Menteri Sosial RI Hadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2022 Di Departemen Sosial Kota Bekasi

Bekasi-gardakeadilannews.com

Hari disabilitas Internasional ini

mengambil tema Indonesia bebas pasung, Indonesia_mendengar, dan Indonesia_Melihat yang telah diaplikasikan langsung pemberian alat untuk mendengar dan alat tongkat jalan untuk tuna netra.

Dalam kesempatannya, Plt. Wali Kota Bekasi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk Menteri Sosial Republik Indonesia di Kota Bekasi dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, berharap dengan adanya peringatan ini mampu mensinergitaskan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pusat dalam bentuk bantuan bantuan untuk para penyandang disabilitas dimana saja termasuk di daerah Kota Bekasi.

“Kita selalu doakan untuk ibu Mensos, untuk selalu sehat dan kuat dalam upaya kerja keras untuk Indonesia, terpenting Kota Bekasi akan selalu ikut serta dalam program program terbaik dari Kementerian Sosial.” Ujar Tri.

Tri Rismaharini dalam sambutannya memaparkan masalah sosial bisa disebabkan banyak faktor yakni faktor ekonomi kemiskinan dan faktor biologis seperti penyakit atau cacat tubuh, dalam hal ini pada peringatan Hari Disabilitas Internasional kita membantu para penyandang disabilitas untuk tetap berperan aktif di kehidupan bermasyarakat.

Saat kedatangan Menteri Sosial RI, beliau langsung menghampiri para penyandang disabilitas dari para Tuna Netra yang diberikan secara langsung berupa alat tongkat adaftif dengan sensor bunyi jika ada benda atau halangan di depannya. Berikut juga untuk para penyandang tuna rungu yang langsung diberikan alat pendengar dan langsung diperiksa oleh dokter spesialis.

Tidak hanya itu, dalam hari disabilitas tersebut juga diberikan bantuan untuk para ODGJ di Kota Bekasi yang berada di rumah singgah Kota Bekasi. Rumah singgah tersebut juga diberikan pelatihan menjahit, loundrry dan tata rias.

Dalam kesempatan ini, Menteri Sosial dengan Plt. Wali Kota Bekasi berharap dengan kepedulian Pemerintah Daerah maupun pusat untuk program program sosial. (Red,*)

(ADV_HUMAS)

AKSI DEMO PKN,ke kementerian KOMINFO dan Komisi Informasi Pusat.

Jakarta_gardakeadilannews.com

Pemantau Keuangan Negara PKN telah melakukan aksi demo di Kantor Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat dengan tuntutan Agar di bentuk Majelis Kode Etik Permanen ,karena saat ini para Komisi informasi tidak ada lembaga atau majelis yang mengawasi sehingga terkesan sesuka hati nya dalam bertindak dan membuat putusan persidangan di Komisi Informasi , demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH ketua umum PKN pada saat Konfrensi Pers di Kantor Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Desember 2022 di Jl Abdul Muis Jakarta Pusat .

Patar Menjelaskan Bahwa Para Komisioner Komisi Informasi sudah banyak menyimpang dan bertindak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi ,seperti yang kita ketahui bahwa maksud di bentuk Komisi Informasi adalah untuk melaksanakan UU no 14 Tahun 2008 demi menjamin masyarakat mendapatkan hak hak Informasi nya . namun yang terjadi sekarang adalah banyak komisioner malah berusaha menjegal dan mencari cari kekurangan administratip para pemohon dan terkesan seperti Pengacara Termohon atau badan public atau penguasa yang menjadi termohon .

Patar sihotang menjelaskan bahwa pelaksanaan UU no 14 Tahun 2008 sangat penting dalam mencegah dan meutup ruang gerak penyimpangan dan koupsi penggunaan anggaran uang rakyat

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka

adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka

penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin

dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan

untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai

landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;

(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat,

tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;

(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi

sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik

yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas

Patar Menyampaikan bahwa Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip

keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang

transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan

demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi

untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang

merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Bahwa saat ini sudah banyak Oknum Oknum Komisioner lupa akan sejarah berdirinya Lembaga Komisi Informasi sehingga banyak Putusannya menyakiti hati Masyarakat dan berpihak kepada Penguasa atau badan Publik . antara lain membuat putusan yang tidak masuk akal dan tidak logika dan tidak manusiawi contohnya menyatakan Dokumen Kontrak adalah terbuka untuk umum tetapi pemohon hanya dapat melihat , seperti putusan Komisi Informasi Jawa timur . dan adanya laporan PKN tentang pelanggaran Kode etik komisi ,namun sampai sekarang tidak di laksanakan sesuai dengan Perki nomor 3 Tahun 2016

Patar Menjelaskan Pelaksanaan Demo kali ini di ikuti oleh kurang lebih 50 orang peserta yang terdiri dari anggota tim PKN yang berasal dari Jakarta ,Bekasi ,Karawang ,Bogor ,Cianjur dan Kalimantan barat dan masyarakat relawan yang simpati terhadap perjuangan PKN , setelah melakukan orasi di kantor Kominfo dan Komisi Informasi Pusat ,maka 6 Perwakilan dari PKN di terima oleh Perwakilan dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Kominfo , Pada saat pertemuan tersebut PKN memberikan Dokumen dan Lembaran Tuntutan PKN antara lain menuntut kepada Pemerintah dan DPR RI agar membuat Regulasi dan peraturan pembentukan Lembaga atau Majelis Kode Etik yang Permanen ,seperti badan Pengawas yang ada di KPK dan KPU

Dan perwakilan Komisi Informasi menyatakan akan melaksnakan Tuntutan ini selama paling lambat 6 Bulan ini , kalau tidak percaya ,silahkan catat ucapan saya hari ini dan silahkan tanyakan 6 bulan lagi ke sini ( kantor ) Demikian ucap patar

Pemantau Keuangan Negara PKN berharap ,agar semua tuntutan Rakyat melalui PKN dapat segera di laksnakan oleh Pemerintah dan DPR RI agar Tujuan UU No 14 Tahun 2008 benar benar terlaksana nyaitu menjamin hak hak rakyat dan tercapainya Negara yang transparan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur ,sesuai cita cita luhur para pahlawan yang sudah berjuang membela kemerdekaan republic Indonesia ,demikian di sampaikan Patar sihotang SH MH sambil membagikan Pres release atau siaran Pers kepada para awak media online maupun cetak dan media elektronik TV dan lainnya .(Red,*)

Rilis_

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN

PATAR SIHOTANG SH MH

KETUA  UMUM

17.300 Meter Tanah Milik Masyarakat Diambilalih PT. Marunda Center

Bekasi-gardakeadilannews.com

Tanah seluas 17.300 meter berlokasi di wilayah Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, milik salah satu masyarakat setempat, diklaim oleh pihak PT Marunda Center, sebagai miliknya.

Hal tersebut diungkapkan Tonni Pandapotan Manurung SH, selaku kuasa hukum masyarakat pemilik tanah.

Ketika hal ini dikonfirmasi awak media pada Selasa (13/12/2022), Tonni Manurung selaku kuasa hukum mengatakan, “bahwa tanah yang diakui oleh pihak PT Marunda Center, adalah tanah milik klien kami (Usman) sebagai ahli waris, dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapa pun, karena tanah tersebut merupakan warisan yang secara turun temurun diwariskan kepada keluarga klien kami, yang berstatus Tanah Girik letter C”.

Ditambahkan Tonni Manurung, selama ini, tanah kliennya diklaim secara sepihak oleh PT Marunda Center, dengan cara dipasangi patok di beberapa titik tanpa persetujuan ahli waris.

Dari hal itu, kami TPM Dan PARTNER sebagai kuasa hukum Pak Usman, langsung ke lokasi melakukan Investigasi pada Senin 12 Desember 2022.

Sesampainya di lokasi, kami dihampiri pihak keamanan PT Marunda Center, ada sekitar 20 orang. Kamipun menanyakan, mengapa PT Marunda Center memasang patok di tanah klien kami, apa dasar hukumnya?

Mereka hanya menjawab, “silahkan tanya ke pimpinan kami di Marunda Center, ” tutur Tonni Manurung menirukan lontaran dari pihak keamanan perusahaan itu.

Ditambahkan Tonni Manurung, sebelumnya pihaknya sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pimpinan PT Marunda Center, tetapi hingga saat ini permintaan tersebut belum diindahkan, bahkan cenderung seperti mengindar.

Dan ketika kami ingin membongkar patok tersebut, hampir terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak Marunda center kepada kami Tim Penasihat Hukum.

Terkait hal tersebut Tonni Manurung mengatakan, pihaknya akan segera meminta klarifikasi kepada Pimpinan PT Marunda Center, dan jika tidak ada penjelasan serta itikad baik dari mereka, ditegaskan Tonni Manurung pihaknya akan melayangkan laporan kepada Polres Metro Kabupaten Bekasi.

(Red,*)

Dua Mantan Petinggi PT JIP Ditahan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Diduga Korupsi Ratusan Miliar

               ket Foto,Ilustrasi

Jakarta-gardakeadilannews.com

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan negara bernilai ratusan miliar, dua mantan petinggi PT JIP ditahan pihak kepolisian.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka dugaan TPPU berinisial CD dan AP.

Keduanya menjadi tersangka TPPU yang bersumber dari tindak pidana korupsi pembangunan menara telekomunikasi dan pengadaan Gigabit Capable Passive Optical Network (GPON) yang dilaksanakan oleh PT JIP, periode 2015 sampai 2018 lalu.

“Kita menahan CD dan AP dilakukan penahanan di Rutan cabang Bareskrim Polri masing-masing sejak tanggal 28 November 2022 dan 9 Desember 2022,” kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Rabu, 14 Desember 2022.

Dijelaskan, CD adalah mantan Vice President Finance PT JIP, sedangkan AP merupakan mantan Direktur Utama PT JIP. Keduanya terlibat pekerjaan besar dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis.

Pertama, pembangunan menara telekomunikasi selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB dan Indonesia Timur sebanyak 1.796 unit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 240.873.945.116.

Kedua, proyek pengadaan GPON selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di wilayah Jakarta sebanyak 87 site yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 71.505.725.997.  

(Tom)

Ini Penyampain dari Mantan Dirjen Otda Soal Kinerja PJ Bupati Dani Ramdan

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Salah satu tokoh masyarakat Bekasi, Soni Sumarsono yang juga mantan Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan masyarakat Kabupaten Bekasi, sudah seharusnya bersyukur mendapatkan seorang Pj Bupati Bekasi yang cerdas, pekerja keras dan berintegritas serta amanah dalam memimpin Kabupaten Bekasi ini.

“ Saya mengamati, Pj Bupati Pak Dani Ramdan ini, sudah bekerja dan berkinerja sangat baik. Terlebih pemikiran cerdasnya didukung para pakar melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi,” ujar mantan PJ Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia mengungkapkan tugas Pj bupati itu berat karena tidak memiliki wakil Pj bupati. Tugas berat ini akan diperingan bila bisa didukung penuh oleh DPRD Kabupaten Bekasi sebagai mitra utamanya.

“ Sebagai mantan Dirjen Otda Kemendagri saya melihat pak Dani Ramdan ini termasuk pejabat esellon II yang baik bila tak boleh disebut yang terbaik. Periode I penempatannya sebagai Pj Bupati Bekasi telah membuktikan kinerjanya yang terbaik. Hal inilah yang tekadnya akan dilanjutkan para Periode II ini,” tambah pria yang juga pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Utara, Pj Gubernur Sulawesi Selatan ini.

Soal demonstrasi yang berlangsung hari ini, biasa saja di alam demokrasi. Rakyat boleh menyampaikan aspirasi asal dengan santun dan tidak anarkis.

“Soal substansi aspirasinya, Pj Bupati tidak dalam posisi untuk memberikan penjelasan karena dua hal. Pertama, surat sifatnya permintaan klarifikasi yang ditujukan kepada Gubernur Jabar, bukan kepada Pj Bupati Bekasi. Gubernurlah yang akan memanggil Pj Bupati untuk dimintai klarifikasi. Kedua, surat klarifikasi semacam ini sudah merupakan Standard Operating Procedure (SOP) yang sifatnya rutin setiap Kemendagri terima pengaduan atau aspirasi lewat demonstrasi,”jelasnya

Selain itu soal pemberhentian seorang Pj Kepala Daerah hanya bisa dilakukan bila mana ada pelanggaran berat seperti korupsi, narkoba, pelecehan seksual dan kinerjanya sangat buruk diukur dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)."

 

“Dalam konteks perbuatan yang sifatnya administratif (tanda tangan berkas) atau etika pemerintahan (yang kurang layak) maka pastinya akan ada tegoran dari Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari fungsi pembinaanya,” imbuhnya.

Ditegaskannya dari semua itu, yang paling utama adalah kinerjanya seorang Pj Kepala Daerah yang menjadi pertimbangan.

“Sementara itu, harapan Saya, Pj Bupati Dani Ramdan untuk tetap melanjutkan dan berkinerja untuk wujudkan cita-cita Bekasi Makin Berani bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” terangnya. (*)

Soni Sumarsono

Permohonan Banding Koruptor Dana BOS Diterima Hukuman Eks Kepala SMAN 8 Medan Berkurang 1,5 Tahun

PUTUSAN: Majelis Hakim Tipikor Medan saat membacakan putusan terhadap eks Kapala SMAN 8 Medan, Jongor Ranto Panjaitan, beberapa waktu lalu.

Medan Sumut-gardakeadilannews.com

Pengadilan Tinggi (PT) Medan menerima permohonan banding mantan Kepala SMAN 8 Medan, Jongor Ranto Panjaitan. Alhasil, hukuman koruptor Dana BOS itu, berkurang 1,5 tahun, dan menjadi 4 tahun penjara saja.

Majelis hakim banding diketuai Jhon Pantas L Tobing, dalam amar menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta, subsider kurungan selama 2 bulan,” ungkap Pantas, sebagaimana dikutip dalam website PN Medan, Minggu (11/12).

Selain itu, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp639.630.500, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tutur Pantas.

Seakan belum puas atas pengurangan hukuman tersebut, terdakwa melanjutkan upaya perlawanan hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Hakim Tipikor Medan menghukum terdakwa selama 5,5 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Diketahui, perkara ini bermula saat SMA Negeri 8 Medan menerima Dana BOS. Besaran Dana BOS yang diterima sesuai dengan jumlah siswa peserta didik pada SMA Negeri 8 Medan, yakni Rp1.400.000 per siswa per tahun pelajaran.

“Dengan rincian, Tahun Pelajaran (TP) 2016/2017 sebanyak 984 siswa dikali Rp1.400.000, totalnya Rp1.377.600.000. TP 2017/2018 dengan 917 siswa dikali Rp1.400.000, totalnya Rp1.283.800.000. Serta TP 2018/2019 dengan 934 siswa dikali Rp1.400.000, maka jumlahnya Rp1.307.000.000,” ujar JPU.

Terdakwa melaksanakan penyaluran Dana BOS setiap 3 bulan, yakni pada triwulan pertama sebesar 40 persen dari alokasi 1 TP, triwulan kedua hingga keempat masing-masing 20 persen.

Dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Dana BOS, dewan guru, dan komite sekolah. Namun, terdakwa tidak ada melibatkan anggota Tim BOS, dewan guru, dan komite sekolah, dalam mengelola serta menggunakan Dana BOS tersebut.

Saat penarikan belanja Dana BOS, terdakwa menarik Dana BOS tersebut secara tunai dari rekening sekolah, dengan beberapa kali penarikan menggunakan cek. Sehingga terdapat sejumlah pengeluaran yang tidak diyakini kebenarannya. Seperti pengadaan kursi siswa sebesar Rp35 juta, pengadaan meja sebesar Rp18 juta, dan pengadaan barang lain yang tidak diyakini keberadaannya, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara (total loss) Rp1.213.963.200 pada 2017.

Selain itu, terdapat pengeluaran yang tidak diyakini kebenarannya pada pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 8 Medan TP 2018, sehingga total kerugian keuangan negara Rp244.920.500.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor Itprovsu.905/R/2019 tertanggal 4 November 2019, total kerugian keuangan negara keseluruhan mencapai Rp1.458.883.700.

(Red,*)

Sumber Sumut POS.Co

5 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong di Luar Negeri,Catat!

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. (Foto: Antara/Kemenlu)

Jakarta-gardakeadilannnews.com -

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha, membeberkan ciri-ciri lowongan kerja (loker) bodong di luar negeri yang dapat menjerat pekerja migran Indonesia (PMI).

Kasus terkini, ada 34 WNI yang telah diselamatkan KBRI Phnom Penh bersama kepolisian Kamboja dari perusahaan online scam di Poipet, Kamboja. Mereka tergiur tawaran lowongan kerja sebagai customer service dengan iming-iming gaji yang fantastis.

Judha sendiri menyayangkan masih menjumpai kasus penipuan lowongan kerja seperti ini hingga sekarang. Padahal, Kemenlu sendiri sudah melakukan beragam langkah preventif.

"Dari berbagai macam kasus kami sering melakukan sosialisasi, melakukan media engagement untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus-modus seperti itu,” ujar Judha Nugraha kepada BTV saat wawancara daring, di Jakarta, Minggu (11/12/2022).

Menindaklanjuti kasus tersebut, kata Judha, Kemenlu menerapkan strategi 4 P yakni protection, persecution, prevention dan policy coherence.

Protection, berarti pihak Kemenlu yang mengetahui ada korban WNI akan segera melakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk membantu mengamankan dan menyelamatkan korban.

Persecution, penegakan hukum baik itu di dalam negeri bagi pihak-pihak yang memberangkatkan tidak sesuai prosedur bahkan diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Maupun di negara tujuan ada tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap WNI.

Kemudian prevention, mengatasi dari akar masalah dengan pencegahan dari segi monitoring keberangkatan ke luar negeri dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Lalu yang terakhir coherence, bagaimana antara Indonesia dengan negara tujuan bisa melakukan kerja sama tindak pidana perdagangan orang.

"Untuk beberapa kasus, khususnya dengan Kamboja, saat ini telah dilakukan perundingan untuk membangun nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) transnational organized crime," kata Judha.

"Berdasarkan keempat strategi tersebut, adapun yang paling krusial adalah pencegahan dari hulu, yakni kesadaran masyarakat," tambahnya.

Berikut, sejumlah ciri-ciri loker di luar negeri berbahaya yang patut diwaspadai.

1. Lowongan kerja palsu dari luar negeri disebar melalui media sosial (Medsos). Contohnya, sejauh ini ada dari Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos dan Thailand.

2. Lowongan kerja bodong terkesan gampang. Misalnya sebagai customer service tetapi diiming-imingi pemberian gaji yang fantastis.

3. Meski lowongan kerja di luar negeri tetapi tidak meminta kualifikasi khusus, tawaran ini harus dicurigai karena tidak masuk akal.

4. Informasi mengenai perusahaan penyedia lowongan kerja tersebut tidak jelas.

5. Ciri yang menonjol dari lowongan kerja abal-abal adalah berangkat tidak menggunakan visa pekerja, melainkan visa wisata atau bebas visa sesama negara ASEAN.

"Bagi masyarakat yang mengetahui informasi penipuan lowongan kerja palsu ke luar negeri, harap segera melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib," pungkas Judha.

(Red,*)