Kepsek SMPN Kab Bekasi Mengadakan Pesta dihotel Patra Anyar,Di Duga Hamburkan Uang Negara.

Kabupaten Bekasi-gardakeadilannews.com

Musibah pandemi Corona selama lebih 2 tahun belakangan yang melanda hampir di seluruh dunia membuat beberapa negara mengalami krisis ekonomi.

Ditambah dengan kenaikan harga BBM yang tentu pula akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak menutup kemungkinan Indonesia akan juga mengalami krisis ekonomi.

Kendati demikian hal tersebut tidak sedikitpun mempengaruhi para Kepsek SMP Negeri Kabupaten Bekasi untuk mengadakan pesta di hotel Patra Anyar.

Menurut nara sumber yang minta namanya untuk tidak disebut itu mengatakan kepada RJN Bekasi Raya bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten Bekasi pada kumpul di Hotel Patra Anyar Tangerang Banten.

"Kepsek SMPN Kabupaten Bekasi rencana Sabtu (20/10) pada kumpul ngadain pesta di Hotel Patra Anyar. Masing-masing Kepsek di pungut Rp 350.000 untuk biaya konsumsi," bebernya

Saat dikonfirmasi oleh Ketua RJN Bekasi Raya Hisar Pardomuan via WA perihal tersebut, Rija SPd selaku Ketua MKKS SMP Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa kegiatan itu hanya acara purnabakti kepala sekolah dan bukan pesta.

"Kok pesta, orang acara purnabakti kepala sekolah. Kegiatan purnabakti kepala sekolah dilaksanakan setiap ada kepala sekolah atau guru yang telah pensiun sebagai wujud kebersamaan," jawabnya.

Saat disinggung soal dari mana sumber dana anggaran kegiatannya, dikatakan oleh Rija bahwa anggarannya tidak dari pihak lain.

"Anggarannya tidak ada sumbernya, diluar atau didalam tergantung keinginan temen-temen. Kalau temen-temen pengen diluar ya kita ikut, yang penting mereka tidak terbebani," pungkasnya.

Sedangkan Asep Saefulloh Seketaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu dalam rangka apa para kepala sekolah SMPN Bekasi kumpul di Hotel Patra Anyar pada sabtu (20/10) itu.

"Saya tidak tahu, dan saya sedang ada acara di rumah keluarga," singkat Asep.

Terpisah, via WhatsApp, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Kusuma Ridwan tidak menjawab. Dan saat dicoba konfirmasi via telepon selular, juga tidak diangkat.

Sampai berita ini ditayangkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Kepala Bidang SMP belum memberikan keterangan apapun terkait kumpulnya para Kepala SMPN Kabupaten Bekasi di Hotel Patra Anyar tersebut.

(Mulyadi.Sip)

Program Sehari mencari solusi di Kecamatan Bersinergi dan Terencana (SEMESTA BERENCANA)

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

Pada minggu Selasa, 25 Oktober 2022 Pelaksana Tugas Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Pendopo berkantor di Kecamatan Jatiasih.

SEMESTA BERENCANA juga dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Kepemudaan dan warga yang siap menceritakan keluh kesahnya, termasuk menyampaikan beberapa ide solusi untuk permasalahan. Dalam kesempatan ini ada salah satu warga menceritakan tentang kerusakan jalan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di wilayahnya.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi langsung mencatat beberapa pertanyaan dari warga sehingga masukan segera ditindaklanjuti seperti perintah dari Plt. Wali Kota Bekasi.

Tidak hanya kerusakan jalan, warga juga menanyakan mengenai permasalahan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, serta moda transportasi alternatif yang sampai saat ini masih diperlukan untuk mempermudah konektifitas antara Jatiasih ke DKI Jakarta sehingga dapat mengurangi kemacetan.

“Kita tidak hanya mengadopsi terkait dengan persoalan sepanjang yang bisa kita lakukan cepat hari ini, bulan ini kita lakukan tetapi tentunya pasti ada tahap-tahapan yang namanya proses rencana dan penganggaran yang kita lakukan, terutama memang hari ini kita harus membuka jalan-jalan baru sehingga bisa meningkatkan dengan terkait kapasitas yang memang sudah tidak memungkinkan,” ungkap Tri Adihanto.

Tambah Plt. Wali Kota, Sehari mencari solusi di tiap Kecamatan di Kota Bekasi, dengan Langkah awal yang harus kita lakukan terkait dengan harus membesarkan radian-radian yang ada , jadi beberapa radian menjadi kesulitan sendiri terkait dengan proses pembebasan lahannya.

“Satu solusi yang bisa kita telurkan hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasistas kemampuan para Pkk kita , para Pamor kita untuk pemberian nanti bisa langsung beradaptasi dengan warga masyarakat, Mudah-mudahan terus selalu ada komunikasi yang aktif sehingga apa yang menjadi masukan dan saran bisa kita jadikan catatan,” ujar Tri Adhianto.

(Red*)

Mendagri Dorong Pemda Tak Ragu Gunakan Instrumen Keuangan APBD untuk Kendalikan Inflasi

Jakarta-gardakeadilannews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) tak ragu menggunakan instrumen keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi. Mendagri meminta Pemda untuk mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), bansos reguler, Dana Desa, Dana Transfer Umum (DTU), hingga program bantuan lain dari pemerintah pusat.

“Untuk (mengendalikan inflasi) rekan-rekan (Pemda) tidak ragu-ragu dalam menggunakan instrumen keuangan APBD yang ada, dan sekaligus juga bekerja sama dengan stakeholder di daerah, Forkopimda,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/10/2022).

Mendagri menjabarkan, sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) akhir September 2022, baik data month-to-month maupun year-to-year, terjadi kenaikan inflasi di daerah. Mendagri meminta kepala daerah memberikan atensi terhadap penyebab inflasi dan mencari solusinya. Khususnya dengan cara mendorong Pemda menggunakan instrumen keuangan yang berasal dari APBD, salah satunya BTT.

“(BTT) ini akumulasi dari provinsi, kabupaten/kota itu adalah 13 triliun lebih, yang baru terpakai adalah 2,10 triliun. Artinya masih ada lebih kurang 11 triliun yang belum menggunakan BTT, ini penggunaannya baru 16,04 persen. Sebagian memang digunakan untuk bencana, tapi sebagian lagi bisa digunakan untuk intervensi (pengendalian) inflasi, baik dalam bentuk bantuan langsung, bantuan transportasi kepada penyediaan sarana transportasi, dan lain-lain,” ungkapnya."

Anggaran lain yang perlu direalisasikan oleh Pemda yaitu dana bansos seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang berjumlah lebih kurang Rp11,79 triliun, sementara yang terpakai baru Rp5,79 triliun. Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda untuk menggunakan Dana Desa yang dimiliki, karena anggaran tersebut masih belum dimanfaatkan optimal oleh desa.

“Untuk Dana Desa yang sudah disalurkan, ini yang tertinggi adalah di Bali 84,86 persen, (kemudian) DIY, Jateng, NTB, Bangka Belitung, Jatim, Gorontalo, dan seterusnya. Sementara yang rendah, baru ada yang tiga persen Dana Desanya disalurkan, mungkin kurang administrasi dan lain-lain. Mohon pengawasan rekan bupati/wali kota yang punya desa,” terangnya.

Untuk itu, Mendagri menegaskan, political will (keinginan politik) kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sangat penting. Terlebih, Kementerian Keuangan juga telah memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan pemberian dana insentif.

“Penghargaan sudah diberikan, sudah disampaikan, provinsinya adalah sepuluh, (yaitu) Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sultra, Kaltim, Jogja, Banten, Jatim, Bengkulu, Sumut. Ini masing-masing mendapatkan lebih dari 10 miliar. Bukan nilainya tapi apresiasi yang sangat tinggi, artinya Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang memimpin, Bapak/Ibu gubernur bekerja sudah sangat (bekerja) keras sekali untuk mengendalikan inflasi,” tandasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, masalah pengendalian inflasi merupakan isu prioritas karena memiliki dampak yang besar. Dalam menghadapi inflasi, kepala daerah akan diuji kepemimpinannya. Kepala daerah juga dituntut untuk melakukan komunikasi publik yang baik, sehingga tidak membuat masyarakat panik, ketakutan, hingga over-reaktif.

“Naikkan (inflasi) sebagai isu nomor satu. Ini bukan main-main, karena tadi kita sudah lihat data-data internasional, data-data negara-negara lain. Sudah banyak yang inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional,” ujarnya

(Red*)