Mosi Tidak Percaya ; RJN dan LSM Master Bersama Mahasiswa menggelar Aksi Di Depan Kantor Kejari Bekasi

Massa gabungan dari Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), LSM Masyarakat Terpadu (Master) dan mahasiswa telah melakukan aksi demo damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Bekasi, Kamis (29/2/2024).

Bekasi || gardakeadilannews.com

Mereka mempertanyakan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi karena dinilai dan dianggap tidak pernah serius dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sedang ditangani dalam 100 hari kerjanya.

Mereka menuntut:

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi segera menuntaskan kasus-kasus Tipikor yang sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Bekasi.

Kejari segera memeriksa kepala dinas kesehatan dan pihak-pihak terkait atas kasus dugaan

Kejari segera memanggil pihak Perum Jasa Tirta II Jatiluhur.

Kajari menyampaikan capaian 100 hari kerjanya kepada masyarakat terkhusus dalam menangani Tipikor.

Kepala Kejari kabupaten Bekasi mundur, apabila tidak sanggup melaksanakan tugasnya.

Kecewa karena tidak ada seorangpun dari pihak Kejari Kabupaten Bekasi yang bisa ditemui, akhirnya massa aksi membubarkan diri.

Namun massa aksi berjanji akan melakukan aksi susulan yang lebih besar ke Kejaksaan Agung RI karena mereka merasa aspirasinya di Kejari Kabupaten Bekasi tidak direspon. (Hms,Red)

Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Optimalkan Aplikasi Aduan Masyarakat Melalui SP4N LAPOR

Rapat Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Rapat koordinasi penguatan penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Rakor ini menjadi upaya mengoptimalkan aduan masyarakat di perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Mewakili Kepala Diskominfosantik, Sekretaris Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi, Ade Komarudin menyampaikan pengelolaan aplikasi SP4N LAPOR! oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terus didorong untuk ditingkatkan sampai pada proses tindaklanjut aduan masyarakat. Oleh karena itu, dalam agenda tersebut Diskominfosantik mengajak para admin di perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk menjalin sinergi dalam meningkatkan informasi pelayanan publik.

“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan SP4N LAPOR di Kabupaten Bekasi, dan menyusun tim koordinasi petugas administrator di tiap perangkat daerah,” jelas Ade dalam sambutan acara, di Hotel Grand Cikarang, Jababeka, Cikarang Utara pada Jum’at (23/02/2024).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosantik, Rhamdan Nurul Ikhsan mengemukakan Pengelolaan SP4N LAPOR! menjadi instruksi khusus pimpinan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Dalam mendorong pemahaman para peserta, Diskominfosantik menghadirkan narasumber dari Ombudsman dan Kemendagri RI untuk membimbing secara teknis peserta rakor mengelola aplikasi.

Jadi kita dorong para peserta ini dalam hal tindaklanjut aduan masyarakat. Kalau untuk angka tindaklanjutnya kita kemarin sudah ada di angka 94 persen. Ada juga laporan yang membutuhkan waktu penyelesaian, misalnya tentang perbaikan jalan, nah hal ini membutuhkan proses,” katanya.

Diskominfosantik, terang Rhamdan, dalam mendorong pelayanan Pengaduan di SP4N LAPOR! setiap tahunnya menyelenggarakan penghargaan khusus bagi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan yang terbaik dalam mengelola aplikasi ini.

“Setiap tahunnya kita juga mendorong untuk perangkat daerah diberikan apresiasi, bagi mereka yang mengelola secara baik, bukan hanya tindaklanjut saja, tapi bagaimana respon waktu tindaklanjutnya, kualitas dan jawaban tindaklanjutnya juga dilihat, dalam hal jawaban tidak hanya normatif tapi yang substantif,” terangnya.

Mengenai Pemerintah Desa karena memiliki otonomi, sambung Rhamdan, Diskominfosantik akan mendorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Apdesi. Pemdes menjadi hal penting karena masyarakat banyak yang mengadukan di SP4N LAPOR! dengan fokusnya ada di Pemerintah Desa.

(Red,**)

Sumber : Diskominfosantik

Instruksi Mendagri ; Pemda Berikan Bantuan bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang Wafat

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan bantuan bagi petugas penyelenggara pemilu yang wafat. Berbagai bantuan itu mulai dari bantuan pemakaman, rumah duka, hingga pemberian beasiswa kepada anak-anak yang ditinggalkan. Bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ditegaskan Mendagri pada awak media usai Rapat Perkembangan Kesehatan Petugas Penyelenggara Pemilu bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan penyelenggara pemilu di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/2/2024).

“Kita semua berduka karena adanya yang wafat, tapi saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan dalam rangka kepemiluan. Baik jajaran KPU penyelenggara maupun pengawas Bawaslu, dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu,” katanya.

Mendagri dalam kesempatan itu juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses administrasi para petugas yang wafat. Salah satunya dengan memudahkan pembuatan surat kematian. “Kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat,” tambahnya.

Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, Mendagri mengungkapkan, langkah-langkah antisipasi akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah petugas pemilu yang wafat atau sakit ketika bertugas. Bersama-sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah mengantisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali.

“Oleh karena itu, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu. Di antaranya adalah mengenai persyaratan-persyaratan, persyaratan yang didasarkan pada masukan Menkes, idealnya manusia itu bisa bekerja terus 10 jam, idealnya,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah telah membatasi usia petugas ad hoc di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagaimana aturan KPU, usia dibatasi antara 17 hingga 55 tahun. Para petugas itu juga melalui tahap screening untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi baik.

“Screening ini bagian dari menjadi anggota BPJS, oleh karena itulah kami mengeluarkan dari Kemendagri, mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah karena KPU tidak memiliki anggaran untuk iuran BPJS bagi anggota ad hoc ini,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Mendagri, dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah melalui Kemenkes juga telah menyiagakan fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di Kemenkes untuk membantu petugas ad hoc di TPS, mulai dari Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada klausul tertentu yang berhubungan dengan proses penghitungan suara agar waktunya diperpanjang untuk menghindari kelelahan petugas.

“Kita tahu ya mulai pencoblosan itu jam 07.00 sampai dengan jam 13.00, dan setelah itu dilakukan perhitungan suara maksimal sampai jam 12 malam, tapi kemudian ada putusan MK boleh ditambah lagi 12 jam lagi. Artinya sampai hari berikutnya, itu totalnya lebih kurang 22 ditambah dengan 12, jadi lebih kurang 33 jam,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, keputusan MK yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan tanpa jeda harus dipahami dengan benar. Tanpa jeda yang dimaksud adalah prosesnya, agar tidak terjadi penyimpangan moral (moral hazard). Sementara petugasnya, sebagaimana standar yang dibuat oleh Kemenkes, idealnya manusia bekerja secara terus menerus tidak lebih dari 10 jam.

“Dari KPU berpendapat bahwa kenapa tanpa jeda, supaya tidak terjadi break, kalau break perhitungan nanti ada moral hazard kerawanan. Oleh karena itulah terus menerus, tapi tidak berarti individualnya terus menerus, prosesnya tetap berjalan, ada perhitungan. Kalau dia mau ke toilet, ada yang lelah, mengantuk sekali, artinya bisa istirahat sementara temannya bisa mengerjakan,” tandasnya.

(Tomson)