Notification

×

https://www.mediagardakeadilannews.comns123.idcloudhosting.com/

https://dns1-parking.masterweb.com/

https://www.mediagardakeadilannews.comgoogleusertcontent.com

>

 

Slider

Selasa, 01 November 2022

Prestasi Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Raih juara 1 Lomba RSPA tahun 2022




Jakarta-gardakeadilannews.com
Jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengukir prestasi dengan berhasil meraih juara pertama dalam lomba RSPA (Road Safety Partnership Action) 2022 yang diselenggarakan oleh Subdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya.

Satlantas Polres Metro Bekasi Kota berhasil menyisihkan Polres lainnya yang berada di wilayah hukum Polda Metro.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Agung Pitoyo mengatakan pencapaian prestasi ini berkat kerjasama dengan stakeholder seperti Dishub Kota Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi, Jasa Raharja serta Dinas BMSDA Kota Bekasi.

Ini suatu prestasi membanggakan yang diraih Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan semua tentang cara dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya,” Ucap Kasatlantas Dalam keterangannya.

Pelaksanan pemberian piala RSPA (Road Safety Partnership Action) 2022 di adakan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Selasa, (1/11/2022).
Terima kasih kepada tim penilai, semua yang membantu dan semua pihak yang telah mensukseskan lomba RSPA ini,” ujar AKBP Agung Pitoyo.

Berikut ini daftar pemenang Lomba RSPA (Road Safety Partnership Action) 2022.

1. Juara 1 Polres Metro Bekasi Kota.
2. Juara 2 Polres Metro Bekasi.
3. Juara 3 Polres Metro Depok.
4. Juara Harapan 1 Polres Metro Tangerang Kota.
5. Juara Harapan 2 Polres Metro Jakarta Barat.
6. Juara Harapan 3 Polres Metro Jakarta Timur.

Diketahui, RSPA tahun 2021 saat itu Satlantas Polres Metro Bekasi Kota juara 2 dan juara 1 diraih Satlantas Polres Metro Bekasi Kabupaten dan juara 3 Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Selain itu, Polres Metro Depok sebagai Harapan 1 dan Polres Metro Tangerang Kota sebagai Harapan 2.

Kegiatan lomba RSPA ini ditutup oleh Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana Suryanagara.
(Red*)

Senin, 31 Oktober 2022

Baru Ada di Indonesia,Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Di 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.




Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com

Pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bekasi menjadi yang pertama kali di Indonesia dimana kepengurusannya dibentuk sampai tingkat kecamatan. Saat ini, FPRB Kabupaten Bekasi telah terbentuk di 23 kecamatan.

“Ini baru di Indonesia dan Jawa Barat, saya tadi konfirmasi dengan BNPB, baru pertama adanya FPRB di tiap kecamatan” ujar Dani Ramdan setelah memberikan pengarahan kepada FPRB di Gedung Swatantra Wibawa Mukti pada 31 oktober 2022.

Dani menjelaskan pengarahan menjadi sangat penting sebagai proses pembekalan bagi para relawan FPRB agar siap melakukan kesiapsiagaan bencana. Apalagi, Pemkab Bekasi melalui BPBD sudah menetapkan status Siaga Darurat Bencana.
“Karena kita sudah menetapkan status Siaga Darurat beriringan dengan memasuki musim hujan. Memang belum puncaknya, pertama kita sudah lakukan rakor dua minggu yang lalu, kemudian rakor kesiapsiagaan yang melibatkan semua unsur TNI-Polri, Instansi, dan seluruh FPRB di 23 Kecamatan,” jelasnya.
Dani mengatakan saat ini sudah ada aplikasi ‘Berani’ untuk menjadi sentral informasi Darurat antara BPBD dengan FPRB.
“Kita sudah bentuk jalur komando, ada aplikasi yang namanya aplikasi Berani, ini yang kita ajarkan sekarang di sini semua, jadi mereka bisa komunikasi ke Kabupaten, atau Kalak, melalui aplikasi Berani ini,” katanya.
Ketua FPRB Kabupaten Bekasi, Tuty Nurcholifah Yasin menyampaikan dirinya akan mendorong FPRB di tiap kecamatan untuk terus memonitoring keadaan kebencanaan dan memberikan edukasi tentang evakuasi mandiri.
“Jadi FPRB ini di tahun ini juga nanti kita akan bentuk sampai di tingkat desa,” tambahnya.
Dia berharap dengan adanya FPRB sampai tingkat desa dapat memberikan masyarakat pemahaman kebencanaan, sehingga pencegahan bencana dapat berjalan maksimal.
(Red*)

 

Pemerintah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor




Bandung-gardakeadilannews.com

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Samsat telah mengadakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada akhir Oktober 2022, bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat akan berlangsung mulai 1 November sampai 23 Desember 2022, namun ada beberapa syarat dari program yang diberikan oleh Pemerintah Jawa Barat, diantanya adalah program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor hanya berlaku untuk proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Bahwa program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut hanya berlaku untuk proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hal ini di kutip dari berita online pikiranrakyat.com akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat pada Minggu, 30 Oktober 2022, karena Pemerintah akan membebaskan Biaya Pokok dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kendaraan," kata keterangan di akun tersebut.

Untuk kemudahan proses pembebasan biaya akan diberikan gratis untuk proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), namun sebelum mendapatkan kemudahan dari program tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah ;

STNK Asli.

e-KTP Asli Pemilik Baru.

SKKP/SKPD terakhir.

BPKB Asli.

Bukti Pengalihan Kepemilikan Kendaraan.

Kendaraan dihadirkan di Samsat sesuai domisili.

* Bukti hasil cek fisik.

BACA JUGA

Jabatan Adalah Amanah

Open Bidding diduga Merebut Kursi Panas

Pemerintah Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari persyaratan tersebut semua berkas harus dilengkapi dan selanjutnya harus diikuti yaitu :

-Mengambil Dokumen Arsip di Depo Arsip Samsat.

-Melakukan pengecekan fisik Kendaraan.

-Mendaftar dan menyerahkan persyaratan ke loket pendaftaran.

-Membayar PNBP BPKB di loket pembayaran.

-Melakukan pengecekan kepemilikan Kendaraan di loket progresif.

-Mendaftar dan menyerahkan Dokumen ke loket pendaftaran.

-Melakukan pembayaran PKB, BBNKB (0 persen) dan SWKDLLJ serta PNBP STNK dan TNKB di lokasi pembayaran.

-Menerima SKPD.SKKP yang sudah terdaftar beserta STNK Baru.

-Menyerahkan foto copy STNK ke Resi ke Workshop TNKB untuk menerima TNKB Baru.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berlangsung mulai dari Tanggal 1 November sampai 23 Desember 2022, namun ada beberapa syarat dari program tersebut yang harus di penuhi.
(Red*)

Minggu, 30 Oktober 2022

Hendriek Ketua Baguna PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Senantiasa berdialog Satu Sama Lain




Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com
Segenap elemen bangsa diharapkan tetap mengutamakan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan.

Hendriek L Sihotang, S.Si
Kepala BAGUNA PDI PERJUANGAN Kab Bekasi mengatakan, disela kunjungan Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI di Tambun Selatan, bersama anggota PDI P di kediaman Ketua PDI P Kabupaten Bekasi, (30/10).
Ia mempertegas, perlu senantiasa berdialog satu sama lain, sehingga agenda ketatanegaraan lima tahunan tersebut tidak disikapi secara berlebihan, apalagi dengan mengorbankan kerukunan antarelemen bangsa.

Dengan kebersamaan yang terus ditingkatkan, kata Hendriek, harapannya ke depan semua selalu bahu membahu, dalam situasi politik apapun.

"Dengan begini ini, maka semakin mengakselerasikan langkah-langkah kesamaan visi maupun misi partai ini kedepan. Inilah wujud kebersamaan PDI Perjuangan," ungkapnya.

Hendriek L Sihotang, S.Si, yang juga Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Jawa Barat, BACALEG JABAR 09 DAPIL KAB BEKASI, akan terus berupaya merangkul, melakukan komunikasi intensif guna mempererat tali persaudaraan, dengan tujuan yang sama. 
Tentunya selaras dengan arahan Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, kegiatan di Bumi Perkemahan Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan Tema "Gelorakan Holding BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan".

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka melakukan kemitraan bersama holding BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI). Diketahui, Rieke sendiri berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
(Tom )

Soleman SE, Ketua PDI-P Kabupaten Bekasi Selalu Rangkul Para Anggota



Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com
Pasukan PDI P Tambun Selatan tetap solid dibawah arahan Ketua PDI P Kabupaten Bekasi, Soleman.SE
Hal itu ditandai dengan kekompakan antar anggota maupun diatasnya saling merangkul satu dengan yang lain.
Erick, Ketua PBB DPD Jawa Barat, juga turut bareng bersama Bu Rieke, Anggota DPR RI dari PDI-P berharap seluruh kader partai itu untuk menghargai perbedaan dan menjunjung kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.
Menurut Erick, kebersamaan di partai ini selalu diutamakan. Karena hal itu menjadi cerminan dari partai berlambang banteng ini.
Kebersamaan seperti ini selalu dicanangkan disetiap tingkatan.(Tom)

Sabtu, 29 Oktober 2022

Satuan Polisi Pamong Praja Bersama Dinsos(Dinas Sosial) Gelar Razia Hotel di Wilayah Cibitung dan Tambun




Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama Dinas Sosial, TNI dan Polri Kabupaten Bekasi menggelar Razia penyakit masyarakat di tiga Hotel di wilayah Cibitung dan Tambun guna mempersempit merebaknya asusila dan prostitusi.
Dalam rangka penegakan Perda, Razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mempersempit merebaknya asusila dan prostitusi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan pencegahan penyakit masyarakat.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bekasi.Sasaran kita ada tiga Hotel yang di Razia yaitu Hotel Cibitung Indah terjaring 8 Pasang Laki-laki dan perempuan, Hotel Terus Jaya tidak ada terjaring ( Nihil ) dan Hotel Merdeka Utama terjaring 4 pasang Laki-laki dan perempuan.

Semua yang terjaring Razia dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Bekasi guna pendataan.Semua yang terjaring Razia hari ini dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk di data dan ditindak sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Bekasi.



Lebih lanjut, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Kadarudin menuturkan, nanti kita berkerjasama dengan Dinas Sosial, kita akan BAP yang terjaring razia hari ini.

tapi kalau terbukti sebagai pekerja seks komersial (PSK) baru kita kirim ke Dinas Sosial, pasangan yang belum jelas merupakan pasangan tidak sah, apakah itu pacar, apakah itu selingkuhan akan kami serahkan ke Dinas Sosial,” ucap Kadarudin. (Ref*)

Maraknya bisnis joki skripsi dan pengguna jasanya menjadi bukti kegagalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.




Jakarta-gardakeadilannews.com

Praktik ini memiliki konsekuensi hukum yang berat, mulai denda Rp 200 juta hingga hukuman penjara 6 tahun.

Rubi—bukan nama sebenarnya—sudah putus asa dengan skripsinya. Sudah empat tahun sejak 2019 hingga 2022, mahasiswa ilmu politik di salah satu universitas negeri di Malang, Jawa Timur, ini berupaya merampungkan tugas akhirnya tapi tak kunjung kelar. Kesibukannya sebagai pegawai koperasi di Pasuruan, Jawa Timur, dan guru les pribadi membuatnya kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan urusan kuliah.

“Aku merasa kok nggak selesai-selesai ya skripsiku ini, nggak maju-maju,” kata lelaki berusia 27 tahun itu saat berbincang dengan reporter detikX pekan lalu.

Semenjak ayahnya meninggal pada 2019, Rubi harus menjadi kepala rumah tangga dan menopang kebutuhan keluarga. Itulah mengapa Rubi memutuskan bekerja sebagai pegawai koperasi dan guru les pribadi kendati kuliahnya belum selesai.

Meski begitu, Rubi masih memiliki keinginan menjadi sarjana ilmu politik. Akhirnya Rubi memutuskan menggunakan jasa joki skripsi. Rubi merogoh kocek Rp 5 juta untuk meminta joki sewaannya ini untuk mengerjakan seluruh bab skripsinya.

“Tetapi tetap penelitian ke lapangannya aku. Aku tinggal minta joki yang baru ini untuk buat laporannya,” jelas Rubi.

Setali tiga uang dengan Rubi, Dana—bukan nama sebenarnya—mengalami kendala yang sama dalam menyelesaikan skripsinya. Sejak 2019, dia disibukkan dengan pekerjaan sebagai peneliti di salah satu lembaga riset politik di Jakarta. Lelaki berusia 24 tahun ini mengaku kesulitan membagi waktu antara kuliah dan pekerjaannya. Sementara itu, pihak kampus seolah tidak peduli dengan apa yang dilakukan Dana di luar sana.

Dia melihat ada celah pengawasan dari pihak kampus yang tidak maksimal terhadap hampir semua mahasiswa tingkat akhirnya. Dana berpikir, daripada pusing-pusing mengurus skripsi yang ujungnya hanya soal selembar ijazah dan belum tentu menjamin dia mendapatkan pekerjaan layak, lebih baik dia berfokus pada pekerjaannya yang sekarang untuk membangun karier.

Dana pun akhirnya menggunakan jasa joki skripsi untuk menyelesaikan tugas akhirnya di kampus. Dana mengaku hanya mengeluarkan uang Rp 4,5 juta untuk menyelesaikan semua bab penelitiannya. Hasilnya, Dana berhasil lulus kuliah lewat ‘jalur joki’ pada akhir 2021.

Ini bukan masalah kemampuanku menulis atau gimana ya, cuma karena waktu itu kebetulan bertabrakan sama proyek penelitianku juga,” kata Dana kepada reporter detikX melalui telepon pada Kamis, 21 Oktober 2022.

Adanya orang-orang seperti Rubi dan Dana memunculkan kebutuhan baru jasa ‘pabrik skripsi’. Jasa joki tugas akhir yang dulu hanya dilakoni oleh individu pun kini sudah beralih ke jasa yang dikerjakan oleh kelompok dan berbadan hukum. Yanto—bukan nama sebenarnya—misalnya. Dia bersama rekan-rekannya sudah membuka jasa joki tugas akhir yang resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Melalui sebuah laman sederhana di internet, Yanto dan rekan-rekannya menawarkan jasa pengerjaan tugas akhir, mulai skripsi, tesis, hingga disertasi. Pengerjaannya dilakukan secara profesional dengan merekrut lulusan-lulusan universitas ternama dari berbagai jurusan untuk menjadi peneliti maupun jokinya. Setiap jurusan punya penanggung jawab jokinya sendiri-sendiri. Misalnya, skripsi jurusan hukum akan dikerjakan lulusan hukum, atau jurusan pendidikan akan digarap oleh joki dari lulusan pendidikan juga, begitu pula dengan jurusan lainnya.

Yanto mengaku, dengan membuka jasa joki ini, kini perusahaannya sudah bisa menghidupi sekitar 60 karyawan. Omzet perusahaannya setiap bulan paling sedikit Rp 50 juta. Sejak resmi dibuka padya 2010, total sudah ada 15 ribuan tugas akhir yang digarap perusahaan Yanto.

“(Rentang harga) tergantung dari kriterianya, sama ting



Kegagalan Sistem PendidikanTerlepas dari adanya sanksi hukum bagi joki dan yang menggunakan jasanya, pengamat pendidikan Vox Populi Institute Indra Charismiadji memandang, maraknya praktik perjokian ini justru menjadi bukti sahih gagalnya sistem pendidikan di Tanah Air. Hasil penelitian atau skripsi sebagai syarat mutlak kelulusan dari perguruan tinggi, menurut Indra, justru menjadi sumber masalahnya.
Indra berkaca pada universitas-universitas di Amerika Serikat, yang sejak 1990-an sudah tidak lagi mensyaratkan skripsi untuk mandatori kelulusan. Di Amerika, kata Indra, mahasiswa strata satu (S1) hanya diminta membuat laporan atau paper di setiap mata pelajaran sebagai syarat kelulusan. Basis penulisan laporan ini bertujuan memantapkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga relevan dan dapat digunakan saat mereka memasuki dunia profesional.
Jika dibandingkan dengan Negeri Abang Sam, kini pola pendidikan di Indonesia sudah tertinggal 20 tahun lebih. Itulah mengapa Indra pun meyakini, jika terus menggunakan pola yang sekarang, sumber daya manusia Indonesia tidak akan pernah maju.
“Saya sudah sering ngomong nih, andai kata semua dosen kita diganti sama semua profesor Harvard (Harvard University), mutu pendidikan tinggi kita tetap buruk,” tegas Indra saat dihubungi reporter detikX pekan lalu.
Sependapat dengan Indra, pengamat pendidikan Andreas Tambah memandang praktik perjokian menjadi suatu bisnis menggiurkan justru lantaran kebijakan perguruan tinggi itu sendiri. Syarat skripsi untuk kelulusan dianggap Andreas sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan pendidikan di era sekarang. Apalagi terlalu banyak celah untuk mengakali syarat kelulusan yang satu ini, termasuk dari segi pengawasan.
Mestinya, kata dia, universitas saat ini sudah berfokus pada pembentukan kapasitas mahasiswa untuk menyongsong dunia profesional. Misalnya, dengan mengganti syarat skripsi dengan praktik magang di perusahaan. Dengan begitu, lulusan universitas di Indonesia langsung memiliki bekal yang bagus untuk terjun ke industri.
“Solusinya itu saja, deh, sehingga jelas perusahaannya mana, aktivitas mahasiswa tersebut apa, berapa lama. Nanti kan ada laporan dari atasannya. Sehingga pengawasannya jelas. Kalau bohong pun, akan ketahuan,” pungkas Andreas kepada reporter detikX.

(Red*)

Sumber :detikX
Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Rani Rahayu
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban