Ganjar Tekankan Pentingnya Regulasi Bagi Pelaku UMKM

TANGERANG || gardakeadilannews.com

Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo berbicara tentang pengembangan UMKM saat menjadi mentor pengusaha se-Banten, di Remaja Kuring Resto Kota Tangerang, Minggu (24/9/2023). Menurutnya, pemerintah harus terlibat dan berpihak pada pengusaha kecil menengah. 

"Rata-rata yang hadir ini adalah pengusaha kecil. Tadi ide-idenya bagus. Beberapa persoalan disampaikan. Mulai dari permudah akses modal sampai adaptasi market yang memasuki era digital," ujar Ganjar. 

Ganjar menjelaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk terus mengembangkan UMKM di tengah perdagangan online berbasis media sosial. 

"Saya kira intervensi pemerintah ketika pasar rakyat kemudian agak berubah drastis seperti ini memang harus terlibat," tegasnya. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan, cara untuk membela para pengusaha lokal yakni harus ada kepastian hukum yang mengatur, salah satunya berisi tentang kemudahan perizinan usaha. 

"Kalau itu diatur, para pengusaha mendapat kemudahan izin dan penegakannya berjalan. Mereka akan senang dan menjalankan usahanya dengan nyaman," tuturnya. 

Tak kalah penting, pemerintah harus melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM. Misalnya, peningkatan kualitas produk, pembukuan, packaging, hingga marketing yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, melatih mereka untuk berkoperasi. 

"Umpama tadi pedagang bakso problemya suplai daging, bawang merah, cabe itu menjadi problem terus-terusan,"terangnya.

Maka, menurut Ganjar yang mesti dilakukan adalah membuat koperasi. Dengan adanya koperasi, pedagang bisa mempunyai unit usaha, pengadaan daging, unit usaha cabe, unit usaha bawang, dan lainnya.

"Kalau perlu mereka bekerja sama dengan kelmpok tani. Selanjutnya menjaga kontinuitas," imbuhnya.

Untuk diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar telah memajukan UMKM di Jateng dengan berbagai program dan kebijakan agar naik kelas. 

Di antaranya, membantu mempromosikan UMKM melalui program Lapak Ganjar, memfasilitasi pelatihan bagi pelaku UMKM dan juga memfasilitasi sertifikasi halal. 

Ganjar juga membantu pelaku UMKM untuk mengakses permodalan dengan menggandeng pihak perbankan.

(Red,*)

Dewan Pendidiian Provinsi Jawa Barat Menanggapi Berita Terkait Penggalangan Dana Di SMKN 1 Cibarusah Bekasi.

       Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd., turut memberikan tanggapan

terkait pemberitaan tentang dugaan penggalangan dana di SMKN 1 Cibarusah Bekasi oleh beberapa media yang tergabung dalam wadah Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, yang tayang Selasa (26/9/2023) kemarin.

Pemberitaan tentang penjualan seragam (2 baju praktek, 1 batik, 1 olahraga dan 1 buah baju almamater) seharga Rp 1,4 juta, berikut uang pembangunan sebesar Rp. 2,8 juta yang bernarasumber dari orang tua murid tersebut, Dr. Teguh Wahyudi pun memberikan pemaparan sebagai berikut:

Pertama, Tentang Pengadaan Seragam

Seragam di satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 3, ayat (1) menyebut bahwa jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas: (a) Pakaian Seragam Nasional; dan (b) Pakaian Seragam Pramuka. 

"Pada ayat (2) pasal 3 tersebut, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik yang 

selanjutnya pada pasal 4, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah," ujar Dr. Teguh Wahyudi.

Permasalahan seragam sekolah, kata Dr. Teguh Wahyudi memang serba dilema yang mana terletak pada tata cara pengadaannya.

"Bila sekolah tidak melaksanakan pengadaan seragam sekolah, penggunaan seragam di satuan pendidikan akan beraneka ragam dari bahan, bentuk dan identitas sekolah," tuturnya.

Dilain pihak, lanjut Teguh Wahyudi, satuan pendidikan atau sekolah harus melaksanakan peraturan menteri pendidikan tentang seragam sekolah. 

"Namun juga satuan pendidikan dilarang jual seragam atau bahan seragam sekolah," tukasnya.

"Adapun larangan penjualan seragam sudah jelas diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".

"Pada pasal 181 dalam PP ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan dilarang menjual seragam sekolah dan bahan seragam sekolah".

"Selanjutnya dalam pasal 198, dewan pendidikan dan komite sekolah dilarang menjual seragam sekolah dan bahan seragam sekolah". 

"Kemudian larangan komite sekolah, baik perorangan maupun kolektif menjual seragam dan bahan seragam sekolah diperkuat pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat  Nomor 97 Tahun 2022 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri".

"Maka sebaiknya persoalan ini segera diselesaikan oleh pihak pemerintah, sekolah dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip mekanisme jual-beli secara umum, transparan dan akuntabel," saran Dr. Teguh.

Kedua, lanjut Dr. Teguh, Tentang Uang Pembangunan 

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah Pada SMAN, SMKN dan SLBN dimana Pasal 15 ayat (1) menyebut bahwa pihak Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengembangan karakter peserta didik, serta pengawasan pendidikan.

"Pada pasal 15 ayat (3), penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bantuan dan/atau sumbangan secara sukarela, bukan pungutan". 

"Selanjutnya pasal 15 (4), untuk kepentingan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah wajib menyusun proposal yang berisi kebutuhan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk memenuhi kekurangan anggaran sekolah yang tertuang dalam RKAS yang sudah disahkan dan ditandatangani Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas". 

"Nah pertanyaannya sekarang, apakah uang bangunan yang disebut dalam pemberitaan media yang tergabung dalam wadah Ruang Jurnalis Nusantara (RJN ) Bekasi Raya adalah benar benar uang sumbangan berdasarkan RKAS, dan peruntukannya untuk bantuan sarana dan prasarana, bantuan ketenagaan, pengembangan karakter peserta didik dan pengawasan pendidikan?," tegas Dr. Teguh Wahyudi.

"Pihak Sekolah harus mentaati Pergub Komite sebagai payung hukum dalam penggalangan dana sekolah," pungkasnya.

(Red,HmsRjn)

Pj.Walikota bekasi Sambangi SDN Bantargebang III, IV, dan V, ; Pastikan Penyelesaian Hak Ahli Waris Dapat Teratasi Dengan Baik

Bekasi || gardakeadilannews.com

Guna meluruskan serta memastikan penyelesaian persoalan Hak Ahli Waris Pemilik Tanah yang menjadi Bangunan SDN III, IV, dan V di Bantargebang, Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad sambangi lokasi tersebut, guna mengkomunikasikan kepada pihak ahli waris dan pihak sekolah terkait proses perkembangan penyelesaian permasalahan penggunaan lahan, Rabu (27/09).

Kunjungan PJ. Wali Kota Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Uu Saeful Mikdar, Staf Ahli Wali Kota, Marisi, Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, Dwi Andyarini, serta Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Inayatullah.

Penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas kerja Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad karena menyangkut keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para peserta didik dan harapan besar orang tua agar pemenuhan hak pendidikan untuk anak-anaknya tidak terhenti.

Dalam pertemuannya dengan Ahli Waris Pemilik Tanah, R. Gani Muhamad menjelaskan bahwa segala pengurusannya sedang diproses oleh Pemerintah Kota Bekasi dan juga sudah dilaporkan kepada DPRD Kota Bekasi. 

"Ada berbagai proses yang harus dijalani. Segala prosesnya tentunya sedang diurus oleh para jajaran terkait, dan kedatangan kami ke sini menemui Bapak/Ibu semua untuk menjelaskan bahwasannya kami mohon dengan kebesaran hatinya serta pengertiannya untuk tetap sabar menunggu serta mohon kerjasama baiknya sampai dengan prosesnya penyelesaian hak-haknya selesai," ujar R. Gani Muhamad kepada para Ahli Waris. 

Terkait hal-hal seperti pemberhentian sementara KBM serta pemasangan poster/spanduk/dsb, yang bertuliskan segel maupun tuntutan pembayaran Hak Ahli Waris, R. Gani Muhamad pun memohon agar dicabut sehingga tidak menggangu kenyamanan lingkungan sekolah.

"Kami juga mohon dengan sebesar-besarnya agar segala tulisan yang bersifat profokatif segera dilepas dan jangan sampai menghambat kegiatan-kegiatan di sekolah, karena perlu tercipta situasi yang nyaman dan kondusif bagi anak-anak untuk menimba ilmu, biarkan mereka terus belajar dan berkarya, jangan sampai hal-hal seperti ini menggangu mereka," imbuh R. Gani Muhamad.

Hasil pertemuan tersebut disetujui oleh semua pihak yang hadir terutama oleh para Ahli Waris bahkan mereka pun mengapresiasi langkah Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad yang telah menginisiasi pertemuan ini, juga sekaligus dilakukan pencopotan poster/spanduk/dsb yang masih terpasang oleh Pj. Wali Kota Bekasi dengan para Ahli Waris, sehingga proses KBM pun tetap berjalan seperti biasanya dan juga kondusif.

(Red,*)