Kepala Dusun(Kadus), Ketua BPD dan beserta anggota PSM.

Kepala Desa Jejalen Jaya H. Kumpul berharap dengan Musdesus ini bisa membantu warga yang membutuhkan bantuan BLT dari Pemerintah Desa… tutupnya 

(Rio)

Di Hari Pertama Setelah Di Lantik Presiden Prabowo,Gubernur Jawa Barat Copot Kepala SMAN 6 Depok.

Bandung Jawabarat || Mediagardakeadilannews.com

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas pada hari pertamanya bekerja dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. Keputusan ini diambil setelah sekolah tersebut tetap memberangkatkan siswa untuk melakukan study tour ke Jawa Timur, meskipun sebelumnya telah ada surat edaran gubernur yang melarang perjalanan ke luar provinsi. Tindakan ini dilakukan pada Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi langsung bertindak setelah mengetahui bahwa 347 siswa dari SMAN 6 Depok tetap melanjutkan study tour ke Surabaya selama delapan hari. Ia menegaskan bahwa pencopotan Kepala Sekolah merupakan bentuk tanggung jawab dalam menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dedi juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa adanya pungutan yang tidak sesuai aturan dalam kegiatan tersebut.

“Ini adalah kinerja pertama saya, dan saya ingin membenahi manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Isu-isu seperti pungutan liar dan study tour yang memberatkan orang tua sangat meresahkan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.

Sebagai langkah lanjut, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan pungutan liar dalam study tour ini. Ia menegaskan bahwa masalah ini menjadi perhatian serius dalam upayanya memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Keputusan ini menjadi bukti komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Dengan tindakan tegas ini, ia berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan terbebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

(Redaksi)

Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Resmi Dilantik Presiden Prabowo Masa Jabatan 2025-2030

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik secara serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

DKJ || Mediagardakeadilannews com

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang melibatkan 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68 persen.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.

Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.

Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.

(Redaksi)

Polres Metro Bekasi dan Forkopimda Bersinergi Cegah Kenakalan Remaja

Kapolres Metro Bekasi bersama Forkopimda dan kepala sekolah berdiskusi dalam sebuah pertemuan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti untuk membahas upaya menanggulangi kenakalan remaja dan tawuran pelajar"

Kab Bekasi || mediagardakeadilannews com

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kenakalan remaja, dan tindak kriminal yang melibatkan anak usia pelajar, Polres Metro Bekasi menggelar silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala sekolah se-Kabupaten Bekasi. Acara ini berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Plaza Pemda, Cikarang Pusat, pada Selasa (18/02/2025).

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa, menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, pihak sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fokus utama kegiatan ini adalah membahas langkah-langkah konkret dalam mengatasi kenakalan remaja, termasuk tawuran yang menjadi isu krusial dalam dunia pendidikan saat ini.

Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Dalam sambutannya, Kombes Pol Mustofa menyampaikan komitmen kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, terutama yang melibatkan anak sekolah. Ia juga menekankan bahwa upaya preventif harus melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat.

“Harapannya, dengan bekerja sama, kita dapat menanggulangi kenakalan remaja dan kejahatan yang melibatkan generasi muda di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, pihak kepolisian bersama Bupati Bekasi terus mengadakan program sosialisasi kepada orang tua dan tokoh agama. Kombes Pol Mustofa juga mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak mereka tidak berada di luar rumah lebih dari pukul 22.00 malam guna menghindari keterlibatan dalam aktivitas negatif.

Peran Pemerintah dan Sekolah dalam Menangani Tawuran

Pemerintah Kabupaten Bekasi turut mendorong kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Pj Sekda Jaouharul Alam menegaskan bahwa permasalahan tawuran dan kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Keprihatinan ini harus menjadi perhatian kita semua. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, bukan menjadi lingkungan yang rentan terhadap kekerasan,” ungkapnya.

Menurut data Kemendikbudristek tahun 2022, sebanyak 36% peserta didik mengalami perundungan, dengan 26,9% di antaranya mengalami hukuman fisik. Fakta ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam sistem pendidikan masih menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.

Program Edukasi dan Sosialisasi

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rutin melaksanakan program “Botram Sekolah.” Program ini melibatkan Polres Metro Bekasi dalam memberikan edukasi kepada siswa terkait bahaya tawuran, bullying, dan penyalahgunaan narkoba.

Jaouharul Alam menilai bahwa langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga perilaku positif. Ia juga mendorong sekolah untuk berinovasi dalam menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengalihkan perhatian siswa dari hal-hal negatif.

Dengan dukungan semua pihak, mari kita wujudkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang unggul dalam pendidikan, bebas dari kekerasan di sekolah, dan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak baik,” pungkasnya.

(Redaksi)