Kepala BAPEDA Kabupaten Bekasi Buka,Musrenbang Tingkat Kecamatan Tambelang

Tambelang Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

H Entah Ismanto,SH.MM, kepala BAPEDA Kabupaten Bekasi mengatakan saat membuka MUSRENBANG di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi. Menurut hasil yang di peroleh dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan, harus di Akumulasi untuk di bawa pada tingkat Musrenbang Kecamatan dan kemudian akan menjadi dokumen perencanaan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi.

Musyawarah Rencana Pembangunan yang di laksanakan di Aula Kecamatan Tambelang ,Banyak diHadiri Oleh Para ketua BPD Kecamatan Tambelang,Ketua PKK dan Anggota Dewan DPRD dari Fraksi PKS H.Mustakim Marjuki Dan Dewan dari Fraksi Gerindra ibu Repsih Bunggawati berjalan dengan lancar dan aman, dan antusias nya warga yang datang untuk menyampaikan Aspirasi.

Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan amanat dari permedagri no.86/2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMD ) untuk 6 tahun kedepan. Serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Juga di atur dalam PP no. 17/2018. tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa perencanaan pembagunan Kecamatan merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah Desa dan Kelurahan. Yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Tahapan salah satu dari perencaan yang di lakukan oleh pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Senin (20/02/23).

H. Entah Ismanto menambahkan, bahwa seharus nya orang Tambelang bangga mempunyai Camat putri daerah yang berprestasi, dan selalu menang di segala bidang Agrobisnis serba Beraneka Ragam Makanan dan Minuman Dan juga salah satu ASN yang mempunyai integritas yang tinggi dan berpretasi. Tambah nya.

Turut hadir pada Acra Musrenbang tingkat Kecamatan Tambelang , Pj Bupati Bekasi H.Dani Ramdan,MT . yang diwakili olah Kepala Bapeda Kabupaten Bekasi Ir.H Entah Ismanto SH.MM,Tim monitoring Musrenbang Kabupaten Bekasi. Ketua PKK, Kapolres. Kapolsek Danramil, ketua MUI kecamtan Tambelang Ketua BPD Se-kecamtan Tambelang , kepala Puskesmas Tambelang kepala Sekolah Se-kecamatan Tambelang , Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Lurah para Kepala Desa, dan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Tambelang Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Tambelang.

Camat Tambelang Dr.Firzawati ,S.Si Apt,MKM. Dalam sambutan nya menyampaikan Selamat datang kepada Bapak Dani Ramdan Pj Bupati Bekasi yang di wakili oleh Kepala BAPEDA Ir H. Entah Ismanto SH.MM pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tambelang ini, dan saya Mohon maaf apabila banyak kekurangan nya, baik segi tempat serta Jamuannya dan sebagai nya.

Dan Bu Camat Tambelang menambahkan, melaksanakan Musrenbang untuk tahun 2023 Pada anggaran tahun 2024 kali ini mengambil tema, Peningkatan Pelayanan Publik dan Infrastruktur, serta pemeliharaan kondisivitas pada Pilkada serentak.

Musrenbang Kelurahan dan Desa Se-Kecamtan Tambelang sudah di laksanakan serentak,Banyak nya Usulan-usulan, terutama yaitu Jalan Kabupaten, Jalan Desa yang menjadi prioritas Inprstruktur yang bener-bener harus secepat nya di perbaiki.

Keterlibatan dan partisipasi semua pihak itu sangat di butuhkan, dan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program pembangunan. Partisipasi semua pihak di mulai pengajuan dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, adanya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil-hasil Pembangunan tersebut. Dan usulan-usulan yang di ajukan adalah semata-mata untuk meningkatan SDM dan Kesejahteraan kepada masyarakat pada umum nya. Tandasnya.

(Red,*)

Sumber,Seputarindonesia.co.id

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH-HAM) Jawa Barat Dinilai Efektif Tekan Kenakalan Pelajar

Bandung Jabar-gardakeadilannews.com

Pembina Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH-HAM) Provinsi Jawa Barat, Ida Suciati mengatakan Duta Hukum dan HAM Jawa Barat yang tergabung dalam FPSH-HAM Jawa Barat merupakan aset bagi negara dan mereka merupakan calon pemimpin Indonesia di masa depan yang harus memiliki dan mengutamakan akhlak yang baik demi terciptanya harmonisasi bersama dalam bingkai kehidupan bermasyarakat.

“Perjuangan kita hari ini menggagas FPSH-HAM Jawa Barat menjadi role model nasional dalam pembinaan kesadaran Hukum dan HAM pelajar secara nasional,” ujar Suci kepada awak media di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (18/2/2023).

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat adalah organisasi yang mewadahi Duta Hukum dan HAM yang berdiri lebih dari 10 Tahun lalu dengan hampir semua anggotanya merupakan para pelajar dari Jawa Barat.

Dengan hadirnya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM disekolah maka diharapkan berdampak positif bagi menurunnya angka kenakalan pelajar terutama di sekolah. Mereka adalah aset bangsa yang perlu ditumbuh kembangkan selalu khususnya dalam dunia pendidikan.

Dalam perkembangan FPSH-HAM selalu siap untuk menjadi penggiat perubahan dunia secara global dan masif.

Suci berpesan kepada guru-guru di seluruh Jawa Barat untuk selalu bersama-sama membimbing dan memberikan edukasi dengan cara tidak di dalam kelas saja tapi juga diluar kelas secara praktek penanaman dan pembentukan karakter sebagai rasa akan kepatuhan terhadap nilai dasar negara dan peraturan-peraturan yang berlaku, ungkapnya.

(Red,*)

Rilis Media ” DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

Jakarta-gardakeadilannews.com

Anggaran Kementerian dan Lembaga Rp 50,23 Triliun Diblokir, Ada Perjalanan Dinas dan Belanja Barang. PSI: Belanja Anggaran Harus Efisien!

“Walau tahun 2022 kemarin ekonomi Indonesia tumbuh 5,31%, dan itu jadi seperti secercah harapan di tengah guncangan global, namun semester pertama tahun 2023 ini pengelolaan anggaran mesti ekstra ketat dan harus betul-betul efisien,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP PSI merangkap juru bicara bidang ekonomi, Selasa 21 Februari 2023. 

 

Karena itu PSI sepakat dengan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023. “Ini untuk mangantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Ini tahun politik, banyak gejolak yang mesti diantisipasi,” Andre menjelaskan.

Ini bukan pemotongan anggaran, automatic adjustment merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini. Tentu melalui prioritas belanja, mana saja yang betul-betul urgen. Dengan automatic adjustment seluruh Kementerian dan Lembaga diminta memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun.

Dengan begitu Kementerian dan Lembaga bakal memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global tersebut.

Secara total, nilai automatic adjustment tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja dalam bentuk rupiah murni dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (2020-2022). Prioritas untuk automatic adjustment antara lain pos belanja pegawai, belanja barang yang dapat diefisienkan, diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional dan belanja barang non operasional lainnya.

Selain itu belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaanya sampai dengan akhir semester pertama 2023.

Ada anggaran yang dikecualikan dari kebijakan automatic adjustment, yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen. Mencakup Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako. Lalu belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment).

Yang penting, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing Kementerian dan Lembaga. Misalnya, automatic adjustment tidak akan mengurangi alokasi 20% anggaran Pendidikan. Lantaran sifatnya diblokir, bukan dikurangi atau dihilangkan, aktivitas tersebut masih bisa dikerjakan apabila hingga semester I berakhir tidak ada kebutuhan anggaran yang signifikan.

PSI sepakat dengan Menkeu Sri Mulyani yang bilang bahwa seluruh proses dalam rangka automatic adjustment belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Di tahun 2023 kita harus optimis namun terus waspada dan hati-hati. Indonesia fundamentalnya kuat, tahun politik justru bisa jadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi,” pungkas Andre menutup keterangannya.

(Red,*)

Sumber;sku suarakeadilan online