Diskusi SMSI di HPN 2023, Dugaan Tak Responsif Pemkab Bekasi Pada Konfirmasi Wartawan Dan Keluhan Warga Jadi Topik Pembahasan

Menyambut HPN 2023, SMSI Kab.Bekasi gelar diskusi bersama Organisasi Wartawan, Ormas dan LSM yang di genapi oleh 6 Nara Sumber Berkompeten dari berbagai kewenangan dengan mengambil tema “Pers Merdeka dan Bermartabat” pada (15/02/2023) di Mako Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada (16/02/2023).

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Menyambut HPN 2023, SMSI Kab.Bekasi gelar diskusi bersama Organisasi Wartawan, Ormas dan LSM yang di genapi oleh 6 Nara Sumber Berkompeten dari berbagai kewenangan dengan mengambil tema “Pers Merdeka dan Bermartabat” pada (15/02/2023) di Mako Brimob D Pelopor Polda Metro Jaya, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada (16/02/2023).

Topik hangat dalam pembahasan tersebut yang terfokus pada kurangnya responsif serta tindak lanjut dari Pemkab Bekasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat berdasarkan konfirmasi Awak Media maupun keluhan masyarakat dan Pemdes yang pada gilirannyapun telah terpublikasi di berbagai media baik Cetak, Elektonik maupun Online, namun seolah di abaikan dan tak ditanggapi secara serius oleh Pemkab Bekasi, sehingga menimbulkan berbagai Asumsi dan Opini miring serta buah bibir yang menyesakkan di masyarakat dan Pemdes yang bernada sumbang terkait kinerja Ambtenaar di Pemkab Bekasi.

Enam nara sumber yang hadir dalam diskusi tersebut masing-masing dari mereka yakni Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi H.M Zaenal Abidin, Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, AKBP Budi Prasetya, S.I.K., M.Si, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, tokoh milenial Amrul Mustofa, CEO Media Patriot Indonesia, Nurhasan, S.H dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si., yang dipandu oleh Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo sebagai moderator.

Sementara para nara sumber dari Pemkab Bekasi baik Eksekutif maupun legislatif yang seharusnya dapat hadir atau di hadirkan dalam diskusi wartawan dan Ormas serta LSM dalam menyambut HPN 2023 yang di gelar tersebut agar dapat memberikan penjelasan secara langsung terkait problematika konfirmasi wartawan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja para Ambtenaar di Institusi Pemkab Bekasi maupun para wakil rakyat (DPRD-Red) di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketum AOB (Aliansi Ormas Bekasi), H.M Zaenal Abidin dalam penyampaiannya di diskusi tersebut.

“Yang kita tekankan disini, sayangnya kita bingung nih Pak Faisal (Seraya menengok pada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.) mau curhatnya, karena Kominfonya tidak ada disini, ini temen-temen Media mau curhatnya kesiapa ini?, curhat ke Ormas paling bang Julham nanti ke Kantor,” ungkapnya.

Lanjut Zaenal,” Kalau mau curhat ke saya face to face saja nanti ke Kantor, kalau curhat semua kita engga sanggup juga ..soalnya kita engga punya APBD alias Ormas,” imbuhnya.

“Saya hanya satu kata dari saya, “Merdeka itu ketika kita pulang kerumah semua tersenyum..itu baru merdeka,”tandas Ketum AOB (Aliansi Ormas Bekasi), H.M Zaenal Abidin.

Dalam sesi interaktif, Wakil Ketua SMSI bidang Organisasi, Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari berbagai Media Online meminta tanggapan dari tiga nara sumber diantaranya, Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.serta Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Norman Yulian, S.E, terkait permasalahan keluhan para Awak Media dalam melakukan komunikasi dan konfirmasi pada Pemkab Bekasi tentang berbagai persoalan yang timbul dan menjadi buah bibir di masyarakat.serta kurang responsifnya Pemkab Bekasi terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi.

“Konfirmasi yang di tulis-tulis itu yang mana harus di tindak lanjuti, yang mana harus di teliti ke lapangan, dan yang mana kadang - kadang bisa di abaikan, jadi terbagi tiga klasifikasi, kalau yang perlu di tindak lanjuti, ya ditindak lanjuti,” ujar Saleh Manaf.

Menurutnya disaat kepemimpinan dirinya, Dinas-dinas di ayominya untuk dapat menerima konfirmasi wartawan terkait suatu permasalahan dan jangan menghindarinya.

“Dinas-dinas diayomi untuk bisa menerima wartawan...jangan menghindar dari wartawan, kan ada tingkatannya ..ada wartawan yang senior...ada wartawan yang masih mendengar dan ada wartawan yang masih belajar jadi wartawan, nah jadi..supaya Dinas-dinas itu merespon, memilah-milahnya, jangan di samakan semua asal wartawan,” tandas Mantan Bupati Bekasi H. Saleh Manaf.

Sedangkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si. dalam tanggapannya mengatakan bahwa,”Memang seharusnya ada bagian humas yang nanti menaungi para wartawan, Insan Pers, ya dan punya tempat Media Centre nya juga untuk sarana bagi para wartawan mendapatkan informasi, memang ini tidak mungkin sesuai dengan waktu-waktu dimana ada kegiatan yang bersifat paripurna, begitu biasanya seperti itu,” katanya.

“Nah,” lanjutnya,”Kalau kegiatan lainnya di Komisi-komisi atau Pembahasan-pembahasan itu biasanya terbuka, tergantung dari rapat itu bahwa ini terbuka untuk umum itu biasanya bisa didampingi oleh para wartawan,”ucapnya.

“Kemudian juga untuk mengenai kaitan dengan konfirmasi pribadi...kalau itu tergantung dari bagaimana Dewannya...kadang-kadang ada yang akrab, ada yang mau bicara, ada yang mungkin juga engga PD (Percaya Diri-Red) untuk bicara dengan wartawan, ya, itukan tergantung bagaimana orangnya, kalau saya selama ini selalu merespon konfirmasi wartawan,” tutur Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.

Disession ketiga dari pertanyaan Wakil Ketua SMSI bidang Keorganisasian terkait permasalahan yang sama ditambah dengan keluhan masyarakat dan Desa-dess tentang bantuan sosial untuk para penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi yang di nilai oleh masyarakat dan Desa – desa di Kabupaten Bekasi bahwa, Kabupaten Bekasi selain lamban di dalam melakukan input Data Bansos Disabilitas melalui berbagai program seperti PKH dan Lainnya, di tambah tidak adanya perhatian Pemkab Bekasi terhadap penyandang Disabilitas.

H.Norman Yulian menjawab bahwa dirinya baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PPDI dan akan membawa warga Penyandang Disabilitas di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bekasi,

“Saya akan membawa warga Penyandang Disabilitas di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bekasi, lebih berperan serta lebih bermartabat,” ucapnya.

Terkait berbagai macam bantuan dari pemeritah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya bagi keluarga Disabilitas, “PPDI akan mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi nya baik melalui peraturan- peraturan pemeritah pusat, Menteri dan Perda didaerah Provinsi, Kita dan Kabupaten.Dan saya belum tau terkait Peraturan Daerah (Perda) atau regulasinya, kemungkinan Pemerintah Daerah dan Pusat kekurangan Quota untuk hal itu,” kata Norman Yulian, dalam memberikan jawaban pertanyaan dari wartawan dalam dialog dan diskusi tersebut.

Dalam pantauan Awak Media, sebanyak 50 lebih Insan Pers hadir dalam perayaan HPN tersebut di tambah dari Organisasi Masyarakat dan LSM . Sementara Insan Pers yang hadir selain berasal dari Organisasi Wartawan namun peserta yang hadir sebagian besar merupakan Pengusaha Media Online di Kabupaten Bekasi.

(Red,*)

Sumber MHI

Plt. Wali Kota Bekasi Berharap Sinergitas Pemerintah dengan Media Ditingkatkan

 

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan penghargaan Wali Kota Teristimewa di acara Radar Bekasi Award, Rabu(15/2/2023).

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan penghargaan Wali Kota Teristimewa di acara Radar Bekasi Award yang merupakan ajang pemberian apresiasi kepada tokoh-tokoh Kepala Daerah serta Pejabat Daerah yang dinilai telah berkontribusi dalam membangun daerahnya yang diselenggarakan di Hotel Amaroossa Bekasi.

Turut hadir dalam giat tersebut, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, General Manager Radar Bekasi, Andi Ahmadi, Direktur RSUD CAM Kota Bekasi, Sahli Pemerintahan Setda Kota Bekasi, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Kepala Bappenda Kota Bekasi, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Camat Bekasi Timur, Lurah Jatirangga, Ketua Askot Bekasi, Ketua PCNU Kota Bekasi beserta jajaran.

Ada beberapa kategori yang diraih oleh Pemerintah Kota Bekasi seperti:

1. Kategori Tokoh Pembina Sepak Bola Muda Kota Bekasi dan Pelopor Industri Olahraga Kota Bekasi yang diraih Muhammad Arief Rahman selaku Ketua Askot Bekasi

2. Kategori Kepala Dinas Inovatif yang diraih Taufik Rachmat Hidayat selaku Kadisdukcapil Kota Bekasi

3. Kategori Kepala Perangkat Daerah Inovatif yang diraih Kusnanto Saidi selaku Direktur RSUD CAM Kota Bekasi

4. Kategori Lurah Inovatif yang diraih Ahmad Apandi selaku Lurah Jatirangga

5. Kategori Camat Kreatif yang diraih Fitri Widyati selaku Camat Bekasi Timur

Dalam sambutannya Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sangat bersyukur dan turut memberikan apresiasi atas diselenggarakannya ajang Radar Bekasi Award yang merupakan salah satu rangkaian dari hari jadi ke-14 Radar Bekasi sebagai salah satu media lokal yang berada di Kota Bekasi.

“Ini adalah salah satu bukti eksistensi yang ditunjukan oleh Radar Bekasi selaku media lokal yang cukup besar di Kota Bekasi dalam hal membangun dan meningkatkan sinergitas bersama Pemerintah dengan memberikan apresiasi kepada tokoh maupun perangkat daerah yang ada, guna memberikan semangat dan motivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan dapat terus berinovasi” ujar Tri

“Karena dalam membangun Kota Bekasi kita harus saling bekerjasama baik itu Pemerintah, warga masyarakat dan juga insan pers yang ada demi terciptanya visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.” tandasnya

Terakhir Tri mengucapkan selamat kepada Radar Bekasi yang telah mencapai usia ke-14 yang mampu melalui proses perjalanan panjang dalam hal memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar terciptanya berita-berita yang berimbang,fakta dan terpercaya.

(Red,*)

Ketua Kelompok Tani Garda Kencana Penuhi Janji Antar Surat Ke BPD

DiKawal Petani Desa Karang Anyar

Kab Bekasi-gardakeadilannews.com

Arman Darmawan: Memenuhi janjinya mengantarkan surat kepada BPD Desa Karang Anyar. Dengan isi surat guna memperoleh kejelasan  tentang program ketahanan pangan yang di gulirkan oleh anggaran desa tahun 2022.

Pasalnya dirinya adalah ketua kelompok tani, namun pada berita yang beredar di media masa beberapa minggu lalu dan fakta di lapangan bahwa program itu sama-sekali tidak menyentuh para kelompok tani yang sejatinya adalah garda terdepan ketahanan pangan di desa.

Dirinya mengatakan, menganggap perlu untuk mempertanyakan lewat surat resmi kelompok tani yang dipimpinya mengingat bahwa program tersebut adalah program yang di canangkan secara paralel dari pusat hingga ke desa, tambahnya apa lagi dalam berita yang beredar beberapa waktu lalu bahwa implementasi program tersebut jauh apai dari panggang atau syarat erat dengan KKN, arman yang di kawal para petani dalam mengantarkan suratnya menekankan agar BPD dapat mengambil langkah kongkrit berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan atas program yang sudah berjalan. 

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Mulya Sari Bpk.Nurhasan yang tergabung dalam rangka mengantarkan surat mengatakan: Dirinya mengapresiasi kesadaran dan daya kritis serta independensi rekan sejawatnya Sdr Arman Darmawan, yang sama-sama ketua kelompok tani di desa bersama dirinya juga menekankan agar BPD bekerja dengan baik dan profesional serta maksimal dalam melakukan pengawasan jangan kongkalingkong tandasnya.

Sebab ini akan berpengaruh ke arah program-porgram lainya di kemudian hari imbuhnya, jangan sampai lagi-lagi setiap program berbau KKN dan BPD-yang di gawangi oleh Sdri.Kartih, diam seolah tidak tau dan tidak terjadi apa-apa sama seperti keterangan langsung yang di wakili oleh seorang anggota BPD saat mengantarkan surat di kantornya bahwa BPD, tidak memiliki data apa-apa ini miris katanya. 

Kami para petani yang tergabung dalam pelbagai kelompok Tani di Desa Karang Anyar sepakat untuk mengawal dan mengawasi, serta mengritisi dan akan memberikan masukan kepada pemerintah desa jangan sampai hal seperti program ketahanan pangan ternak lele terjadi lagi Serta meminta kepada pihak-pihak baik dari kecamatan, pemerintah kabupaten dan instansi terkait, agar mengusut dan mengecek scara tuntas terkait dimaksud (ternak lele) apa benar program tersebut sudah berjalan sesuai dengan anggaran dalam pengimplementasianya oleh Pemerintah Desa.

Arman dan Nurhasan mengatakan bahwa dirinyapun bersama-sama kelompok tani lainya dalam waktu dekat akan beraudensi pada pihak kecamatan tutup Arman.

Terpisah, saat Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya minta tanggapan nya  Kartih selaku Ketua BPD Karang Anyar via WA terkait surat klarifikasi yang di kirim kelompok tani tidak menjawab. 

 ( Red/RJN )