Notification

×

https://www.mediagardakeadilannews.comns123.idcloudhosting.com/

https://dns1-parking.masterweb.com/

https://www.mediagardakeadilannews.comgoogleusertcontent.com

>

 

Slider

Senin, 09 Januari 2023

Panglima TNI dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Kapolri: Wujud Sinergitas Makin Kokoh


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, 8 Januari 2023.
Papua-gardakeadilannews.com
“Tentunya juga berbeda dari biasa dan ini mungkin karena pak Kapolda dan seluruh anggota berdoa luar biasa, jadi hari ini khusus Polda Papua yang resmikan Panglima, Kapolri ditambah disaksikan tiga Kepala Staf. Luar biasa ini di tempat lain belum ada. Jadi ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Natal dan Tahun Baru,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kepala Staf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI-Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik.

“Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas utamanya TNI-Polri ini semakin hari makin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh personel.

Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta, terjaganya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

“Semuanya dalam kondisi solid untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya Gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden. Bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain, di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di bagian wilayah Indonesia timur untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan,” papar Sigit.

Karena itu, Sigit menyebut bahwa, Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua.

Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah, tergelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

“Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, Pemerintah Pusat terus menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu semenjak beliau dilantik sebagai Presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua,” tutur Sigit.

“Jadi itu bentuk komitmen bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua,” tambah Sigit.

Di tahun 2023, Sigit mengatakan bahwa, Pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan Major Project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

Program prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu Major Project diantaranya, pengembangan Bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

“Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge didalamnya untuk terus tingkatkan disamping pendidikan tentunya kesejahteraan,” kata Sigit.

Sigit memastikan, TNI-Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Namun demikian tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua kedepan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa,” ungkap Sigit.

Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman.

“Dan betul-betul dirasakan sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua tingkatkan kualitas pelayanannya khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian,” jelas Sigit.

“Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar pekerjaan namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama,” tambah Sigit mengakhiri.
(Red,*)

Minggu, 08 Januari 2023

Kapolri Instruksikan Kapolda Sampai Kapolsek Laksanakan Jumat Curhat, Selesaikan Masalah Masyarakat.


Jakarta-gardakeadilannews.com
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meluncurkan program ‘Jumat Curhat’. Program ini merupakan kegiatan jajaran kepolisian yang terjun langsung menyerap aspirasi hingga menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh pimpinan wilayah dari mulai Polda hingga Polsek untuk melaksanakan kegiatan turun langsung dalam kegiatan, salah satunya ‘Jumat Curhat’,” ucap Kapolri dalam video yang diunggah dalam akun instagramnya, @ListyoSigitPrabowo, seperti dikutip, Jumat (6/12/2023).

Kapolri meminta kepada Kapolda hingga Kapolsek untuk bisa terjun langsung, menyelesaikan setiap masalah dihadapi masyarakat pada saat kegiataan ‘Jumat Curhat’ berlangsung.

“Untuk bertemu langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menampung aspirasi dan kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan pada saat terjadi kegiatan-kegiatan pertemuan tersebut,” papar Kapolri.

Kapolri juga meminta kepada personelnya untuk bisa menghadiri setiap undangan masyarakat. Hal itu sebagai berkomitmen Polri terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya terus kita lakukan baik dalam bentuk rilis, dorstop, dan berbagai kegiatan mengahdiri undangan masyasrakat maupun dari media,” tegas kapolri.

Kapolri menegaskan, kegiatan ‘Jumat Curhat’, merupakan program yang menyerap dan menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung di lapangan.

“Program Jumat Curhat sebagai upaya Polri hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat guna menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tulis Kapolri dalam akun instagramnya.(Red,*)

Sabtu, 07 Januari 2023

Kabupaten Bekasi Gagas Program Goes to School,Permudah Siswa/i Dapat Pelayanan Adminduk.


Disdukcapil Kabupaten Bekasi Akan Mengadakan Program Goes to School Dalam Waktu Dekat Ini. (Ilustrasi/Istimewa)"

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com
Permudah pelajar mendapatkan layanan kependudukan (Adminduk), Kabupaten Bekasi berencana melakukan program goes to school ke sekolah-sekolah SMA di wilayahnya.
Dalam program itu nantinya pelajar se-Kabupaten Bekasi bisa mengakses pelayanan Adminduk, seperti rekam, cetak E-KTP, hingga penerbitan digital ID atau KTP digital kepada pelajar se-Kabupaten Bekasi.
Carwinda selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi menuturkan, kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan pemilih pemula dalam hal ini pelajar agar ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihannya saat Pemilu 2024 mendatang.
"Nanti kita akan datang ke sekolah-sekolah untuk mendata para pelajar SMA yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP dan sudah masuk dalam usia wajib pilih atau genap 17 tahun," tuturnya kepada awak media Sabtu (07/01).
(Red,*)

Rakernas Kejaksaan RI 2023, Kejati Sumut Raih 4 Penghargaan


Jakarta-gardakeadilannews.com
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH memperoleh Peringkat I Kategori Kajati Tipe A Teraktif dalam mengikuti Ekspose Keadilan Restoratif, pasca pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 4-6 Januari 2023 di Jakarta.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Jumat (6/1/2023) membenarkan bahwa Kajati Sumut Idianto berhasil membawa nama harum Kejati Sumut dan menerima 4 piagam penghargaan.

“Penghargaan yang diterima Kejati Sumut adalah Peringkat I Kategori Kajati Tipe A Teraktif dalam mengikuti Ekspose Keadilan Restoratif, Peringkat III Kategori Kejati Tipe A dengan Implementasi Keadilan Restoratif Teranyar,” kata Yos A Tarigan.

Dan penghargaan lainnya, lanjut Yos memperoleh Peringkat 2 Nasional Bidang Pidmil kategori terbanyak dalam koordinasi potensi perkara koneksitas.

Selain penghargaan tersebut, Kejari Langkat yang berada di wilayah hukum Kejati Sumut juga memperoleh Peringkat II Nasional Kejari dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak.

“Semoga dengan penghargaan yang dipeloreh, seluruh jajaran semakin terpacu untuk menjngkatkan kinerja dan bisa memperoleh penghargaan lebih baik lagi di masa mendatang, ” tandas Yos A Tarigan.(Red,*)

Warga Kota Bekasi: Berobat Gratis, Cukup Tunjukan NIK KTP "



Bekasi-gardakeadilannews.com
  Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan dalam program ini tentu memastikan akan melayani masyarakat Kota Bekasi dengan mudah tidak berbelit belit, mengedepankan pelayanan secara instan dan gratis tentu menjadikan harapan bagi masyarakat Kota Bekasi.

  Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mensosialisasikan layanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Layanan Kesehatan ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Setiap warga dengan NIK Kota Bekasi yg akan berobat , baik itu warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS maupun yang belum terdaftar dapat dilayani di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan baik itu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta. Kamis (4/1).
Nomor induk kependudukan yang saat ini bisa digunankan untuk berobat ke Puskesmas atau Rsud terdekat bertujuan memudahkan masyarakat Kota Bekasi yang memang sangat membutuhkan layanan rumah sakit yang ekstra cepat tanpa menggunakan kartu-kartu lainnya, hanya menggunakan KTP saja masyarakat sudah bisa mendapatkan fasilitas gratis untuk berobat.
Sasaran program terutama ialah warga Kota Bekasi yang tidak memiliki BPJS kesehatan untuk dapat pengobatan secara gratis hanya dengan menunjukan KTP saja di Puskesmas se-Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terus mengoptimalkan layanan yang berbasis kesehatan dengan memperhatikan warga dengan kebutuhan pengobatan secara gratis.
  
  Program ini tentunya akan memudahkan pelayanan yang diberikan untuk warga serta mewujudkan pelayanan kesehatan secara merata, dan juga akan mudah bagi masyarakat Kota Bekasi yang mau berobat ke Puskesmas terdekat hanya menunjukan ktp saja sudah bisa dilayani, tidak perlu repot membawa persyarat-persyaratan yang sulit.” Ungkap Tri.
Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan dalam program ini tentu memastikan akan melayani masyarakat Kota Bekasi dengan mudah tidak berbelit belit, mengedepankan pelayanan secara instan dan gratis tentu menjadikan harapan bagi masyarakat Kota Bekasi. (Red,*)

Kamis, 05 Januari 2023

Presiden Jokowi Bersama Ketua DPD (GK) Riau H.T.Rusli Ahmad Lakukan Pembicaraan terkait Masyarakat(PSR) dan Perkembangan Propinsi Riau


Riau-gardakeadilannews.com
Ketua Galang Kemajuan (GK) DPD Riau yang juga merupakan Ketua PWNU Riau H.T.Rusli Ahmad,SE,MM lakukan silaturahmi dengan Presiden RI, Ir H Joko Widodo di Novotel jalan Riau Pekanbaru.Kamis pagi (5/1/23)
Pertemuan Ketua DPD GK Riau H.T.Rusli Ahmad dengan Presiden RI yang didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri (PUPR) Basuki Hadi Muljono, Mensesneg Prof Dr Pratikno dalam kunjungan kerjanya ke Propinsi Riau tersebut membahas seputaran situasi dan kondisi masyarakat dan perkembangan pembangunan dan program Presiden di Propinsi Riau.
  
  Kepada Presiden Jokowi, H.T.Rusli Ahmad menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan program PSR yang gagal di Riau dan kehadiran Bapak Presiden Jokowi dalam pelantikan pengurus PWNU Riau masa bakti 2021-2026 yang di rencanakan pada bulan Februari 2023.
Kepada awak media H.T.Rusli Ahmad, menyampaikan bahwa pembicaraan terkait pelantikan jajaran pengurus PWNU Riau di bulan Februari, Bapak Presiden mengarahkan agar berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno.
  
  Kepada Bapak Presiden, saya juga menyampaikan keluhan dari masyarakat, khususnya petani sawit. Dimana saya yang juga selaku Dewan Penasehat DPP APKASINDO, menyampaikan tentang kondisi petani sawit Indonesia. Dimana harga TBS petani rendah dikarenakan Permentan yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit,”kata H.T.Rusli Ahmad
Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93% sama sekali tidak masuk dalam perlindungan permentan tersebut. Permentan tersebut hanya mengikat kepada petani bermitra yang tidak lebih dari 7%. Sehingga capaian keberhasilan program PSR untuk Propinsi Riau di tahun 2022 adalah 0%.
Hal ini patut menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kementerian terkait, ini urgen dan harus gerak cepat.
Menurutnya, bukan rahasia lagi, salah satu penghambat Program Presiden rata-rata di (KLHK) dengan klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Visi Misi itu hanya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itu jangan ada visi misi Kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis Presiden dan Wakil Presiden,kata Rusli Ahmad

Rusli yg didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP,C.IMA dan SekJend DPP APKASINDO Dr.cn. Rino Afrino, ST, MM, C.APO, mengaminkan pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR.
Disambung Gulat ME Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani, terkhusus terkait capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu. Bahwa capaian PSR tahun 2022 lalu adalah terendah sepanjang sejarah dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden untuk mengikuti PSR, lanjutnya.
 
 Terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4% dari target 180.000 ha disaat Pak Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan”, ujar Gulat ketika menemui Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Pada Kamis.
Sebagaimana juga disampaikan oleh Rino, bahwa permasalahan Utama PSR perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan sungguh² mencari resolusi. “Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani, ujar Rino kepada Presiden Jokowi.
Mendengar pemaparan perwakilan petani sawit tersebut, Presiden Jokowi tampak mengkerutkan kening dan langsung memerintahkan Protokoler Istana untuk meminta nomor telpon Gulat dan Rino untuk segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR serta kendala Program (BPDPKS) lainnya.(Red,*)

Di Tahun Politik ASN Harus Bersikap Netral


                  ket.Foto,Ilustrasi
Kab.Bekasi - gardakeadilannews.com Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi diminta agar tidak ikut kegiatan politik praktis dalam perhelatan Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan usai upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag ke 77, di halaman Kantor Kemenag Cikarang, Komplek Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (2/1/23).

Bahkan Pj Bupati Bekasi mengingatkan ada sanksi jika ASN terbukti ikut dalam politik praktis pada Pilkada yang akan digelar di tahun depan.

“Untuk penindakannya, itu langsung diberikan Bawaslu yang akan menindak lanjuti,” tandas Dani Ramdan.

Dani Ramdan menegaskan, setiap ASN tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan politik atau memiliki keberpihakan berpolitik. Menurutnya, ASN harus netral dan tidak menjadi partisan parpol tertentu.

Pada momentum Hari Amal Bhakti Kemenag ke 77 tahun 2023, Dani Ramdan menyampaikan, baik jajaran ASN Kementerian Agama atau ASN pada umumnya, yang ada di Kabupaten Bekasi sudah disumpah.
“Sudah kontrak sejak disumpah menjadi pegawai negeri untuk harus bersikap netral atau netralitas ASN,” katanya.

Maka, lanjut Dani, sumpah tersebut menjadi kunci dan perekat agar tidak terlibat pada politik. Pada Pilkada, ASN bertugas mensukseskan dengan cara mendukung terselenggaranya Pilkada yang baik.

Dani menilai, ASN dapat menjadi perekat dan memberikan sosialisasi agar perbedaan politik disikapi dengan wajar dewasa. Tidak menjadikan perbedaan seagai pertentangan apalagi menciptakan konflik.

Sesuai dengan arahan Menteri Agama, lanjutnya, jajaran Kemenag untuk menghindari politisasi agama dan politisasi tempat ibadah sebagai tempat kampanye dan sebagainya.

“Agama dan tempat ibadah murni sebagai tempat ibadah. Tidak boleh disalahgunakan kepentingan politik praktis,” tegasnya.
(Red,*)