Pilkada serentak tahun 2024 Membawa Fenomena Baru dalam Sistem Demokrasi

Bekasi || gardakeadilannews.com

Kehadiran pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 merupakan keputusan yang membawa fenomena baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, keputusan ini juga berimplikasi pada adanya kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Penjabat Gubernur dan Walikota/Bupati

Untuk mencegah kekosongan jabatan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dan Permendagri No. 4 Tahun 2023. Melalui kebijakan ini, aparatur sipil negara dari jabatan pimpinan tinggi madya maupun jabatan pimpinan tinggi pratama ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur dan walikota/bupati.

Pro dan Kontra di Kabupaten Bekasi

Kebijakan ini tentu saja menuai pro dan kontra di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, Christianto Manurung, "Lama sudah Kabupaten Bekasi berada di bawah kepemimpinan Dani Ramdan sebagai penjabat bupati, namun kami sebagai mahasiswa melihat tidak ada dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Bekasi di era kepemimpinannya.”

Christianto juga menyoroti masalah angka pengangguran yang masih tinggi, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan keterlambatan pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan daerah lain. Padahal, Kabupaten Bekasi memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup fantastis dan industri yang sangat besar.

Christianto berpendapat bahwa penunjukan Dani Ramdan sebagai penjabat bupati bertujuan agar roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan efektif dan efisien tanpa menokohkan dirinya sebagai kepala daerah definitif. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Christianto berpendapat bahwa sudah seyogyanya Kabupaten Bekasi memiliki penjabat bupati yang baru.

“Ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penjabat kepala daerah yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut dan agar mereka tidak merasa seolah-olah menjadi kepala daerah definitif,” pungkasnya.

(Red,RJN)

Rektor UPB Sambut Baik Kolaborasi Faizal Hafan Farid dan Ade Kuswara Kunang Dalam Edukasi Parlemen Bagi Mahasiswa

Bekasi || gardakeadilannews.com

Rektor Universitas Pelita Bangsa (UPB), Hamzah Muhammad Mardi Putra, S.K.M., M.M., D.B.A menyambut baik kolaborasi dan sinergi dua legislator asal Kabupaten Bekasi, H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.SI dan Ade Kuswara Kunang, S.H dalam acara Edukasi Parlemen Menciptakan Legislator Muda Penyongsong Perubahan Bangsa di Aula Kampus UPB, Selasa, 7 Mei 2024.

"Kami sangat menyambut baik sinergi dan kolaborasi antar dua lembaga legislatif dari tingkat Provinsi Jawa Barat ada bapak Faizal Hafan Farid dan dari tingkat Kabupaten Bekasi ada bapak Ade Kuswara Kunang," kata Hamzah Muhammad Mardi Putra saat membuka acara.

Hamzah berharap adanya edukasi parlemen dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang peran akademisi terhadap pemerintahan, kewenangan dan fungsi-fungsi legislatif. 

"Edukasi ini tidak ada programnya di Kampus manapun, kami sangat sangat berterimakasih atas kesediaan bapak bapak dewan datang ke UPB". 

"Kami akan merasa bangga jika peran akademisi, dalam hal ini UPB diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya dan Provinsi Jawa Barat utamanya," harap rektor muda berusia milenial tersebut.

Dalam kesempatan pemaparan, H. Faizal Hafan Farid memberi pemahaman tentang proses demokrasi dan politik yang berlangsung di parlemen, serta trias politika sebagai landasan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selain memberikan edukasi, Faizal Hafan Farid menyampaikan perlunga kontribusi akademisi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan citra legislatif. 

Acara yang diikuti sekitar 500 mahasiswa dari 2 program studi, ekonomi dan hukum menghadirkan Legislator Muda, Ade Kuswara Kunang, S.H. 

"Pak Ade Kuswara Kunang ini sosok muda yang berhasil duduk di DPRD dengan perolehan suara terbanyak pada usianya yang belum 30 tahun, dan sekarang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi," ungkap Humas Universitas Pelita Bangsa, Nining Yuningsih, S.PD., M.M.

Tampil sebagai host, akademisi asli Kabupaten Bekasi itu tampil memikat dan mengundang reaksi mahasiswa mahasiswi UPB untuk berinteraktif dengan kedua legislator tersebut.

Dalam sambutannya, Ade Kuswara Kunang merasa bangga tampil di hadapan mahasiswa mahasiswi UPB, para dosen, dekan dan rektor. 

"Momen saat ini mengingatkan saya saat masa-masa kuliah sepuluh tahunan lalu, sungguh terharu," ungkap Ade Kuswara Kunang. 

Dirinya pun mengaku bangga hadir berdampingan dengan politisi senior H. Faizal Hafan Farid. 

"Beliau sosok bijaksana, chemistry kami sangat erat, saya bangga bisa duduk bareng beliau hari ini," ungkap Ade kuswara Kunang. 

Usai session dialog, kegiatan Edukasi Parlemen bersama DPRD Jawa Barat dilanjutkan seremonial foto bersama dan penyerahan cindera mata berupa buku hasil karya Faizal Hafan Farid kepada mahasiswa dan rektor UPB. (T.S,Red)

Sekretaris Daerah Jabar menghadiri rapat koordinasi konsolidasi dengan Dinas Pendidikan Jabar

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman

Kota Bandung || gardakeadilannews.com

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menghadiri rapat koordinasi konsolidasi dengan Dinas Pendidikan Jabar di Kota Bandung, Jumat (3/5/2024).

Herman menyebut, pertemuan dengan jajaran dinas pendidikan itu sebagai upaya meningkatkan mutu derajat pendidikan tingkat SMA negeri dan swasta di Jabar.

“Baru saja saya bersilaturahmi dengan keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Ini Pak Kadisnya keren, Pak Sekdis, para Kabid-nya hebat-hebat, demikian juga Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas (13 cabang dinas),” kata Herman yang ditemui usai rapat.

“Kita _sharing_ tentang bagaimana menaikan derajat pendidikan di Jabar, itu dimulai sesuai kewenangan untuk SMA, SMK, baik negeri maupun swasta kita tingkatkan kualitasnya,” imbuhnya.

Dari pertemuan tersebut Pemdaprov Jabar bersepakat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi guru, sarana prasarana sekolah, dan kualitas anak didik lulusan SMA.

“Standar kompetensi lulusannya kita akan tajamkan, standar isinya kita akan asah kembali, demikian juga standar proses tenaga pendidik dan kependidikannya,” ungkapnya.

Upaya tersebut dilakukan dengan harapan di masa mendatang siswa di Jabar lebih siap kerja atau pun siap menjadi _entrepreneur_.

Herman juga mengutarakan harapannya agar generasi muda Jabar tidak menjadi kuli di tanah kelahirannya, tetapi bisa menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan.

“Sederhana saja, kami ingin memastikan generasi muda di Jawa Barat harus menjadi _leader_, jangan menjadi kuli di _lemah cai_-nya,” katanya.

Sepakat dengan Herman, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Wijaya berharap arahan dari Sekda Jabar itu bisa segera diimplementasikan untuk pendidikan yang lebih baik.

“Terima kasih hari ini Pak Sekda sudah memberikan berbagai arahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dan menjadikan pendidikan di Jawa Barat lebih baik lagi dan tentunya pada 2045, putra putri kita harus sudah siap dengan menjadi generasi unggul, generasi emas,” ungkap Wahyu.

(T.S Red)

HUMAS JABAR/ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar"