GMNI desak PJ. Bupati Bekasi Evaluasi Pansel calon Direksi PDAM Tirta Bhagasasi

Bekasi-gardakeadilannews.com

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi meminta Dani Ramdan selaku PJ. Kabupaten Bekasi meninjau ulang hasil keputusan Uji Kelayakan dan kepatutan calon Direksi BUMD

Hal itu diungkapkan Ferdian Edmund selaku sekretaris DPC GMNI Bekasi, dirinya mengatakan bahwa hasil seleksi yang meloloskan 3 nama sebagai calon Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi patut dipertanyakan ke Netralitasannya yang diuji oleh tim panitia seleksi.

Melihat bahwa hasil Tes UKK yang dilakukan seolah-olah tidak mempertimbangkan latar belakang maupun background dari masing-masing calon kandidat, serta kualitas dari para kandidat.

Ferdian sapaan akrabnya mengakatan, meskipun dalam bayang-bayang. Kami sudah memprediksi siapa yang akan menjadi Direksi baru, hehee ucap ferdian sambil tertawa.

Sambung ferdian, kalau prediksi kami benar, berarti seolah-olah UKK yang dijalankan diduga hanya untuk melengkapi aturan yang ada, guna memuluskan kandidat yang sudah dikantongi namanya.

Kasian yahh kandidat yang sudah tulus ingin memajukkan BUMD dikabupaten bekasi serta niat tulusnya untuk meningkatkan PAD kabupaten bekasi, ucap Ferdian.

Lanjut Ferdian menambahkan, dari hal tersebut mesti ada evaluasi dari PJ. Bupati kepada Panitia Seleksi (pansel), Karena berdasarkan laporan yang kami terima serta hasil investigasi kami, maka kami menduga ada settingan yang dilakukan oleh Tim panitia, misalnya:

1. Pertanyaan yang di sampaikan saat wawancara oleh panitia KKU kepada kandidat atau calon Dirus yang melamar, ditanyakan perihal Internal di dalam PDAM Tirta Bhagasasi kepada 7 calon kandidat.

Yang dimana menurut kami, pertanyaan tersebut sangat keliru. Kan yang mencalonkan itu dari luar yang baru mau masuk bergabung, yahh mana taulah soal internal direksi atau soal manajemen di dalem, kalau ada yang lolos dari pertanyaan ini, kami kira soal ini sudah bocor ke calon kandidat yang lolos.

2. Perihal surat Laporan Hasil Pelaksanaan KKU calon direksi BUMD kok keluarnya dari Lembaga Pendidikan yang dipimpin oleh salah satu Tim pansel ?

Direktur Usaha merupakan jabatan yang sangat strategis dan berpengaruh bagi keberlangsungan PDAM Bhagasasi, tentunya proses seleksinya haruslah selektif dan mempertimbangkan banyak aspek.

Mengingat PDAM merupakan salah satu BUMD yang sangat memiliki sumbangsih besar untuk PAD kabupaten Bekasi, untuk itu kami mendesak kepada P.J Bupati Bekasi untuk membatalkan atau menseleksi ulang para Tim panitia seleksi pemilihan Dirus PDAM Tirta Bhagasasi agar transparan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tutup ferdian. 

(  Red*/rjn )

Ruanglingkup Dan Legalitas SMA Terbuka Tambun Selatan Dipertanyakan

Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd Dewan Pendidikan Jawa Barat

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Karena mendapatkan pendidikan layak merupakan salah satu hak anak, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pergub No. 74 Tahun 2020 telah membuka penyelenggaraan SMA Terbuka sebagai pemenuhan, selain SMA reguler tentunya.

Perlu juga untuk diketahui bahwa SMA Terbuka merupakan sekolah setingkat SMA dengan waktu pembelajaran yang fleksibel.

Target dari SMA Terbuka ini, adalah anak-anak yang sudah putus sekolah dan harus bekerja, para atlet, remaja selebriti dan juga anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah secara normal seperti anak-anak pada umumnya.

Salah satunya adalah SMA Terbuka yang ada di SMAN 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (sebagai Induk).

Untuk lebih memahami tentang SMA Terbuka, awak media yang tergabung di Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, via WhatsApp, telah melakukan wawancara dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Pendidikan Jawa Barat, H. I Made Supriatna, S.Pd., M.Si.

"Masalahnya apa? Sistem belajar dan mengajarnya tidak beda dengan Paket C," jawab I Made Supriatna tentang bagaimana status dan legalitas SMA Terbuka tersebut, Jum'at (5/5/2023).

"Dan yang utama adalah membantu anak yang sudah bekerja dan yang KTEM. Tetapi berbeda dengan paket C sebab Induk yang melakukan dan mengatur KBM-nya," jelas I Made.

"Ijazahnya sama, nanti ada kalimat 'Terbuka'," terang I Made ketika ditanya apakah berbeda ijazahnya dengan SMAN 1 Tambun Selatan.

Namun disisi lain, ada pertanyaan yang masih belum atau bisa dijawab secara langsung oleh I Made selaku Kepala KCD Wilayah III.

"Sebentar, datanya ada di Ibu Elis selaku Analis Bidang SMA. Biar lebih jelasnya bisa koordinasi dengan Ibu Elis," sebut I Made.

Adapun pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut:

"KBM-nya digabung atau dipisah dengan siswa SMA reguler Pak?"

"Berapa jumlah siswa perkelasnya apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku Pak?"

"Bisa Pak I Made beri contoh ijazah siswa SMA reguler dengan ijazah SMA Terbuka?"

"Apakah sama atau berbeda data Dapodiknya antara SMA Terbuka dan reguler. Jika berbeda apa bedanya Pak? Sebab dikhawatirkan ada kesalahpahaman dan pengertian dari orang tua siswa disebabkan oleh minimnya penjelasan dari pihak sekolah tentang perbedaan SMA Reguler dengan SMA Terbuka, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada orang tua siswa yang merasa tertipu ketika mendaftarkan anaknya karena KBM-nya satu atap/gedung dengan SMA Reguler."

"Apakah dibenarkan KBM-nya SMA Terbuka dilakukan sama persis dengan siswa SMA reguler yang sekolahnya membuka kelas SMA Terbuka?"

"Ada berapa sekolah SMA Terbuka yang terdaftar di KCD Wilayah III Pak?"

"Berapa batas maximal usia untuk siswa SMA Terbuka Pak?"

"Apakah ijazah SMA terbuka bisa dipergunakan untuk mendaftar jadi calon ASN/TNI/Polri serta Perguruan Tinggi Negeri seperti layaknya ijazah siswa reguler pak? Sebab seperti yang disampaikan Pak I Made bahwa ijazah siswa tersebut tertulis 'Terbuka'.

Sementara di kesempatan lain, tanggapan pun datang dari Tumpal Hutabarat Wakil Sekjen DPP KNPI.

"Masyarakat harus tau apa itu SMA Terbuka. Pihak sekolah dan Disdik Jawa Barat harus lebih aktif dalam mensosialisasikannya supaya masyarakat tahu dan bisa membedakan antara SMA reguler dan SMA terbuka," katanya.

"Ini penting agar para orang tua siswa tidak salah/ keliru saat mendaftarkan anaknya dan masyarakat tidak dirugikan karena minimnya informasi tentang SMA Terbuka," singkatnya.

Masih simpang-siurnya tentang SMA Terbuka maka awak media pun mencari pencerahan terhadap anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd.

Ini penjelasannya:

"Penyelenggaraan pendidikan SMA Terbuka dapat dilaksanakan dalam mekanisme: (a). Modus Tunggal (b) Modus Ganda."

"Pelayanan Modus Tunggal dilaksanakan melalui pendidikan jarak jauh, sedangkan pelayanan modus ganda dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka di tempat kegiatan belajar (TKB) maupun pendidikan jarak jauh;

"Proses belajar dikelola lebih luas sehingga peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan tempat, waktu dan cara belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing masing," ujar Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd. mengenai apakah kegiatan KBM SMA Terbuka digabung atau dipisah dengan siswa SMA reguler.

"Kuota peserta didik minimal 20 siswa dan maksimal sejumlah rombel di kelas 10 SMA Induknya," jelas Dr. Teguh mengenai jumlah siswa per kelasnya menurut ketentuan yang berlaku.

"Pada dasarnya Siswa SMA terbuka harus masuk dalam Dapodik Kemendikbud Ristek pada Sel SMA Terbuka di bawah SMA Induk nya, kalau tidak masuk dalam Dapodik maka siswa tersebut tidak diakui oleh Kemendikbud," ungkapnya tentang perbedaan Dapodik SMA Terbuka dan SMA reguler.

Lalu dengan tegas dinyatakan oleh Dr. Teguh bahwa pasti berbeda tentang mode belajarnya antara SMA Terbuka dengan SMA Induknya.

"Sesuai dengan mode belajarnya SMA Reguler berbeda dengan SMA terbuka. Perbedaannya adalah SMA reguler pelaksanaan pembelajaran ditempat satuan pendidikan dimana SMA induk berada. Sedangkan SMA terbuka belajarnya bisa dimana saja tergantung siswanya atau di tempat kegiatan belajar (TKB) yang telah ditentukan kelayakannya," tuturnya.

"Dan menurut pedoman penyelenggaraan SMA Terbuka, usia peserta didik, minimal 15 tahun dan maksimal 19 tahun pada saat mendaftar," ucapnya.

"Dan sangat bisa/boleh ijazah SMA Terbuka digunakan mendaftar jadi calon ASN/TNI/Polri serta Perguruan Tinggi Negeri mengingat SMA terbuka menggunakan kurikulum dan standar mutu yang berlaku bagi SMA," tegas Dr. Teguh.

Karena, lanjut Dr. Teguh, sistem penilaiannya sama dengan sekolah induknya, dan pengendalian mutunya dilakukan oleh Dinas Pendidikan sehingga peserta didik dan lulusan SMA Terbuka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan SMA reguler.

"Sedang untuk berapa sekolah SMA Terbuka yang terdaftar di KCD Wilayah III, tanyakan pada Pak Made hehehehe...," pungkasnya ngakak. 

( Red / RJN )

Kemenlu Apresiasi Polresta Bandara Soetta Atas Keberhasilan Pengungkapan Keberangkatan PMI Secara Nonprosedural.

JAKARTA-gardakeadilannews.com

Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menangkap satu orang tersangka dalam kasus tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Terminal 3 Bandara Soetta.

Penangkapan tersangka AFA alias A (39) itu berawal dari informasi pihak keluarga korban yang menyatakan bahwa anggota keluarga mereka telah berangkat ke Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soetta untuk bekerja sebagai operator marketing permainan online

yang terkait judi.

Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi menjelaskan awalnya anggota Satuan Reskrim Polresta Bandara Soetta

menerima informasi dari ISH bahwa anak kandungnya yang bernama PDP telah terbang ke negara Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soetta untuk bekerja sebagai operator marketing permainan online yang terkait judi diduga secara nonprosedural menggunakan pesawat Malaysia Airlines.

"Kemudian penyidik mendatangi Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soetta dan berkoordinasi dengan pihak maskapai Malaysia

Airlines (MH710) dan diperoleh informasi bahwa Saudari PDP berangkat ke negara Kamboja menggunakan pesawat Malaysia Airlines (MH710) dengan rute Jakarta-Kuala Lumpur-Pnom Penh Kamboja pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.10 WIB bersama 8 orang lainnya dengan pemesan tiket dari Bangladesh," ungkap Reza, Jumat (5/5/2023).

Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Malaysia melalui Atase Polri KBRI Kuala Lumpur, sehingga 8 orang tersebut dapat dipulangkan ke Jakarta pada tanggal 28

Februari 2023 dan 29 Februari 2023.

"Atas kejadian tersebut dibuatkan laporan polisi guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," katanya.

Reza mengungkapkan, tersangka AFA alias A menjanjikan kepada calon PMI, pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Namun, faktanya calon PMI yang diberangkatkan akan terekploitasi di negara tujuan.

"Dalam melaksanakan aksinya para pelaku tidak sendirian melainkan sindikat (pengurus paspor dan orang yang merekrut) dan para calon PMI akan dipekerjakan sebagai operator marketing permainan online yang terkait perjudian di negara Kamboja," ungkapnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 8 buah Passport PMI yang gagalnya berangkat; 14 buah boarding pass keberangkatan dan kepulangan PMI; 10 buah Passport PMI yang rencana akan berangkat; 1 bundel tangkap layar pesan di aplikasi percakapan grup; 1 buah flashdisk rekaman CCTV; 1 bundel dokumen PMI yang gagal berangkat (ijazah, akta, KK, surat pernyataan).

Tersangka AFA alias A diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp 600 juta sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan/atau pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Reza mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari para calo yang menjanjikan perkerjaan di luar negeri

dengan gaji tinggi, karena sampai dengan saat ini negara Kamboja bukan merupakan Negara tujuan penempatan PMI.

"Di wilayah Bandara Soetta agar dijaga keamanan dan ketertibannya, Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan agar pendekatan pencegahan kejahatan menjadi pola utama dalam tugas kepolisian. Kami jajaran Polresta siap melaksanakan perintah tersebut dan meminta bantuan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Soekarno Hatta untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah bandara sebagai rumah bersama. Apabila menemukan informasi kejahatan, silakan melaporkan langsung ke Polresta Bandara Soetta. Kami siap menerima laporan dari siapapun terkait kamtibmas di wilayah Bandara Soetta," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Brigjen Pol Suyanto mengapresiasi Polresta Bandara Soetta terkait pengungkapan keberangkatan PMI secara nonprosedural. Dia mengatakan, negara Kamboja, Myanmar dan Vietnam bukan merupakan negara penempatan PMI.

"Banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran iklan melalui media sosial terkait lowongan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas yang didapatkan. Kasus pekerja yang akan di tempat kan di Kamboja, Vietnam dan Myanmar sudah ramai sejak tahun 2022 sampai saat ini belum bisa di selesaikan karena iklan-iklan di media sosial sangat mengiurkan sekali," katanya.

Suyanto menjelaskan penempatan-penempatan negara bagi para PMI sudah diatur pemerintah. Myanmar merupakan daerah konflik cukup rawan bagi para PMI yang bekerja di daerah tersebut dan bisa dikatakan sulit untuk kembali ke Indonesia.

"Saya mengharapkan dari rekan-rekan media mampu memberikan pemahaman kepada saudara-saudara, yang mungkin ingin bekerja di Kamboja, Myanmar maupun Vietnam agar tidak tergiur," pesannya.

Hal senada disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kasubdit Pelindungan WNI Kawasan Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Rina Komaria bahwa persoalan TPPO sangat kompleks dan merupakan kejahatan internasional, sehingga penanganan kasusnya semakin tinggi.

"Kami memberikan apresiasi kepada Polresta Bandara Soetta terkait pengungkapan keberangkatan PMI secara nonprosedural," katanya.

Rina mengatakan, berdasarkan data yang ada di Kemenlu bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat 1.800 kasus penempatan pekerja ke berbagai negara untuk menjadi operator judi online, sehingga harus menjadi perhatian bersama.

"Kita semua harus memperkuat sistem yang berada di Indonesia mulai dari pencegahan sampai dengan penegakan hukum terkait keberangkatan PMI nonprosedural. Dibutuhkan bantuan dari wartawan atau media untuk mengedukasi WNI agar tidak tergiur dengan gaji serta fasilitas yang didapat saat akan bekerja di luar negeri," tutupnya.

(Red,*)