Diduga ijin dan Keputusan Dikangkangi ; RJN akan kirimkan karangan bunga Minta Mendagri Evaluasi Mutasi - Rotasi Pejabat PemKot & 3 Calon Pj Walikota

Bekasi || gardakeadilannews.com

Plt. Walikota Bekasi Tri Adhianto yang masa jabatannya akan berakhir dalam hitungan hari kedepan, kembali dikabarkan berencana melakukan rotasi-mutasi.

Berbagai kalangan pun menilai bahwa proses mutasi-rotasi-promosi yang diajukan oleh Plt. Tri Adhianto Kemendagri itu tidak seutuhnya mengikuti arahan atau izin dari Kemendagri.

"Tri melakukan mutasi-rotasi-promosi pejabat, hanya menempatkan orang orang yang dekat dengannya saja. Sebagaimana diketahui fakta dilapangan Tri menempatkan pasangan suami istri yang menjadi iparnya dan adiknya menjadi kepala dinas di salah satu dinas strategis pula," ujar Hisar

Salah satu contoh pembangkangan terhadap keputusan Kemendagri adalah saat pergantian Kepala Bapelitbangda dan Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Tri tidak mengindahkan dan tak melakukan pelantikan.

"Kemudian ketika Plt. Tri mengusulkan Dinar dan Tanti untuk dimutasi, setelah Kemendagri memberikan izin, saat sudah waktunya acara pelantikan, entah apa alasannya, Tri Adhianto batal melakukan mutasi yang bersangkutan," paparnya.

Dari peristiwa tersebut, Hisar menilai, bahwa Plt. Tri Adhianto dalam melakukan mutasi dan rotasi, hanya berdasar like and dislike.

Selain itu, akibat mutasi-rotasi-promosi yang tidak memperhatikan kompetensi dan hanya mengandalkan kedekatan kepada dirinya saja, akhirnya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga dinilai buruk.

"Lihat bagaimana komentar dari anggota badan anggaran terhadap TAPD yang membahas anggaran tahun 2024, secara tidak langsung menilai kinerja Tri Adhianto tidak cakap dan mengecewakan anggota banggar," ujar Hisar.

Berkaca dari banyak uraian kejadian-kejadian lalu yang telah maupun belum disebut, Hisar berharap agar dapatnya Kemendagri terlebih dahulu melakukan evaluasi yang komprehensif atas usulan mutasi-rotasi-promosi terkini yang telah diajukan Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto.

"Kami berharap agar Kemendagri untuk tidak terburu-buru menerbitkan izin, apalagi jabatan Plt Walikota Tri Adhianto sudah akan berakhir pada bulan September 2023. Biarlah Penjabat Walikota Bekasi berikutnya yang membenahi birokrasi di Kota Bekasi warisan dari Plt. Tri Adhianto yang carut-marut ini," tegas Hisar.

"Izin dari Kemendagri sebelumnya saja tidak dilaksanakan secara utuh, bahkan dijadikan bargaining dalam pelaksanaannya. Inikan bisa diduga bahwa Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto telah melakukan penyelewengan terhadap izin yang telah diberikan oleh Kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku," pungkasnya.

( Red )

Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-73 Gubernur Jabar Hadiahkan Alun-alun Setu Ajarwana

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi meresmikan secara langsung Alun-alun Setu Ajarwana yang berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, pada Selasa (15/08/23) pagi.

Ridwan Kamil mengatakan Alun-alun Setu Ajarwana sebagai hadiah untuk Kabupaten Bekasi yang kini genap berusia 73 tahun sekaligus sebuah kenangan manis untuk masyarakat Kabupaten Bekasi diakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Alhamdulillah oleh sebuah imajinasi dan niat yang kuat, lahan yang tadinya kurang maksimal sekarang luar biasa membawa kebaikan dan kebermanfaatan, saking sayangnya Gubernur Jawa Barat kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, alun-alun ini hampir mirip dengan Istana Negara di IKN versi kearifan lokalnya, makanya harus dijaga dan dirawat dengan baik,” ucap Kang Emil.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil juga memberikan nama secara langsung pada alun-alun tersebut. Semula namanya adalah Alun-Alun Edu Forest menjadi Alun-alun Setu Ajarwana untuk lebih melekatkan identitas daerah pada alun-alun tersebut.

Dirinya juga berharap agar alun-alun tersebut dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi yang efektif untuk mendukung segala jenis aktivitas sosial kemasyarakatan serta menumbuhkan sektor perekonomian bagi masyarakat setempat.

“Forest itu bahasa sundanya Wana dan Edu-nya itu Ajar (pengajaran), kenapa Wana karena di sekelilingnya banyak hutan sekitar empat hektar yang tidak boleh diapa-apain, biarkan jadi paru-paru bagi Kabupaten Bekasi. Satu hektarnya lagi khusus untuk ruang publik manusianya, jadi bisa digunakan untuk pesta rakyat atau konser musik dan segala aktivitas masyarakat lainnya,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi yang mewakili Pj Bupati Bekasi mengaku merasa bahagia atas diresmikannya Alun-alun Setu Ajarwana yang akan menjadi salah satu landmark alun-alun terbesar yang ada di Kabupaten Bekasi sebagai hadiah pada Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke 73 tahun.

“Alun-alun ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang selama ini menanti adanya ruang terbuka publik berupa alun-alun. Dan ini nantinya akan menjadi sarana ruang ekspresi untuk berbagai kalangan dalam mengekspresikan budaya, rekreasi, olahraga dan akselerasi pergerakan ekonomi bagi masyarakat umum maupun bagi warga setempat,” terangnya.

(Red,*)

Isu Rotasi Mutasi ; Apakah Akan Ada Korban Prank Lagi dari Tri Adhianto?

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Menjelang berakhirnya masa jabatan Tri Adhianto yang tinggal hitungan hari selaku Wakil Walikota Bekasi yang juga merupakan Plt. Walikota Bekasi, kini pejabat Kota Bekasi dikabarkan tengah resah dengan isu rencana mutasi dan rotasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Tri Adhianto.

Para pejabat itu mulai gelisah karena santer diisukan Tri Adhianto selaku Plt. Walikota akan menempatkan orang-orang terdekatnya di sejumlah jabatan di beberapa OPD strategis.

Adapun rotasi-mutasi yang akan dilakukan itu diproyeksikan akan mengisi sejumlah jabatan di Dinas Perkimtan, Perhubungan, BMSDA yang selama ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Demikian Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya dalam pernyataan persnya.

"Apa sih legacy yang akan diwariskan oleh Tri Adhianto dalam mengelola Pemerintahan Kota Bekasi selaku Plt Walikota Bekasi selain hanya melahirkan kebijakan yang gaduh?," ujar Hisar, yang juga seorang pemerhati kebijakan daerah ini.

Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, kata Hisar, Plt. Tri Adhianto hanya fokus terhadap OPD yang dianggap berpotensi menguntungkan kepentingan dirinya.

"Lihat saja beberapa kebijakan mutasi, jauh dari semangat 'The rights Man on the right Job'. Salah satu contohnya yakni Kepala Inspektorat selaku lembaga pengawasan internal, tidak pernah menjadi perhatiannya. Satu hal lagi, hasil open bidding, Kepala Kesbangpolinmas yang nyata hasilnya sudah ada, tidak dilantik, inikan menggelikan," beber Hisar.

Selain itu, lanjut Hisar, bahwa tanda buruknya dalam pengeloalaaan tata kelola administrasi pemerintahan, Tri sekarang ini jadi lelucon jika akan ada mutasi-rotasi dengan julukan *Mister Prank".

"Anda masih ingat, saat Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan dan Staf Ahli yang sudah mendapat undangan untuk pelantikan rotasi-mutasi, dianulir SK-nya. Dan yang paling lucu lagi, pejabat eselon IV yang akan dilantik jadi Lurah juga telah menjadi korban 'Prank' Tri Adhianto," ungkap Hisar.

"Ada semacam ketergesaan dari Tri Adhianto dalam melahirkan sebuah kebijakan terkait mutasi dan promosi. Atau apakah ada motif lain? Atau pula dalam hal ini (secara dugaan) sudah ada yang membayar untuk sebuah jabatan tertentu?," sebutnya.

"Apa sih urgensinya,Tri Adhianto yang akan berakhir masa jabatannya, melakukan mutasi dan promosi untuk saat ini? Atau ada kontrak politik dan hal lainnya dengan para kandidat yang akan mengisi jabatan kepala OPD yang sampai hari ini masih kosong?," heran Hisar.

Harusnya, kata Hisar, Tri Adhianto fokus pada rencana pembangunan 2024, karena hari ini ada pernyataan dewan dari PKS, bahwa TAPD yang berada dibawah kendali Plt. Tri Adhianto, kinerjanya lamban dan penyajian datanya dinilai tidak efektif dan efisien," sebut Hisar.

Sementara itu, terang Hisar, beredar sejumlah nama yang akan mengisi sejumlah jabatan yang selama ini dijabat oleh Plt Kepala OPD. Seperti diantaranya ada nama Solihin yang merupakan saudara ipar dari Tri Adhianto, diproyeksikan menjadi Kepala DBMSDA.

Kemudian Subroto yang dikenal dekat dengan Tri ketika masih menjadi staff di Dinas PU saat itu, diproyeksikan akan menduduki Kepala Dinas Perkimtan.

Selanjutnya Zeno yang diproyeksikan menjadi Kadis Perhubungan Kota Bekasi.

Tapi anehnya, jelas Hisar, Kantor Inspektorat yang sudah bertahun jabatan Inspekturnya kosong, Tri tidak terlihat mengupayakan untuk mendefinitifkan pejabat inspektorat yang memiliki integritas agar Kota Bekasi bersih dari budaya KKN.

Hal itu nampak janggal dan menimbulkan berbagai pertanyaan dari elemen masyarakat juga dikalangan pejabat internal, apa motivasi dan urgensinya, kalau seandainya Tri Adhianto memang benar-benar akan melakukan mutasi, rotasi dan promosi tersebut.

"Untuk itu, sebagai Ketua RJN Bekasi Raya, berharap kepada Komisi Anti Rasuah (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri untuk selalu mengawasi dan memonitor," tuntas Hisar.

( Red,HmsRjn)