KELUARKAN INSTRUKSI MENTERI, MENKOMDIGI: TINDAK TEGAS PEGAWAI KEMKOMDIGI YANG TERLIBAT PERJUDIAN ONLINE

Siaran Pers

Jakarta || MGKN

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menurut Meutya, “Instruksi ini merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online yang dimulai dari lingkup internal kementerian."

Dalam Instruksi Menteri tersebut, Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online) yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. Bahkan dalam instruksi tersebut ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan kepada seluruh sivitas Kemkomdigi untuk bersinergi dan berkomitmen bersama untuk memberantas judi online, “Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi,” sebut Meutya.

"Instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online," ujarnya.

Kemkomdigi juga akan terbuka kepada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lainnya untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Instruksi ini mulai berlaku hari ini 1 November 2024 dan diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat, akan terus mengawal dan menjaga agar Indonesia bebas dari kegiatan judi online yang merugikan masyarakat.

(Red,*)

Masyarakat Kabupaten Bekasi Tercerahkan,KPU Menggelar Debat Perdana Paslon Bupati Pilkada 2024.

Bekasi || MGKN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi akan menggelar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido menyampaikan, kegiatan Debat Publik perdana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ini akan disiarkan secara langsung (live) melalui stasiun televisi nasional, INews TV Jakarta, pada Minggu (3/11/2024) mulai pukul 19.00 WIB.

Masyarakat dapat menyaksikan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi beradu visi-misi dan gagasan dalam membangun Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan.

“Kegiatan ini kami fasilitasi terhadap Paslon yang nanti akan diundang dan diikutsertakan partai pendukung beserta rombongan, tidak lebih dari 50 orang rombongan per pasangan calon,” terang Ali Rido di kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Rengas Bandung, Karangsambung, Kedungwaringin, pada Sabtu, (02/11/2024).

Pada jam tersebut masyarakat bisa menyaksikan acara Debat Publik di saluran siaran INews TV langsung, atau live streaming yang disiapkan event organizer (EO) ataupun nanti melalui YouTube Resmi KPU Kabupaten Bekasi.

Ali Rido menuturkan, ada 6 subtema yang akan dibahas atau didebatkan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang akan digelar sebanyak 3 kali. Hal itu mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Kalau pelaksanaannya kita adakan selama 3 kali, satu debat itu 2 subtema yang akan kita jadikan satu. Kebetulan besok yang akan dibicarakan tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, yang soalnya sudah dirumuskan oleh tim perumus dalam hal ini panelis tentang visi-misi dan RPJPD Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Sementara mengenai panelis diambil dari kalangan akademisi lokal, dari kampus Presiden University, Universitas Islam 45 Bekasi dan dari kalangan profesional.

“Mereka menjadi Tim Perumus yang mengolah tema-tema debat tersebut,” sambungnya.

Ali mengemukakan acara debat menjadi kesempatan yang diberikan KPU bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dengan mengadakan debat sebanyak 3 kali atau dalam jumlah maksimal agar masyarakat bisa melihat visi-misi calon pemimpinnya.

“Ya, kita adakan debat sebanyak 3 kali, agar masyarakat semakin tercerahkan terkait visi-misi dan gagasan para paslon. Pada hakekatnya keinginan kami agar bisa mendongkrak partisipasi masyarakat lebih baik dan bagus dari Pilkada sebelumnya,” ujarnya.

Melalui Debat Publik tersebut, dia berharap masyarakat Kabupaten Bekasi akan semakin antusias menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 yang tinggal beberapa minggu ke depan.

(Red,*)

Kabupaten dan Kota Bekasi Sepakat! Eks TKD berlokasi di Kabupaten Bekasi jadi milik Pemerintah Kota Bekasi

Bekasi || MGKN

Bertempat di Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri telah dilakukan bersama rapat kordinasi penyelesaian permasalahan Eks Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten antara Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi dan Pj. Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad. Jum’at,(1/11/24).

Rapat kordinasi berlangsung di aula Naw Asena Lantai 2 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri yang di pimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo.

Turut hadir, Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, Pj. Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad, Asisten Pemerintahan Lintong Diantoputra, Kepala BPKAD Kota Bekasi Sudarsono, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dzikron, Plt. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi Heni Setiowati, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi Zalaludin, Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi Hudaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi telah sepakat atas penyelesaian permasalahan Eks Tanah Kas Desa (TKD) yang menjadi kelurahan di Kota Bekasi dan memiliki TKD di Kota Bekasi telah sepakat bersama-sama menyerahkan permasalahan ini diselesaikan Kementrian Dalam Negeri.

Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan kesepakatan bersama ini telah menjadi final dan sudah ditulis dalam berita acara dan disaksikan bersama oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan permasalahan ini akan segera di selesaikan Kementrian Dalam Negeri dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa segera memfasilitasi Penertiban rekomendasi Kementrian Dalam Negeri.

“Kita telah sepakat bersama di depan pak Dirjen bahwa sudah klop antara Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi terkait permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) ini. Tinggal menunggu rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri.” Ucap Gani.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan dan menaati dengan penuh tanggung jawab segala keputusan yang diambil oleh Kementrian Dalam Negeri.

Diketahui bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi, seluruh desa yang menjadi Cakupan wilayah Kota Bekasi dan Eks TKD yang berlokasi di Kabupaten Bekasi menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi.

Ada delapan kecamatan dan dua puluh kelurahan Tanah Kas Daerah ini yang menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi Antara Lain;

1. Kecamatan Tarumajaya

* Desa Setiasih

* Desa Pusakarakyat

* Desa Segaramakmur

* Desa Pahlawansetia

* Desa Segarajaya

2. Kecamatan Pebayuran

* Desa Karangharja

* Desa Karangsegar

3. Kecamatan Sukawangi

* Desa Sukabudi

* Desa Sukatenang

* Desa Sukakerta

4. Kecamatan Sukakarya

* Desa Sukarasa

5. Kecamatan Babelan

* Desa Bunibakti

* Desa Muarabakti

* Desa Huripjaya

* Desa Babelankota

6. Kecamatan Karangbahagia

* Desa Sukaraya

7. Kecamatan Tambun Utara

* Desa Sriamur

* Desa Srimahi

* Desa Satriamekar

8. Kecamatan Cabangbungin

* Desa Lenggahsari.

Usai Rapat Kordinasi, Pj. Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, Pj. Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad bersama-sama menandatangani berita acara rapat.

(Red*,dilansir Humas)

SMAN 12 Kota Bekasi kedatangan Kunjungan Bhabinkamtibmas Polsek Bekasi Barat Kranji, Jauhi Narkoba Fokus Belajar Mengejar Cita -Cita Serta Berprestasi Demi Masa Depan.

Bekasi Barat || MGKN

Polsek Bekasi Barat melalui Bhabinkamtibmas Kranji melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan Stop Tawuran di SMAN 12 Bekasi Jalan I Gusti Ngurah Rai RT.02 RW.010 Kelurahan Kota Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kamis (24/10-2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang dampak negatif narkoba dan pentingnya menjauhi perilaku kenakalan remaja. Dalam penyuluhan tersebut, Bhabinkamtibmas Aiptu Syaripulloh menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada siswa-siswi SMAN 12 Bekasi, agar menjauhi narkoba dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Para pelajar dihimbau untuk fokus belajar dan berprestasi demi masa depan meraih cita-cita

Bhabinkamtibmas Aiptu Syaripulloh menegaskan, ” Kepolisian khususnya Polsek Bekasi Barat mengajak semua lapisan masyarakat untuk memerangi narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat membahayakan dan Stop Tawuran karena akan ditindak tegas sesuai aturan hukum dikenakan sanksi pidana penjara.”

(Tangi.S)

Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad Hadiri Penyambutan Mendagri dan 2 Wamendagri yang Baru

Kota Bekasi || MGKN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi menyambut dua Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) yang baru dilantik, pada sebuah perayaan yang turut dihadiri oleh Penjabat (PJ) Walikota Bekasi, Gani Muhammad. Selasa (22/10).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito menegaskan terkait pentingnya pemilihan Wakil Menteri Perempuan untuk memperkuat kepemimpinan di Kemenenterian Dalam Negeri. Tito menyampaikan apresiasi tinggi kepada salah satu Wakil Menteri terpilih, Ribka Haluk, atas kontribusinya selama ini dalam mengatasi berbagai tantangan selama menjadi Pj. Gubernur di Papua Tengah.

Dalam pernyataannya, Ribka Haluk menyampaikan pencapaiannya di Papua Tengah tak lepas juga dari dukungan masyarakat.

"Untuk menyelenggarakan dan membangun sistem pemerintahan yang baik, peran masyarakat sangat besar. Kami beserta masyarakat di Papua, sudah membangun dan mempertahankan situasi yang kondusif di Papua, dan ke depannya akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas saya di Mendagri untuk terus membangun Bangsa dan Negara lebih baik,” tegas Ribka Haluk.

Atas dipercayakannya sebagai Wakil Mendagri, Bima Arya mengungkapkan terima kasih karena telah diberi kepercayaan dan amanah.

"Saya merasa bangga telah dipercaya dan diberi amanah menjadi Wakil Mendagri, terimakasih untuk Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming. Di bawah kepemimpinan Bapak Tito Karnavian, yang sudah sangat berpengalaman, tentu menjadi semangat bagi saya terutama untuk terus berkomitmen mewujudkan Kemendagri yang solid dan terus berkontribusi besar bagi kemajuan Negara dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.

Pelantikan dua Wakil Menteri Dalam Negeri ini diharapkan dapat memperkokoh kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri dalam melayani masyarakat. Menurut Menteri Tito, “dengan pengalaman yang dimiliki oleh kedua Wamendagri, serta di bawah arahan Mendagri Tito Karnavian, Kemendagri siap menghadapi berbagai tantangan ke depan demi membangun sistem pemerintahan yang lebih baik,” tuturnya.

Sebagai Penjabat Kepala Daerah dan juga salah satu bagian dari Kementerian Dalam Negeri, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menegaskan bahwa akan mendukung penuh segala kebijakan dan program Kemendagri demi kepentingan Bangsa dan Negara.

“Atas nama Pemerintah Kota Bekasi dan sebagai salah satu Aparatur di Kemendagri yang dipercayakan untuk menjabat di Kota Bekasi sampai dengan Kepala Daerah terpilih nantinya, saya akan tegak lurus mendukung setiap langkah Menteri, Wamen, dan para jajarannya untuk menjalankan program-program pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia seperti yang diamanatkan Presiden, dan tentu itu semua tidak terlepas dari dukungan warga masyarakat,” tutup Gani Muhamad.

(Red)

Pengamanan Kampanye Pilkada DKI: Polda Metro Jaya Utamakan Pendekatan Preemtif dan Preventif

Jakarta || MGKN 

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan stakeholder terkait melaksanakan pengamanan terpadu dalam rangka tahap kampanye Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Mantap Praja Jaya – 2024” digelar dengan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan pentingnya pengamanan yang komprehensif dalam memastikan kelancaran dan keamanan seluruh rangkaian kampanye Pilkada 2024.

“Kami mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam operasi ini, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari potensi gangguan keamanan selama masa kampanye berlangsung,” ujarnya

Sebanyak 278 personel diterjunkan untuk memastikan pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Personel yang terlibat terdiri dari satuan tugas operasi daerah ("Satgasopsda) yang dikerahkan ke empat wilayah kota Jakarta diantarannya: administrasi, sebagai berikut:

Jakarta Pusat: 88 personel, ditempatkan di:

Jalan Karet Pasar Baru Barat, Karet Tengsin Tanah Abang: 44 personel

Jalan Sabeni Kebon Melati: 44 personel

Jakarta Selatan: 14 personel, ditempatkan di:

Jalan Pemuda Srengseng Sawah: 14 personel

Jakarta Timur: 88 personel, ditempatkan di:

Jalan Pisangan Baru Tengah, Matraman: 44 personel

Jalan Squadron, Kampung Baru Halim PK, Kecamatan Makasar: 44 personel

Jakarta Barat: 88 personel, ditempatkan di:

Jalan Srengseng Raya, Srengseng, Kembangan: 44 personel

Pasar Bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk: 44 personel

Untuk rekayasa lalu lintas, Polda Metro Jaya akan memberlakukan penyesuaian secara situasional berdasarkan eskalasi yang terjadi di lapangan.

Ade Ary juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari lokasi-lokasi yang menjadi titik kampanye untuk menghindari potensi kemacetan lalu lintas.

“Kami menyarankan masyarakat pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari kawasan kampanye guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari warga,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahap kampanye berlangsung.

“Kami berharap semua pihak dapat menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif, sehingga kegiatan kampanye Cagub dan Cawagub bisa berjalan dengan tertib. Bagi masyarakat yang ikut serta atau menonton kampanye, kami juga mengingatkan agar berhati-hati menjaga barang-barang pribadinya.”

Pengamanan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024 berlangsung dalam suasana yang aman dan tertib, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh peserta maupun masyarakat umum. Pungkasnya.

(Red,**)

Pengurus Forum Puspa Di Lantik PJ Wali Kota Bandung

Bandung || mediagardakeadilannews.com

Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara melantik pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Bandung periode 2024-2028. Pelantikan dilaksanakan di Hotel Savoy Homann, Jln. Asia Afrika, Rabu (16/10/2024).

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi, Ketua Forum Puspa Jawa Barat, Kepala DP3A Kota Bandung , dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta pejabat public dan kewilayahan Pemkot Bandung.

Pj Wali Kota Bandung pada kesempatan tersebut menyambut baik kehadiran Puspa Kota Bandung. Koswara berharap, Puspa Kota Bandung bisa menjadi mitra Pemkot Bandung dalam menyelesaikan masalah perempuan dan anak.

“Semoga Puspa Kota Bandung bisa menjadi mitra Pemkot dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Puspa Provinsi Jawa Barat, Euis Ratnaningsih mengapresiasi hadirnya Forum Puspa Kota Bandung. Hal tersebut sebagai bentuk nyata bahwa Kota Bandung memiliki konsen terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

"Forum Puspa ini sebagai partipasi publik, sehingga kami gabungkan pentaheliks unsur pemerintah. Kota Bandung luar biasa, organisasi hingga stakeholder juga ada di dalamnya. Saya senang sekali, Forum Puspa langsung bergerak," tuturnya.

Ia pun memastikan pedoman yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia bisa diselesaikan oleh Forum Puspa Kota Bandung.

"Harus diupayakan bisa terselenggara yaitu 5 pedoman arahan presiden, seperti peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, pendidikan, hingga menuntaskan KDRT dan perdagangan manusia. Ini kerja kita, akan dibedah dalam rapar kerja Forum Puspa, katanya.

Berikut 5 arahan presiden untuk Forum Puspa yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalan pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan perempuan dan anak dan penurunan pekerja anak pencegahan perkawinanan

Ketua Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe berharap keberadaan Puspa Kota Bandung bisa menghadirkan solusi terkait persoalan perempuan dan anak di Kota Bandung.

"Kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan tentunya masyarakat di Kota Bandung," katanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Puspa, lanjut Salmiah, kami akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyejahterakan perempuan dan anak.

"Kami berusaha mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak," katanya.

Salmiah mengungkapkan, program kerja yang akan dilaksanakan Puspa Kota Bandung dalam waktu dekat adalah membentuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

"Kami mendorong Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak segera terbentuk di Kota Bandung, karena bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Bandung," ujarnya.

Sementara itu, pengurus Puspa Kota Bandung yang dilantik adalah: Hj. Salmiah Rambe (Ketua), Dade Gunadi Firdaus (Wakil Ketua), Ati Suprihatin (Sekretaris), Weny Windya Hapsary (Wakil Sekretaris), Akhmad Roziqin (Bendahara), Veronika Yeane Yosef (Wakil Bendahara), Bambang Rustanto (Bidang Pemberdayaan Perempuan), dan Djulaiha Sukmana (Bidang Perlindungan Anak)

(Red**)