Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025

Jakarta-gardakeadilannews.com

Dr Ninik Rahayu, SH, MS, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022 - 2025, melalui keputusan rapat pleno Anggota Dewan Pers, di Jakarta, Jumat (13/1/2022). Penetapan ini bertujuan untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

"Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh kerena itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders," ujar Ninik sesaat setelah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022. Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers.

Sehari-hari, ia aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 hingga saat ini. Selain itu, kiprahnya di dunia organisasi dan kelembagaan juga mentereng.

Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada Periode 2006-2009 dan 2010-2014, Anggota Ombudsman RI pada Periode 2016-2021, dan tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020. Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Selain aktif di dunia akademis dan organisasi, Ninik pernah menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.Dalam rapat pleno, Anggota Dewan Pers juga menghasilkan dua keputusan lainnya.

Pertama, menyetujui Asep Setiawan sebagai anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022 - 2025. Kedua, menyetujui perubahan Statuta 2016 menjadi Statuta 2023.

Siaran Pers Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025Sidang pleno Anggota Dewan Pers untuk menetapkan Ketua Dewan Pers dan perubahan atas Statuta 2016 ini dihadiri secara luring oleh enam anggota Dewan Pers yaitu Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Asmono Wikan, Ninik Rahayu, A Sapto Anggoro, dan Arif Zulkifli.

Sementara anggota Dewan Pers P Tri Agung Kristanto hadir secara daring. Adapun Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, tidak mengikutinya.(Red,*)

Pj.Bekasi Dani Ramdan Resmi Melantik 115 Pejabat Administrasi Dan 9 Pejabat Fungsional.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan resmi melantik 115 orang pejabat administrasi di Aula KH Noer Alie pada jumat (13/01)

Kab.Bekasi Cikarang pusat-gardakeadilannews.com

Pejabat administrasi tersebut terdiri dari 27 orang pejabat administrator, 88 pejabat pengawas serta 9 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Dani Ramdan mengatakan, mutasi dan rotasi ini dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi karena telah lama terjadi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.

“Kita berharap dengan pengisian jabatan yang sudah lama kosong ini pelakaanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di masing-masing perangkat daerah bisa lebih optimal,” ujar Dani Ramdan.

Dia juga mengatakan, rotasi mutasi tidak bisa seratus persen memuaskan semua pegawai yang terlibat. Jabatan, katanya, bukanlah hak namun jabatan merupakan sebuah kepercayaan yang dibangun dari potensi, kinerja individu serta dukungan seluruh pihak yang terlibat.

“Pengalaman saya dalam setiap rotasi mutasi tidak bisa seratus persen puas karena tidak semua pegawai itu bisa, perlu ditekankan jabatan bukanlah hak namun jabatan merupakan sebuah kepercayaan,” tegasnya.

Tak lupa, Dani juga mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia meminta pelantikan ini dapat dijadikan momentum untuk bisa menjadi pejabat yang lebih berkomitmen, berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara khususnya bagi kemajuan di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Saya ucapkan selamat kepada semua, jadikan momentum ini untuk diri anda menjadi lebih baik, berprestasi dan berkomitmen bagi bangsa dan negara,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Pj Bupati Bekasi menjelaskan, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rotasi dan mutasi untuk 170 orang pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Bekasi. Namun, menurut pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara yang disetujui hanya sebanyak 115 orang.

Hal ini dikarenakan ada pejabat yang belum dua tahun menjabat dijabatannya serta ada juga yang belum melaksanakan Diklat PIM, sehingga membuat sebanyak 55 orang belum bisa dilantik dan harus menunggu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Ya kita tidak bisa melantik seluruhnya, ini merupakan prosedur baru yang hanya berlaku untuk Pj atau kepala daerah definitif yang menjabat disuatu wilayah,” tandasnya.

(Red*/adv-prokopim.KB)

Reshuffel Pengurus Dan Rapat Pleno DPC Ruang Jurnalis Nusantara/RJn Bekasi Raya Tahun 2023

Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya menggelar Rapat Pleno Tahun 2023, yang diadakan di Rm. Kapalay, Jl. Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bekasi-gardakeadilannews.com

Ketua DPC RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, pertama melakukan reshuffle terhadap pengurus usai menggelar rapat pleno, pada Jum’at, (13/01/2023).

“Reshuffle ini kita lakukan karena ada beberapa jurnalis yang mundur dari kepengurusan,” ucap Hisar.

Menurut Hisar, pengurus yang baru ini sudah di pastikan serius dalam membantu DPC RJN Bekasi Raya untuk mengembangkan dan mensejahterakan serta memajukan anggota kedepan.

“Untuk KSB saat ini, saya sebagai Ketua, Sekretaris Sri dan Bendahara, semoga KSB ini dapat menyatukan langkah kita bersama,”ungkapnya.

Selain itu, Hisar juga menegaskan kunci berkembangnya organisasi ini dimana anggota yang berada didalam RJN Bekasi Raya dapat kesejahteraan.

“Dan mari kita rapatkan barisan sesuai dengan visi misi kita bersama, RJN Ini dari kita untuk kita”kata Hisar.

Sementara itu, Penasehat RJN Bekasi Raya, Jeffry Tampubolon, SH berharap, dalam hal ini sesama Pengurus dan anggota harus saling bahu membahu dalam menciptakan RJN Bekasi Raya yang semakin maju, sukses dan berkembang.

“Yang paling penting RJN bisa mensejahterakan anggota dan bisa membuka jaringan jaringan untuk bergerak maju,” ujarnya.

Jeffry yang juga seorang advokat aktif dalam berorganisasi itu menjelaskan, adanya reshuffle didalam DPC RJN Bekasi Raya tersebut semata mata untuk penyegaran organisasi agar dapat lebih kompak dan solid serta lebih saling bahu membahu antar sesama Jurnalis.

“Dan juga supaya pada saling mendukung satu sama lainnya,” pungkas Jeffry kepada Sinyal Bekasi.

(Tangi.s,HmsRjn)

Prihal pergantian Dirut PDAM Titra Patriot Kota Bekasi,Wawan Hermawan, Apresiasi Kinerja Plt Walikota Bekasi

Barisan Mahasiswa Bekasi mengapresiasi kinerja Plt. Walikota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. atas langkah evaluasinya terhadap PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

Bekasi-gardakeadilannews.com

Untuk diketahui, sebelum digantikan oleh Ali Imam Paryadi, Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi selama 2 dua periode dipercayakan kepada Solihat.

"Karena tidak ada kemajuan kami kira itu yang langkah yang tepat oleh Plt. Walikota demi menyelamatkan aset daerah untuk kepentingan masyarakat," ujar Wawan Hermawan Ketua Barisan Mahasiswa Bekasi, Kamis (12/1/2023) malam.

"Dulu kan pasca terpilihnya Solihat ada yang menolak dan ketika Solihat sudah di evaluasi dan dicopot kok sekarang menyalahkan Plt. Walikota Bekasi," terang Wawan.

"Saya kira biarlah masyarakat yang menilai. Toh bukankah selama ini pendapatan BUMD terus menurun selama kepemimpinan sdr Solihat?," ungkap Wawan.

Semoga, lanjut Wawan, pasca digantikan Ali Imam Paryadi, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dapat memperbaiki kinerjanya untuk kepentingan masyarakat.

"Nah langkah yang sudah dilakukan oleh Plt. Walikota Bekasi itu, tentunya akan berefek ke daerah. Terbukti sampai hari ini masyarakat Kota Bekasi merasa nyaman dan biasa saja," tukas Wawan.

"Jadi sudahlah tak usah dipersoalkan. Ini kan demi kepentingan orang banyak. Menurut kami, Plt. Walikota Bekasi sudah mengambil langkah yang tepat," pungkas Wawan Hermawan. ( Red/HMS RJN )

Mengejar Target Sertifikat Tanah Cepat Tercapai, BPN Kab.Bekasi Gandeng Pemkab Bekasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diikuti oleh para kepala desa yang desanya menjadi bagian dari penlok target PTSL Tahun 2023.

Cikarang Selatan,Kab Bekasi-gardakeadilannews.com

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diikuti oleh para kepala desa yang desanya menjadi bagian dari penlok target PTSL Tahun 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kejari, dan Polres Metro Bekasi.

Disosialisasi itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membantu masyarakat membuat sertifikat tanahnya. Diharapkan, kerjasama tersebut dapat menyelesaikan target penlok PTSL di Kabupaten Bekasi dengan cepat.

Tahun ini kita mendapatkan target PTSL sebanyak 13.000 bidang tanah, untuk itu kita mengajak pemerintah daerah agar membantu dan mendukung pembiayaan pembuatan sertifikat yang dibiayai oleh APBD seperti tahun 2021 agar secepatnya bidang-bidang tanah di Kabupaten Bekasi tersertifikatkan dan terpetakan, ujar Hiskia setelah kegiatan sosialisasi di Meuligo Ballroom, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada Rabu (11/01).

Hiskia menjelaskan, masih ada 200.000 lebih bidang tanah yang harus segera diselesaikan sertifikatnya. Oleh sebab itu jika hanya 13.000 bidang tanah pertahun, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan bantuan prioritas untuk BPHTB seperti anjuran Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dengan menggratiskan biaya BPHTB untuk memaksimalkan pendaftaran tanah milik masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi juga semakin siap di tahun ini untuk melaksanakan program PTSL dengan jauh lebih modern seperti menggunakan alat drone untuk menghasilkan fotogrametri agar pengukuran dan pemetaannya jauh lebih cepat dan efisien.

Fotogrametri bertujuan untuk mempercepat pengukuran bidang tanah, jika selama ini menggunakan tenaga manusia secara manual. Maka dengan system drone ini akan jauh lebih mudah dan cepat pengukuran tanahnya untuk mendukung percepatan target PTSL di tahun ini, katanya.

Dia juga turut memberikan atensinya kepada pemerintah desa agar turut mensukseskan program strategis nasional ini untuk membantu masyarakatnya memperoleh sertifikat hak atas tanahnya melalui program PTSL.

Pemerintah desa dalam hal ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakatnya mendapatkan sertifikat tanah, adapun biaya yang telah ditetapkan dari pusat adalah sebesar Rp.150 ribu rupiah saja,tandasnya.(Red,*)

Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di Wilayah Daerah Otonomi Baru 11 Januari 2023

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Papua Barat-gardakeadilannews.com

Hal itu disampaikan Kapolri Rabu 11 Januari 2023 usai kegiatan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong yang merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“Saya kira konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru kita siapkan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat.

“Dan tentunya untuk mengisi perkuatan dari polda tersebut, kita harus mempersiapkan dari mulai pangkat Bintara dengan melakukan rekrutmen-rekrutmen tambahan, maupun rekrutmen khusus,” ujar Sigit.

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis.

“Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri,” ucap Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

“Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri,” papar Yudo dikesempatan yang sama.

Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar. Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif.

“Mengawal dan menjaga bersama sama dengan Pemda. Menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat supaya yang sudah diputuskan otonomi baru terlaksana dengan baik,” tutup Yudo.(Red,*)

KPK Resmi Tahan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Blokir Rekening Rp76,2 Miliar Terkait Kasus Korupsi

Jakarta-gardakeadilannews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"KPK sudah memblokir rekening senilai Rp76,2 miliar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

KPK resmi menahan Lukas terhitung mulai hari ini hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Namun, KPK langsung melakukan pembantaran penahanan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas.

Tim dokter RSPAD Gatot Soebroto juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dari mulai fisik tanda vital, laboratorium, dan organ dalam.

Lembaga antirasuah memproses hukum Lukas atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Namun, jumlah penerimaan gratifikasi Lukas masih didalami KPK.

(Tomson*)