Riuh Arak-arakan Pendukung Mengantar Ganjar-Mahfud ke KPU

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menaiki pikap yang dimodifikasi menyerupai pendopo menuju kantor KPU, Kamis (19/10).

Ganjar dan Mahfud menaiki mobil tersebut ditemani Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN Arsjad Rasjid.

Ganjar dan Mahfud beberapa kali melambaikan tangan ke arah ribuan massa simpatisan yang mengawal mereka ke KPU.

(Red*)

Terungkap Gaji Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia atau Menko Polhukam, Mahfud MD, resmi ditunjuk sebagai cawapres atau calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

Mahfud MD resmi menjadi cawapres usai diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10

Pusat pada Rabu (18/10).

Saat ini Mahfud masih aktif menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan RI. Bakal menjadi cawapres, lalu berapa gaji yang diterima Mahfud MD sebagai pimpinan di lembaga kementerian?

Setiap bulannya, Mahfud MD mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara yang nominalnya telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Mengutip detikcom, selama 23 tahun terakhir gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000.

Dalam Pasal 2 PP 60 Tahun 2000, seorang menteri memiliki gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001, para petinggi Kementerian berhak mendapat tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Berdasarkan gaji pokok dan tunjangan itu, Mahfud MD pun mendapatkan gaji sekitar Rp18 juta per bulannya. Namun, angka itu belum termasuk tunjangan lain atau dana operasional.

Para pejabat juga disebut mendapatkan dana taktis mencapai Rp150 juta. Tunjangan itu diterima oleh menteri yang melakukan kegiatan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para menteri negara juga mendapatkan tunjangan lain seperti fasilitas rumah dan mobil dinas.

Hal itu telah tertera pada PP 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Berkas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

(Red*)

Sispamkota ; Polda Metro Jaya Siap Amankan Pemilu 2024

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Polda Metro Jaya menggelar kegiatan simulasi Sistem Pengamanan Dalam Kota (Sispamkota) jelang Pemilu 2024 mendatang di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (18/10/2023) pagi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto Mengatakan Simulasi Sistem pengamanan kota (Sispamkota) sebagai wujud kesiapan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian Pemilu 2024 dengan melibatkan Personil TNI/Polri dan Satpol PP.

“Simulasi ini bertujuan untuk mengingat kembali protap-protap yang harus dilakukan dari yang paling rendah, dari hijau sampai dengan paling merah,” ucapnya.

Lanjut, Karyoto mengungkapkan ini hanya terjadi pada simulasi, karena saya yakin dengan pengalaman sejarah, masyarakat Indonesia tidak mau mengulang kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang merugikan, ini yang paling penting.

Sementara Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan mengatakan kegiatan simulasi ini untuk melihat kesiapan-kesiapan aparat Kepolisian yang dibantu TNI untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi pada saat pesta demokrasi tahun 2004.

“Saya dan Kapolda adalah bagaimana kita menjaga soliditas komponen yang terlibat dalam demokrasi ini baik unsur pengamanan pemilu dan pengawasan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan Pemerintah Daerah yang sebagai tuan rumah untuk melakukan berbagai pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan memberikan edukasi pada masyarakat agar sama-sama menciptakan kondusifitas Jakarta yang lebih baik lagi khususnya pada saat demokrasi tahun 2024.

“Tentunya saya sebagai Pangdam Jaya dan jajarannya siap untuk mengamankan pemilu 2024 bersama dengan unsur pengaman lainnya dan tentunya harapan kami dapat berjalan dengan baik seluruh rangkaian tahapan-tahapan pemilu tahun 2024.” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan terkait pengaman pemilu ini bisa saling sinergi dan saling bertukar informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang memang kemungkinan terjadi pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang akan datang.

“Kami dari KPU mengucapkan terima kasih untuk TNI/Polri dan jajaran serta Forkopimda yang hadir, tentu saja apapun yang nanti terjadi KPU tidak bisa bekerja sendiri tapi butuh bantuan banyak pihak mudah-mudahan hal ini bisa kita sinergikan ke depannya.” ujarnya

Lebih lanjut, Karyoto mengungkapkan kami semua pelaksanaan Pemilu, KPU, Bawaslu, seluruh Pemerintah Daerah, TNI/Polri, sudah sangat solid, ini adalah modal yang besar bagi kami untuk melakukan pengamanan.

“Sehingga kami mengharapkan semua pihak dapat menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang benar dan baik, dan pada akhirnya akan terjadi atau terlaksana pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, dengan sebaik-baiknya dan akan menghasilkan keberlanjutan kepemimpinan nasional”. pungkasnya

(Red,*)