ASN Pemdaprov Jabar Diingatkan agar Tetap Netral, Pj. Sekda : Ekspresi Politik hanya di TPS Bukan Ruang Publik

ASN memiliki hak politik untuk memilih. Namun, ekspresi keberpihakan politik ASN hanya bisa diimplementasikan di tempat pemungutan suara (TPS) bukan di ruang publik.

Bandung Jabar || gardakeadilannews com

Sembilan hari menjelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso mengingatkan para aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Provinsi Jabar agar tetap netral.

Hal itu disampaikan Taufiq di hadapan para ASN Setda Jabar dan BPKAD saat apel pagi di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (5/2/2024).

“Saya mengingatkan kembali bahwa 14 Febuari 2024 kita melaksanakan pemilu yaitu pilpres, pileg pusat, provinsi dan kabupaten, kota. Untuk itu kita harus tetap menjaga netralitas, kita masih ada waktu sembilan hari untuk menjaga ini,” ujarnya.

Menurut Taufiq, sembilan hari menjelang pencoblosan suhu politik dikhawatirkan memanas. Karena itu, ia meminta jajarannya untuk tidak terbawa suasana dan tetap menjunjung tinggi netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat perundang-undangan dengan sebaik-baiknya,” kata Taufiq.

Selain menjaga netralitas, ia juga meminta para ASN untuk menjaga kondusivitas dan turut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan hak suaranya di bilik suara.

“Kami berharap pada tanggal 14 Februari 2024 semuanya bisa menyampaikan hak pilihnya di TPS masing-masing,” harapnya.

ASN memiliki hak politik untuk memilih. Namun, ekspresi keberpihakan politik ASN hanya bisa diimplementasikan di tempat pemungutan suara (TPS) bukan di ruang publik.

Sejauh ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar belum menemukan ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN Pemda Provinsi Jabar. Taufik memastikan, netralitas ASN Pemda Provinsi Jabar terjaga dengan baik. Mereka sudah menjalankan aturan berlaku dan tidak terlibat politik praktis.

Apel diakhiri dengan penyerahan surat keputusan pensiun, Taspen, dan ucapan terima kasih kepada sejumlah ASN yang purna tugas hari ini.

(Red,*)

 

Sumber ; HUMAS JABAR

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kampanye Gibran di Stadion Mini Cikarang Utara - Bekasi

Kab Bekasi ||gardakeadilannews.com

Gibran, berkampanye di Stadion Mini Cikarang Utara - Bekasi, Minggu pagi. 4/2/24.

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta relawan di wilayah Jawa Barat, untuk bekerja keras mempertebal dukungan suara disisa sepekan masa kampanye.

Dalam acara acara kampanye tersebut, Gibran mengatakan, waktu kampanye yang tersisa, merupakan krusial, untuk menjaga angka dukungan suara di wilayah Bekasi, termasuk seluruh Jawa Barat.

Dia juga mengingatkan relawan dan para pendukungnya, untuk tidak terlena dengan rilis hasil survey yang ada saat ini.

Termasuk tidak meladeni hoax dan fitnah yang ditujukan bagi pasangan Prabowo-Gibran.

Gibran berterimakasih kepada seluruh para pendukungnya yang datang dengan begitu semangat menghadiri kampanye di di Stadion Mini Cikarang Utara - Bekasi.

Ia berharap semangat para relawan tetap melekat pada setiap pemilih nantinya. Agar suara jangan sia-sia dan datang ke TPS nantinya.

(Tomson)

Ketua DPD LSM LAKI / Laskar Anti Korupsi Bekasi : Politik Dinasti Penguasa Turunan Pemberantas Demokrasi

Edy Sinaga, Ketua DPD LAKI Bekasi

Bekasi || gardakeadilannews.com

Politik dinasti merupakan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Hal ini boleh dikategorikan sebagai pemberantas demokrasi, ujar Edy Sinaga, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bekasi, di ruang kerjanya 4/2/24.

Menurutnya, dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Saat ini kembali muncul tren politik keturunan atau kekerabatan sebagai gejala neopatrimonialistik. Sebab, kekuasaan negara diatur secara langsung oleh seorang penguasa yang menggunakan sistem patrimonial.

Menjelang adanya Pemilu 2024 mendatang. Tidak banyak dari kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait dinasti politik, yang tidak lain adalah bentuk pemertahanan kekuasaan dan tidak hanya terjadi di negara yang menganut sistem monarki, tetapi juga acap kali dijumpai di negara demokrasi termasuk Indonesia yang mana puncak pimpinan itu sendiri akan ditempati berdasarkan garis keturunan.

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.

(Tomson)

Edy Sinaga, Ketua DPD LAKI Bekasi