Kab Bekasi || mediagardakeadilannews.com
Adang Rismanto S.Pd resmi di lantik sebagai Ketua PGRI kecamatan SETU Kabupaten Bekasi untuk masa bakti XXIII tahun 2025-2030.
Acara Pelaksanaan pelantikan di Gedung PGRI Metland Tambun Selatan Kabupaten Bekasi .” Yang digelar pada jumat ( 15 -08 -2025 ) Beliau dilantik oleh Ketua PGRI Kabupaten Bekasi H. Hamdani beserta Pengurus PGRI Se – Kabupaten Bekasi .
Kegiatan tersebut di isi dengan memantapkan kinerja Ketua PGRI dan tugas yang di emban dalam pemantapan bidang kedisplinan guru dan Staf Tata Usaha di Setiap Sekolah serta dapat menyampaikan kekosongan guru Pengajar di Setiap Sekolah , sehinggga pihak pengurus Tingkat Kabupaten Bekasi dapat Berkaloborasi bersama seluruh anggota aktif PGRI Kabupaten Bekasi.
Pelantikan Adang Rismanto oleh Ketua PGRI Kabupaten Bekasi Prov Jawa Barat H.Hamdani , di saat acara pelantikan ketua Baru membacakan sumpa jabatan Sebagai Ketua PGRI Setu beserta Pengurus Lainnya . “Akhirnya dengan ini saya tetapkan Adang Rismanto sebagai Ketua PGRI Setu Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2025-2030 untuk melanjutkan estafet kepemimpinan,” ujarnya.
H. Adang Rismanto . S.Pd menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar Guru maupun Staf Tata Usaha ( TU ) dapat bersinergi dengan kepala Sekolah agar kegiatan pendidikan dapat tercapai demi kemajuan pendidikan Siswa / i yang kita cintai Unkapnya . ”
H Hamdani selaku Ketua PGRI Kabupaten Bekasi menyampaikan Kepada Pengurus PGRI maupun Kepalah Sekolah yang hadir memaparkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kabupaten Bekasi. “Ini urgent untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan dari berbagai ancaman serta menjamin hak-hak mereka,” katanya,
Selain itu, ia juga menyoroti penataan tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, upaya sedang dilakukan agar tenaga honorer tidak diberhentikan atau dialihkan menjadi tenaga outsourcing.
“Kami sedang membahas hal ini dengan Kepala BKPSDM dan Pemkab Bekasi di bawah kepemimpinan bupati yang baru berkomitmen untuk menghindari pemberhentian atau cleansing tenaga honorer,” yang juga anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Ia pun menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan bupati dan wakil bupati terpilih guna mewujudkan tagline Kabupaten Bekasi, Bangkit, Maju, dan Sejahtera ( Redaksi)
