Notification

×

HOME

Populer

https://www.mediagardakeadilannews.com


 

Slider

Selasa, 21 Februari 2023

Warga Muara Gembong Apresiasi Kinerja RSUD Kabupaten Bekasi,Fasilitas Cukup dan Tenaga Kesehatan Ramah.





Cibitung Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi (RSUD) Kembali mendapat Apresiasi dari warga Muara Gembong terkait kinerja pelayanan dan fasilitas yang semakin membaik.Selasa(21/02/2023

Bpk.Imang dan ibu yeyen warga Pantai Bakti singkil Rt.02/Rw.06 Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi yang di dampingi oleh Bpk.Hermawan (Sagle) dan Ibu UUT mengatakan telah dua hari menjaga ibunda nya pasien atas nama ibu Kawi (59) yang menderita gangguan saraf,

Selama ibunda Kawi dirawat di RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan perawatan yang baik dari team dokter dan tenaga kesehatan.ujar pak imang

Ditambahkan oleh ibu yeyen untuk fasilitas serta pelayanan bagi pasien dinilai sangat baik,tenaga medis disini juga ramah.ungkap ibu yeyen.

Di akhir sesi Wawancara ke awak Media,Bapa Imang dan Ibu Yeyen tak lupa mengucapkan terimaksih kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah membantu kelancaran perawatan dan pengobatan ibunda Kawi dan keluarga ibu kawi, dan juga berharap agar pelayanan RSUD Kabupaten Bekasi dapat di pertahankan atau bahkan menjadi lebih baik lagi agar masyarakat kabupaten bekasi selalu mendapatkan perawatan kesehatan dengan baik.tutup ibu yeyen.
(Tan,red)

Musrenbang Tambun Selatan,Hal Skala Prioritas Camat-Mengurangi Kemacetan, Penanggulangan banjir, Penanganan sampah, Normalisasi kali, Penurunan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem.




Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tambun Selatan Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Win Grand Hotel Jl. Kiai H. Noer Ali No.8, Kelurahan Jatimulya, pada Senin 20/02/2023.

Pada rapat Musrenbang tersebut, Dani Ramdan mengatakan, semua usulannya disetiap Kecamatan berdampak positif. Terutama untuk memberikan solusi persoalan yang ada dimasing-masing wilayah.

“Tadi saya sudah memaparkan kriteria, karena memang dana kita terbatas dibandingkan dengan yang diusulkan sebanyak Rp 44 triliun, sedangkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 6,5 triliun dengan biaya operasional. Jadi harus diseleksi dengan skala prioritas yang genting dan penting,” katanya.

Dani mengatakan, usulan prioritas akan melibatkan pendapat para pakar serta pengambil keputusan seperti anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Apalagi dewan juga memberikan andil menentukan Budgeting APBD Kabupaten Bekasi.

“Karena pada akhirnya finalisasi anggaran kita itu ada di dewan untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Dani juga memaparkan kepada semua Kepala Desa yang mengikuti Musrenbang bahwa anggaran pembangunan bukan hanya APBD, juga ada APBDes, bantuan dari Provinsi atau Pemerintah Pusat, CSR Perusahaan serta Dana Umat.

“Nah ini yang kita sedang galakkan, agar kekuatan biaya pembangunan itu tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bekasi,” ungkap Dani.

Sementara itu, Camat Tambun Selatan Junaefi menjelaskan jika skala prioritas Musrenbang Kecamatan Tambun Selatan, diantaranya mengurangi kemacetan, penanggulangan banjir, penanganan sampah, normalisasi kali, penurunan stunting serta kemiskinan ekstrem.

“Sudah diketahui untuk usulan Musrenbang 2022 untuk permasalahan banjir alhamdulillah sudah dibangun jembatan Kali Cijambe sehingga sudah tidak mengakibatkan banjir dan aliran kali sudah normal,” jelasnya.

Junaefi mengungkapkan sebanyak 500 usulan pembangunan dari tiap desa yang berada di Kecamatan Tambun Selatan seperti fisik maupun non fisik.

Namun dari semua usulan yang paling utama adalah penanganan banjir seperti di Perumahan Jatimulya yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

“Hujan kemarin saja kendaraan tidak bisa dilewati, makanya harus membeli lahan untuk pembangunan folder kolam retensi,” sarannya.

Dia juga menyinggung untuk penanganan sampah ditahun kemarin sudah direalisasikan dengan dua pembuangan sampah. Tahun ini, akan mengusulkan pembangunan tempat pembuangan sampah di Desa Sumberjaya.

“Alhamdulillah untuk titik lokasinya sudah ada sekarang tinggal pembangunan saja, saya yakin Pemda sekarang sedang membangun Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dalam rangka meminimalisir di lokasi masing-masing, nanti yang dibuang sampah ke TPA Burangkeng hanya sampah residue saja,” paparnya.
(Red,*)



Sumber : Diskominfosantik

Senin, 20 Februari 2023

Bendahara Komite SMAN 16 Kota Bekasi Menghalangi Tugas Wartawan Berbuntut Laporan Polisi





Bekasi-gardakeadilannews.com
Wartawan Media online Andi Lingga melaporkan Bendahara Komite SMAN 16Kota Bekasi terkait laporan Pungli Liar (pungli) di lingkungan SMAN 16 Kota Bekasi.

Laporan polisi dilakukan karena saat menjalankan tugas jurnalistik ke SMAN 16 klasifikasi adanya temuan pungli, Andi Lingga dihalang halangi dan diusir oleh Bendahara Komite Sekolah bernama Kus Widiharjo, Senin (17/10/2022) sekitar pukul 13.30 wib.

“Saya menunggu di lobby yang disediakan pihak sekolah SMAN 16 tiba – tiba pelaku menghampiri dan langsung menyuruh keluar dari area sekolah dengan nada keras,” kata Andi lingga dalam laporannya.

Dengan kejadian tersebut, sebagai seorang wartawan yang dilindungi UU Pokok Pers no 40 tahun 1999, dalam menjalankan tugas dilindungi UU akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota.

Laporan Korban diterima SPKT Polres Metro Bekasi Kota dengan nomor laporan LP/3.039/X/K/2022 Restro Bekasi Kota tanggal 18 Oktober 2022.


Saat ini proses Laporan Polisi sudah berjalan dan ditangani unit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota.Kepala SMA 16 Kota Bekasi Uding SPD,MPD membenarkan kejadian tersebut saat diminta keterangannya di Polres Metro Bekasi Kota,Senin (20/02/23) .Kebetulan kepala sekolah lagi silaturahmi ke Polres metro bekasi ungkapnya saat awak media bertanya dalam rangka apa ke Polres Bekasi Kota.

Perlu diketahui sempat viral postingan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Facebook mengatakan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Jawa Barat ditanggung oleh Negara tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dan apabila ada pungutan diminta untuk melaporkannya ke Kadisdik Provinsi Jabar tulisnya.
(Red,*)