Terhambatnya Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat Kadis Cipta Karya Dan Tata Ruang Beni Sugiarto Jarang Berkantor.Bupati Bekasi Dimohon Sidak

Kab.Bekasi || mediagardakeadilannews com

Persoalan disiplin ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten Bekasii menjadi PR untuk Bupati Terpilih Ade Kuswara,hal ini disampaikan Sekjend LMPPSDMI Andreas Tambunan,SH di Kantor nya Jumat (21/02/25).

"Hal ini di sampaikannya,menyikapi Urusan Disiplin Kehadiran ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi khusunya Para Kepala Dinas dan Kabid belum pernah di angkat kepermukaan,ini adalah permaslahan yang sangat krusial,sebab Kedisplinan atau kepatuhan ASN Berbanding Lurus dengan Kinerja Setiap SKPD,"Tandas Andreas.

"Dirinya berpendapat,sesuai Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 salah satu penyakit ASN Ketidaktaatan pada Jam Kerja,hingga ketidakpatuhan Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.

Hal ini diduga Kelakuan Kepala Dinas cipta karya Beni sugiarto,Salah satu imbas terhambatnya pelayanan maksimal kepada masyarakat,dikarenakan Beni Sugiarto Jarang Berkantor,"Tegasnya

Andreas Tambunan ,SH menjelaskan lebih jauh,"masyarakat yang sedang mengurus Perizinan Peruntukan Lahan Terbengkalai,karena alasan Kepala dinas cipta karya dan tata ruang Tidak pernah ada di kantor, masyarakat yang menjadi korbannya,"Tukas andreas

Dirinya Meminta Bupati Yang Baru Dilantik Supaya Melakukan Revolusi Birokrasi besar besaran di Kalangan ASN khusunya Kepala dinas Kepala Bidang yang Melanggar Ketentuan Disiplin Sesuai Undang undang Nomor 5 Tahun 2014, Khusunya Kepala Dinas Cipta karya dan tata Ruang Beni Sugiarto,"Tegas Andre.

beliau Menekankan Kepada Bupati Bekasi,"Kadis Cipta karya dan tata ruang Beni Sugiarto Harus Dilakukan Sidak dan Kalau Perlu Layak dipindahkan,kami Harapkan Bupati Bisa Memberikan Tindakan Tegas Kepada ASN yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran Disiplin,"Pintanya.

Demikian dirinya juga mengatakan,"dihimbau kepada Bupati yang sudah terpilih agar mengaktifkan satpol PP untuk beroperasi di lapangan untuk razia ASN yang berkeliaran di jam kerja ,dan apalagi membuat Kantor di luar untuk mengadakan pertemuan dengan oknum kontraktor yang dianggap menguntungkan,"ungkap Andreas

(Redaksi)

Rapat Musyawarah Desa Khusus Desa Jejalen Dipimpin Langsung KaDes.Kumpul.

Kades Kumpul saat pimpin rapat

Kab Bekasi || mediagardakeadilannews com

Musyawarah Desa Khusus bertempat di kantor Desa Jejalen Jaya pada hari Jumat, 21 Februari 2025 pukul 13.30 Wib, Musyawarah Desa Khusus ini langsung di Pimpin oleh Kepala Desa H. Kumpul, Musdesus ini diselenggarakan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT(Bantuan langsung tunai) TA 2025 , ada pun keluarga penerima manfaat BLT yang diputuskan dalam Musdesus hari ini sebanyak 68 KK penerima manfaat BLT.

Kepala Desa H. Kumpul menjelaskan 68 KK yang menerima manfaat BLT TA 2025 sebesar Rp, 300.000 perbulan nya dan akan dibayarkan per 3 bulan sekali, tambahnya H. Kumpul…

Pantauan tim beberapa Media termasuk Media garda keadilan  Kantor Desa Jejalen Jaya dalam acara Musdesus(Musyawarah Desa Khusus) ini di hadiri oleh RT RW, Kepala Dusun(Kadus), Ketua BPD dan beserta anggota PSM.

Kepala Desa Jejalen Jaya H. Kumpul berharap dengan Musdesus ini bisa membantu warga yang membutuhkan bantuan BLT dari Pemerintah Desa… tutupnya 

(Rio)

Di Hari Pertama Setelah Di Lantik Presiden Prabowo,Gubernur Jawa Barat Copot Kepala SMAN 6 Depok.

Bandung Jawabarat || Mediagardakeadilannews.com

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas pada hari pertamanya bekerja dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. Keputusan ini diambil setelah sekolah tersebut tetap memberangkatkan siswa untuk melakukan study tour ke Jawa Timur, meskipun sebelumnya telah ada surat edaran gubernur yang melarang perjalanan ke luar provinsi. Tindakan ini dilakukan pada Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi langsung bertindak setelah mengetahui bahwa 347 siswa dari SMAN 6 Depok tetap melanjutkan study tour ke Surabaya selama delapan hari. Ia menegaskan bahwa pencopotan Kepala Sekolah merupakan bentuk tanggung jawab dalam menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dedi juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa adanya pungutan yang tidak sesuai aturan dalam kegiatan tersebut.

“Ini adalah kinerja pertama saya, dan saya ingin membenahi manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Isu-isu seperti pungutan liar dan study tour yang memberatkan orang tua sangat meresahkan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.

Sebagai langkah lanjut, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan pungutan liar dalam study tour ini. Ia menegaskan bahwa masalah ini menjadi perhatian serius dalam upayanya memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Keputusan ini menjadi bukti komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Dengan tindakan tegas ini, ia berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan terbebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

(Redaksi)