Masyarakat Keluhkan Acara Wisuda Sekolah, Ombudsman: Bukan Kewajiban!

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah. (FOTO: SUNNY CELINE/BENUANTA)

Kalimantan Utara || mediagardakeadilannews.com

Mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait acara wisuda untuk sekolah, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) sebut bukan kewajiban yang harus dipaksakan oleh sekolah.

Memanasnya isu mengenai larangan acara wisudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 memberikan pedoman terkait kegiatan wisuda pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Hal ini pula menjadi pro dan kontra bagi orang tua siswa, siswa dan pihak sekolah bahkan masyarakat luas. Acara Wisuda yang kerap dikaitkan dengan berakhirnya masa pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi dirasa harusnya tidak dilaksanakan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama maupun Atas.

Mengenai hal ini, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah membenarkan adanya keluhan yang diperoleh tim kajian di bidang pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. Namun hal ini masih dalam proses kajian sehingga belum dapat dipublikasikan.

Ia menjelaskan sekolah memiliki tupoksi memberikan proses belajar-mengajar sampai dengan ujian hingga menghasilkan output berupa rapor atau ijazah dan hal ini bisa diberikan tanpa melalui proses wisuda.

"Sehingga dalam hal ini wisuda bukan kewajiban bagi penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah. Dan perlu kita ingat kembali surat edaran, kalau nggak salah di tahun 2023 ya, Surat edaran nomor 14 tahun kalau nggak salah 2023 tentang kegiatan wisuda tersebut. Salah satu poin yang disebutkan berkaitan dengan wisuda yang bukan merupakan kewajiban yang harus diselenggarakan oleh pihak sekolah," jelasnya, Senin (28/4/2025).

Ia menegaskan wisuda tersebut seharusnya tidak dapat dipaksakan. Hal ini harus ditekankan mengingat orang tua siswa tidak boleh mengeluarkan biaya. Selain itu, tidak boleh ada paksaan mengikuti atau diikutsertakan.

Menurutnya, harus ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur agar semuanya seimbang. Hal ini, bisa saja ditegaskan melalui SE tertulis dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat dan mengingatkan kembali SE sebelumnya dikeluarkan oleh kementerian.

"Kembali lagi dalam hal penyelenggaraan layanan publik, kita kembali pada hal yang fundamental, bahwasannya tidak boleh ada paksaan. Dalam hal pendidikan, pungkasnya.

(Redaksi)

Kapolsek Rawa Lumbu Pimpin Upacara Hardiknas di SMPN 32 Kota Bekasi,Ajak Siswa Cegah Bullying Dan Narkoba.

Ket.Foto :

Kapolsek Rawalumbu, AKP Ririn Sri Damayanti,SH.MH Bersama Staf polsek dan guru beserta Murid dan Warga Sekolah

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Kapolsek Rawa Lumbu, AKP Ririn Sri Damayanti, S.H., M.H., bertindak sebagai pembina upacara di SMP Negeri 32 Kota Bekasi, Jumat (3/5/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari seribu siswa, dewan guru, dan staf sekolah tersebut juga diisi dengan pembekalan penting mengenai pencegahan perundungan (bullying), bahaya narkoba, dan upaya menangkal tawuran pelajar.

Dalam amanatnya, AKP Ririn mengajak para pelajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta tidak menjadi pelaku maupun penonton tindak kekerasan.

Kami mengajak seluruh pelajar untuk berani melapor jika melihat atau mengalami bullying. Sekolah adalah rumah kedua yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Sekolah SMPN 32, Dewi Nuri Nurjanah, S.Pd., M.M., serta jajaran Polsek Rawa Lumbu.

(Redaksi,TS)

Liputan Awak Media Hardiknas Tahun 2025 SMA Negeri 01 Tarumajaya Diduga Alergi Wartawan,RJN Bekasi Raya Soroti Sikap Tidak Terbuka

Kabupaten Bekasi || mediagardakeadilannews com

Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang seharusnya menjadi momentum refleksi dan apresiasi terhadap dunia pendidikan, justru diwarnai insiden mengecewakan di SMA Negeri 01 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sekolah tersebut diduga menolak kehadiran jurnalis yang hendak meliput kegiatan peringatan Hardiknas. Jumat, (2/5/2025).

Apa yang terjadi,

Insiden bermula ketika tim jurnalis dari Mediarjn.com — yang terdiri dari Frans Simaremare dan Boy Hutasoit — datang ke sekolah tersebut pada pagi hari untuk melakukan peliputan. Dengan menunjukkan identitas resmi sebagai wartawan dan mengisi buku tamu, mereka menyampaikan maksud kedatangan secara santun kepada pihak keamanan sekolah.

Namun demikian, setelah dilakukan koordinasi dengan bagian Humas SMA Negeri 01 Tarumajaya, petugas keamanan kembali menemui mereka di pos jaga dan menyampaikan bahwa sekolah “sudah tidak menerima kemitraan media lagi, karena sudah penuh.” Pernyataan itu memicu kekecewaan mendalam dari tim jurnalis, sebab peliputan yang direncanakan dalam semangat partisipasi publik pada momen nasional tersebut akhirnya tidak dapat terlaksana.

Siapa yang menanggapi

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua RJN (Ruang Jurnalis Nusantara) Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, angkat bicara. Ia menyayangkan tindakan penolakan terhadap jurnalis di lingkungan pendidikan negeri.

“Sangat disayangkan, jika lembaga pendidikan seperti SMA Negeri 01 Tarumajaya menunjukkan sikap eksklusif terhadap media. Ini bukan hanya soal etika kemitraan, tetapi juga mencederai prinsip transparansi publik dalam pendidikan. Wartawan hadir bukan untuk mengganggu, tetapi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka,” tegas Hisar.

Peristiwa ini Terjadi

Penolakan tersebut terjadi pada Jumat pagi, 2 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hardiknas di lingkungan SMA Negeri 01 Tarumajaya, yang berlokasi di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Mengapa ini penting

Peringatan Hardiknas tahun ini mengusung tema nasional: “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Namun, realita di lapangan justru bertolak belakang dengan semangat inklusifitas yang dikampanyekan. Ketertutupan informasi di lembaga pendidikan negeri merupakan ironi yang patut dikritisi secara konstruktif.

Respons publik selanjutnya

Hisar Pardomuan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk meninjau ulang SOP penerimaan media di lingkungan sekolah negeri. Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan pendidikan agar tidak mematikan peran kontrol sosial yang sehat dari media massa.

(Red,Hms RJN)

---Narsum

Boy Hutasoit & Frans Simaremare

Memperingati Hardiknas 2025, Bupati Bekasi Ajak Semua Stakeholder Wujudkan Pendidikan Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Bekasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan meriah. Acara yang dihadiri Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Bunda Paud Marylinda Kuswara Kunang, Wabup Bekasi Asep Surya Atmaja, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi dan sejumlah perangkat daerah ini diselenggarakan di SMPN 1 Cikarang Selatan, Jumat (2/5/2025).

Kab Bekasi || mediagardakeadilannews com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan meriah. Acara yang dihadiri Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Bunda Paud Marylinda Kuswara Kunang, Wabup Bekasi Asep Surya Atmaja, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi dan sejumlah perangkat daerah ini diselenggarakan di SMPN 1 Cikarang Selatan, Jumat (2/5/2025).

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam sambutannya, mengajak seluruh stakeholder pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga masyarakat, untuk bahu-membahu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk mengatasi berbagai tantangan di bidang pendidikan, seperti kesenjangan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

Sejumlah program unggulan yang akan dijalankan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta penguatan karakter siswa. Selain itu, mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Bekasi membutuhkan kerja sama semua pihak."

“Ini adalah prioritas bersama, dan kita harus membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Serta membuat generasi kita semakin sukses dimasa depan,” terangnya.

Bupati Ade menyampaikan, strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan anggaran pendidikan di tahun ini, khususnya untuk infrastruktur sekolah di daerah terpencil, dengan kolaborasi bersama instansi terkait.

Pemkab juga akan melakukan strategi pemetaan yang detail terhadap kondisi infrastruktur sekolah di seluruh wilayah, dengan fokus pada daerah terpencil yang membutuhkan perhatian khusus. Kedua, akan mengalokasikan anggaran secara tertarget dan proporsional, berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ketiga akan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta melalui program CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman menambahkan, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Pemkab Bekasi melalui Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan untuk guru PAI SD dan SMP. Bantuan ini mendukung program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan selaras dengan “Asta Cita” Pemerintah Pusat di bidang pendidikan.

“Kami berharap bantuan PPG ini akan meningkatkan kompetensi guru PAI, sehingga kualitas pembelajaran agama di sekolah-sekolah semakin baik. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia. Kami optimistis program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa di Kabupaten Bekasi,” katanya.

(Red adv)

Presidium LAKI Burhanudin Abdullah: Wartawan dan LSM Bukan Pemeras

Presidium Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah menyampaikan pandanganya dan harapannya kepada semua pihak,agar memahami fungsi jurnalis (Wartawan ) dan LSM adalah sebagai kontrol sosial, penyampai informasi dan sebagai corong masyarakat. 

Jakarta || mediagardakeadilannews com Presidium Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah menyampaikan pandanganya dan harapannya kepada semua pihak,agar memahami fungsi jurnalis (Wartawan ) dan LSM adalah sebagai kontrol sosial, penyampai informasi dan sebagai corong masyarakat. pada Selasa, (29/4/2925).

Hal ini disampaikan Burhanudin Abdullah agar jangan ada stigma dan jangan pernah hina media dan LSM sebagai oknum pemeras.

“Untuk diketahui bahwa peran strategis Pekerja Wartawan dan Lembaga Sosial Kontrol Masyarakat (LSM ) yang tanpa digaji Pemerintah tetapi memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kemajuan Pembangunan,”ujarnya.

Iapun berharap, seharusnya para pejabat Pemerintah harus menghargai bukan meremehkan Wartawan dan LSM, Bisa dibayangkan apabila tidak ada wartawan bagaimana kita mendapat Informasi tentang permasalahan dan perkembangan kondisi pembangunan daerah dan lainya, ucap Burhanudin.

Selain itu Karena wartawan lah kita bisa memperoleh informasi tentang kemajuan suatu daerah. Begitu juga para pejabat politik dan Pemerintah termasuk orang – orang yang hebat terkenal juga karena sang jurnalis.

Lebih lanjut Burhanudin juga menegaskan,wahai pejabat publik mari kita hargai perjuangan rekan- rekan wartawan. Pemberian mu belum lah sebanding dengan karya kerja wartawan.

Buah pikiran dan karya wartawan dalam tulisan sangat berharga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Patutnya wartawan itu dihargai baik ucapan maupun bingkisan, Itulah toleransi demokrasi,”ungkapnya.

(Redaksi)

BUMD Kota Bekasi Berhasil Mencetak Prestasi,Meraih Top BUMD Awards 2025

Tri Adhianto, menghadiri acara “Top BUMD Awards 2025” yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 April 2025, di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta. Ajang bergengsi ini mengangkat tema “Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD”, menyoroti pentingnya inovasi dan tata kelola perusahaan daerah di era digital.

Bekasi || mediagardakeadilannews com

Dalam acara tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi berhasil mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Top BUMD Awards 2025 Bintang 5, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD yang dinilai berhasil menerapkan tata kelola terbaik serta melakukan transformasi digital secara efektif.

Adapun BUMD Kota Bekasi yang meraih penghargaan adalah:

– PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.

– PT BPRS Patriot Bekasi

– BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.

Selain itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turut dinobatkan sebagai “Top Pembina BUMD 2025” atas peran aktif dan komitmennya dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan BUMD di wilayah Kota Bekasi. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dukungan pemerintah daerah dalam mendorong inovasi, tata kelola yang baik, serta adaptasi teknologi pada BUMD.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran BUMD Kota Bekasi. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital dan pengelolaan perusahaan yang profesional.

*”Prestasi ini milik kita semua, khususnya masyarakat Kota Bekasi. Ke depan, kami akan terus mendorong BUMD untuk semakin adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam layanan, serta akuntabel dalam pengelolaan,”* ujar Tri Adhianto.

Acara Top BUMD

Awards 2025 dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta tokoh-tokoh nasional di bidang tata kelola pemerintahan dan bisnis. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang inspirasi dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia.

(Rio R)

Brimob Polda Metro Jaya Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Jelang Peringatan Hari May Day

Jakarta || mediagardakeadilannews.com

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggelar Apel Satker serta Gelar Pasukan dan Perlengkapan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., bertempat di Lapangan Apel Mako Satuan Brimob Polda Metro Jaya.

“Sebagai bentuk kesiapsiagaan penuh, Satuan Brimob Polda Metro Jaya melaksanakan pengecekan kekuatan personel, perlengkapan Pengendalian Huru Hara (PHH), peralatan Search and Rescue (SAR), serta kendaraan operasional. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang akan berlangsung pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day),”Ujar Kombes Pol. Henik Maryanto.

“Apel Satker serta Gelar Pasukan dan Perlengkapan ini diikuti oleh seluruh personel dari jajaran Batalyon Pelopor dan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Selain itu, berbagai perlengkapan strategis turut disiagakan, antara lain persenjataan taktis, peralatan SAR, alat khusus PHH, serta kendaraan operasional, baik roda dua, roda empat, maupun roda enam,”Tambahnya

Guna memastikan kelancaran dan keamanan “kegiatan, Satuan Brimob Polda Metro Jaya juga terus berkoordinasi dengan satuan kewilayahan, unsur TNI, serta instansi terkait lainnya. Upaya sinergi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengamanan May Day dapat berjalan aman, tertib, dan terkendali,”Terangnya

“Dari hasil pengecekan yang dilakukan, seluruh personel beserta persenjataan, perlengkapan SAR, Alsus PHH, serta kendaraan operasional dinyatakan dalam kondisi lengkap dan siap digunakan untuk mendukung kelancaran operasi pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day),”Tegasnya

Dikesempatan tersebut Kombes Pol. Henik Maryanto mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban umum selama peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta suasana yang damai, aman, dan kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

(Franky)

Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviw Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Bekasi | mediagardakeadilannews com

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawasan aparatur internal Pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviw Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tanggal 14 hingga 18 April 2025 di Hotel Horison Ultima Menteng Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Nomor 800.2.4.1/1657/BPSDM, perihal Pemanggilan Calon Peserta Diklat Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kegiatan ini diikuti pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan prosedural dalam melaksanakan reviu terhadap dokumen RKPD serta meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang disampaikan oleh Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si, seorang pakar perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian, perencanaan reviu RKPD yang dibawakan oleh Norman Girsang, SE, MM yang telah memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan dan evaluasi kebijakan daerah.

Selanjutnya, kebijakan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri, dipaparkan oleh Anggar Pramudiani W, yang memberikan pemahaman strategis mengenai arah kebijakan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas reviu atas RKPD, serta memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan kompetensi jabatan fungsional juga menjadi fokus penting untuk memastikan keberlanjutan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparatur pengawasan.

Inspektur Daerah Kota bekasi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para narasumber, peserta, dan seluruh panitia atas partisipasi dan kontribusinya dalam menyukseskan kegiatan ini.

Harapannya, hasil pelatihan ini dapat diimplementasikan secara nyata demi mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Bekasi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

(Redaksi)

(Wan/Diskominfostandi170425)

Sumber : Inspektorat Kota Bekasi

SIM Bukan Sekedar Surat Ijin Mengemudi,Tapi SIM Adalah Bukti Kompetensi dan Instrumen Hukum

Jakarta || mediagardakeadilannews.com 

Di tengah maraknya informasi palsu tentang layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis di media sosial, Korlantas Polri menekankan bahwa SIM memiliki fungsi lebih dari sekadar dokumen administratif. SIM merupakan alat kontrol kemampuan berkendara dan instrumen penting dalam sistem hukum dan keselamatan lalu lintas.

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Dhafi menjelaskan, SIM harus diperbarui setiap lima tahun bukan hanya karena masa berlaku, tetapi untuk memastikan pengemudi masih layak mengemudi secara psikologis dan fisik.

“Bukan hanya administrasi. Ini menyangkut keselamatan, bahkan nyawa orang lain. Karena itu, setiap lima tahun harus diuji ulang—kemampuan, psikologi, dan kesehatannya,” kata Dhafi, Kamis, 24 April 2025.

Ia menambahkan, seseorang yang dulu lolos ujian mungkin saja kini mengalami perubahan kondisi akibat usia, penyakit, atau kecelakaan yang membuatnya tidak lagi layak mengemudi.

“Kemampuan bisa berubah. Mungkin pernah mengalami kecelakaan, atau kondisi psikisnya berubah. Karena itu evaluasi berkala sangat penting,” ujarnya.

Lebih dari itu, SIM juga berperan sebagai dokumen identitas penting dalam proses hukum. Menurut Dhafi, keakuratan data SIM sangat membantu dalam penyelidikan ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan.

“SIM bukan cuma bukti bisa nyetir, tapi juga data penting dalam penyidikan. Identifikasi pelaku, kendaraan, semua bisa dilacak lewat data di SIM,” jelasnya.

Terkait kabar SIM gratis yang beredar di berbagai platform digital seperti Instagram dan TikTok, Dhafi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

“Kalau ada yang bilang SIM gratis lewat medsos, itu tidak benar. Cek saja akun resmi Korlantas Polri atau NTMC Polri. Di luar itu, informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dhafi mengimbau masyarakat untuk bijak memilah informasi, terutama di era keterbukaan informasi yang semakin bebas.

“Jangan gampang percaya. Apalagi kalau berhubungan dengan layanan publik seperti SIM. Sumber harus jelas dan resmi,” pungkasnya.

Humas.

(Redaksi)

DPC GMNI Bekasi laporkan pengangkatan Dirus Perumda TB ke Ombudsman RI

Jakarta || mediagardakeadilannews com

Maraknya Dugaan pelanggaran dalam pengangkatan Direktur Usaha (Dirus) Perumda Tirta Bhagasasi resmi dilaporkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi ke Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta 25 April 2025

Dian Arba perwakilan DPC GMNI Bekasi mengatakan, bahwa laporan yang hari ini kita berikan ke ombudsman dilandasi dari informasi yang sedang marak beredar dimasyarakat serta beberapa temuan yang kami dapatkan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses pengangkatan Ade Effendi Zarkasih sebagai Dirus Perumda TB.

Ade Effendi Zarkasih sebelumnya diangkat menjadi Plt. Dirus oleh Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi pada 3 Januari 2025 dan kemudian diangkat menjadi Dirus Definitif oleh Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang pada 17 April 2025.

Yang dimana dalam proses pengangkatan tersebut mulai dari Plt hingga ke definitif kami mendapatkan informasi banyak indikasi pelanggaran yang terjadi, mulai dari keterlibatan Ade Efendi sebagai anggota partai yang hari ini kita belum mendapatkan kejelasan resmi apakah dia sudah mengundurkan diri dari partai, syarat ketentuan usia Dirus, hingga proses seleksi yang dinilai tidak transparan dalam pengangkatan dirinya sebagai Dirus Definitif.

Menurut kami dari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, perlu ada kejelasan. Dan campur tangan pemerintah pusat dalam hal ini Ombudsman RI sebagai lembaga yang berwenang. Dan Alhamdulillah tadi kami sudah bertemu oleh perwakilan ombudsman dan diterima dengan baik.

Dian menuturkan bahwa, Perumda TB salah satu BUMD terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi, benar bahwa pengangkatan Dirus merupakan hak prerogatif bupati tetapi kami sebagai mahasiswa dan masyarakat kabupaten Bekasi berharap agar BUMD kami dipimpin oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan hasil kompetensi serta melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Kedepannya kami akan tetap mengawal hal ini bahkan bila perlu aksi, untuk meminta ombudsman datang ke kabupaten Bekasi untuk melakukan evaluasi dan jika terbukti ada pelanggaran yang terjadi kami minta untuk ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(Redaksi)

Gubernur Akmil Melepas Kadepnikmin dan Kadepsos Promosi Bintang Satu

Makassar || mediagardakeadilannews.com Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Arnold A.P. Ritiauw memimpin langsung rangkaian acara serah terima jabatan (sertijab) dan tradisi pelepasan warga Akmil yang digelar di Gedung Graha Utama Lantai 1 Akademi Militer. Acara tersebut meliputi penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Kadepnikmin, Kadepsos, dan Kapenhumas Akmil kepada Gubernur Akademi Militer.

Dalam kegiatan tersebut, jabatan Kepala Departemen Administrasi dan Manajemen Akademi Militer (Kadepnikmin) diserahterimakan dari Kolonel Kav Asep Ridwan, S.A.P., kepada Gubernur Akmil. Hal serupa juga dilakukan oleh Kolonel Inf Raja Benny Arifin selaku Kepala Departemen Ilmu Sosial (Kadepsos) serta Letkol Inf Muhammad Jafar sebagai Kepala Penerangan dan Hubungan Masyarakat (Kapenhumas), yang masing-masing menyerahkan jabatannya kepada Gubernur Akmil. Ketiganya akan menempati penugasan baru: Kolonel Kav Asep Ridwan Promosi Mendapat Jabatan Bintang Satu (Brigjen TNI) sebagai Pa. Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI; Kolonel Inf Raja Benny Arifin Promosi Bintang Satu sebagai Kapoksahli Danpusterad; dan Letkol Inf Muhammad Jafar sebagai Kasiter Kasrem 143/HO Kendari, Kodam XIV/Hasanuddin.

Dalam amanatnya, Gubernur Akmil menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan dinamika organisasi yang rutin dilakukan di lingkungan TNI Angkatan Darat, termasuk di Akademi Militer. Langkah ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, efektivitas organisasi, serta memperkuat kualitas kepemimpinan dan pengalaman para perwira. "Jabatan adalah amanah dan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang dimiliki," tegasnya.

Gubernur Akmil juga menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban ketiga perwira, seraya meyakini mereka akan mampu melanjutkan dan meningkatkan kinerja di tempat tugas yang baru. Ucapan yang sama disampaikan kepada para istri perwira, atas dukungan dan peran aktifnya dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Akmil menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi ketiga perwira selama menjalankan tugas di Akademi Militer. Beliau berharap nilai-nilai pengabdian yang telah ditanamkan dapat terus menjadi bekal di penugasan selanjutnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Akmil Brigjen TNI Pramungkas Agus T., S.I.PEM., M.H., para pejabat utama distribusi Akademi Militer beserta ibu, Danmencandra Akademi TNI, Dansepa PK TNI, Dan PSDP Kodiklat TNI, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BS Akmil, serta pengurus Yayasan Kartika Jaya Cabang XII Akademi Militer. 

(Redaksi)