Satuan Brimob Polda Metro Jaya Siaga Amankan Konferensi ke-19 Parlemen OKI di Gedung DPR/MPR RI

Jakarta || mediagardakeadilannews com

Satuan Brimob Polda Metro Jaya mengerahkan kekuatan penuh dalam mengamankan Konferensi ke-19 Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau 19 th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Konferensi tingkat tinggi yang berlangsung sejak 12 Mei hingga 15 Mei 2025 ini dihadiri oleh delegasi dari 37 negara anggota OKI. Demi memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar, pengamanan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai unsur pengamanan

Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan dalam pengamanan ini dengan kekuatan 3 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru Hara (PHH) di bawah komando langsung Komandan Batalyon C Pelopor, Kompol Tabrani, S.E., S.I.K., M.Si. Seluruh personel melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, serta tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam.

Fokus utama pengamanan berada di Gedung DPR/MPR RI sebagai lokasi utama konferensi, serta hotel-hotel tempat menginap para delegasi, seperti Hotel Langham, Hotel Mulia, dan Hotel Fairmont. Sterilisasi area-area vital dilakukan secara intensif oleh Unit Jibom dan KBR guna mengantisipasi potensi ancaman dari benda mencurigakan.

Koordinasi pengamanan dilakukan secara terpadu oleh Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Askabul Kahfi, S.I.K., saat Apel Gabungan yang melibatkan unsur satuan kewilayahan. Unit Jibom juga menjalin kerja sama erat dengan tim keamanan internal DPR/MPR dan hotel, memastikan seluruh area steril dan aman.

Hingga hari ini, proses sterilisasi telah dilaksanakan tanpa temuan benda berbahaya. Meskipun belum ada informasi resmi terkait rencana aksi unjuk rasa, personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya tetap disiagakan untuk mengantisipasi dinamika situasi yang mungkin berkembang.

Kepada masyarakat, khususnya di sekitar kawasan Senayan, diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan menghindari area yang diberlakukan pengamanan ketat. Partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi yang kondusif sangat diharapkan demi suksesnya acara berskala internasional ini.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menyampaikan komitmennya dalam menjaga keamanan jalannya konferensi.

Kami siap menjamin keamanan pelaksanaan Konferensi ke-19 PUIC ini dengan mengedepankan prinsip profesional, humanis, dan responsif. Sinergi antar satuan dan kewaspadaan penuh tetap menjadi prioritas dalam setiap langkah pengamanan. Satuan Brimob Polda Metro Jaya menempatkan komitmen tinggi dalam mendukung suksesnya kegiatan internasional ini. Kami hadir dengan kekuatan penuh, berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait, dan tetap menjunjung tinggi pendekatan yang presisi dan humanis. Kami pastikan setiap personel di lapangan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan delegasi serta seluruh rangkaian acara,” ungkap Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si.

(FK,Redaksi)

Acara Kelulusan Siswa Kelas XII SMAN 1 Bekasi Di Lingkungan Sekolah Berlangsung Dengan Khidmat Di Hadiri Wali Kota Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, menghadiri acara kelulusan siswa kelas XII SMAN 1 Bekasi yang digelar di lapangan utama sekolah pada Rabu pagi, 14 Mei 2025. Kehadiran beliau menjadi kebanggaan tersendiri bagi siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam momen bersejarah ini.

Dalam sambutan pembukanya, Wali Kota Tri Adhianto menyampaikan doa dan semangat kepada seluruh siswa yang telah lulus, sembari mengingatkan pentingnya menjaga semangat belajar dan terus mengembangkan diri.

 Selamat kepada seluruh siswa kelas XII yang telah menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Bekasi. Saya doakan kalian semua sukses di masa depan, menjadi pribadi yang berguna, dan terus semangat menggapai cita-cita,” ujar Tri Adhianto dengan penuh motivasi.

Di kesempatan yang sama, Tri Adhianto menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak siswa dalam dunia pendidikan. Ia menyampaikan arahan tegas kepada pihak sekolah agar tidak lagi melakukan penahanan ijazah dengan alasan apapun.

Saya tegaskan, tidak boleh ada lagi penahanan ijazah oleh sekolah. Ijazah adalah hak siswa. Sekolah harus menyerahkan ijazah tepat waktu tanpa syarat, agar anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja tanpa hambatan,” imbuhnya.

Acara kelulusan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh suka cita. Selain penyampaian sambutan, kegiatan diisi dengan penampilan seni dari para siswa, pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi, serta momen perpisahan yang penuh haru.

Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk mendukung sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi untuk masa depan generasi muda kota bekasi.

(Redaksi)

Penertiban PKL di Kota Bekasi , Antara Ketertiban dan Keadilan Sosial.

Frits Saikat Aktivis               Kemanusiaan

Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan. Pemerintah kota berdalih bahwa langkah ini perlu untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban ruang publik. Namun, di balik niat tersebut, banyak pelaku UMKM yang terdampak secara langsung dan merasa disingkirkan dari ruang hidup ekonominya.

PKL bukan sekadar pelanggar tata kota. Mereka adalah bagian penting dari ekonomi mikro dan penyangga kehidupan warga berpenghasilan rendah. Ketika mereka digusur tanpa solusi nyata, maka yang hilang bukan hanya lapak, tetapi penghidupan keluarga.

Kebijakan penertiban yang dilakukan secara terburu-buru dan minim kajian sosial berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Tidak semua pelaku PKL mendapatkan kejelasan mengenai relokasi, bantuan modal, atau alternatif tempat usaha yang layak.

Seharusnya, pemerintah kota tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada keberpihakan sosial. Penataan kota harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan partisipatif, bukan semata-mata penertiban secara represif.

Ada beberapa langkah solutif yang bisa ditempuh:

*Kajian Sosial-Ekonomi* yang menyeluruh sebelum penertiban dilakukan.

*Relokasi yang layak dan transparan,* dengan fasilitas pendukung yang memadai.

*Bantuan permodalan dan pendampingan usaha* bagi pelaku UMKM yang terdampak.

*Sosialisasi dan komunikasi yang terbuka*, melibatkan masyarakat sebagai mitra, bukan objek kebijakan.

Menata kota memang penting, tapi lebih penting lagi adalah menata keadilan. Ketertiban yang dibangun tanpa empati hanya akan menumbuhkan ketegangan dan ketidakpercayaan. Pemerintah Kota Bekasi perlu mengingat bahwa pembangunan sejati adalah yang berpihak kepada yang lemah.

Sudah saatnya kebijakan publik dirancang bukan hanya untuk tertibnya kota, tapi juga untuk tegaknya keadilan sosial.

(Redaksi)