Selamat Dan Sukses Sebagai Dirut PT Sinergi Patriot Bekasi, Aldo Sirait

                   Aldo Sirait 

Bekasi || mediagardakeadilannews.com Melalui proses seleksi terbuka yang ketat dan transparan, Aldo Sirait, S.H., M.H., resmi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi untuk periode 2025–2030. Penetapan tersebut diumumkan oleh Panitia Seleksi melalui surat pengumuman Nomor. 900.1.13.2/36/Pansel-Dir.Sinergi tertanggal 7 Juli 2025.

Seleksi calon direktur ini mengacu pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1.13.2/Kep.219-Ek/IV/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur PT Sinergi Patriot Bekasi. Aldo dinyatakan memenuhi seluruh kriteria dan dinilai layak memimpin BUMD strategis tersebut selama lima tahun ke depan.

Penunjukan Aldo Sirait diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi PT Sinergi Patriot Bekasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang adaptif, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski lebih dikenal sebagai pengacara, Aldo Sirait juga memiliki pengalaman di sektor hilir minyak dan gas (migas), khususnya dalam distribusi dan pemasaran. Ia tercatat pernah berkecimpung sebagai mitra Pertamina di bidang transportasi dan penjualan migas sejak 2006 hingga 2023.

Latar belakang itulah yang mendorong dirinya mencalonkan diri sebagai Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, yang bergerak di sektor distribusi dan perdagangan migas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adhianto, dan Panitia Seleksi atas kepercayaan yang diberikan. Saya siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan Kota Bekasi yang sejahtera dan berdaya saing,” ujar Aldo.

Ia juga menyinggung kondisi PT SPB yang sebelumnya mengalami kerugian dan keterbatasan perkembangan. Dirinya menyampaikan optimisme untuk memperbaiki citra perusahaan.

“Dengan niat tulus untuk kemajuan masyarakat Kota Bekasi, saya akan mengerahkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki guna meningkatkan potensi omzet serta keuntungan perusahaan. Tidak ada lagi anggapan bahwa BUMD selalu merugi,” ujarnya.

Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bekasi dinilai memiliki potensi besar dalam sektor migas, terutama penjualan gas untuk industri dan perdagangan. Aldo menyatakan akan mengoptimalkan peluang tersebut tanpa bergantung pada tambahan anggaran.

“Potensi di sektor ini akan kita maksimalkan secara bertahap agar dapat menjadi penggerak utama kinerja perusahaan,” tegasnya.

Proses seleksi berlangsung melalui tahapan administratif, uji kelayakan dan kepatutan, hingga wawancara oleh Wali Kota Bekasi selaku pemegang saham pengendali. Panitia menyatakan seluruh proses berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan latar belakang di bidang hukum dan bisnis, Aldo Sirait diharapkan dapat mendorong transformasi manajerial, efisiensi operasional, serta peningkatan kontribusi PT SPB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.(Srd)

“Potensi di sektor ini akan kita maksimalkan secara bertahap agar dapat menjadi penggerak utama kinerja perusahaan,” tegasnya.

Proses seleksi berlangsung melalui tahapan administratif, uji kelayakan dan kepatutan, hingga wawancara oleh Wali Kota Bekasi selaku pemegang saham pengendali. Panitia menyatakan seluruh proses berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan latar belakang di bidang hukum dan bisnis, Aldo Sirait diharapkan dapat mendorong transformasi manajerial, efisiensi operasional, serta peningkatan kontribusi PT SPB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

(Redaksi)

Kejari Cikarang Disorot Ketua RJN Bekasi Raya Terkait Penanganan Dugaan Penyelewengan Dana Desa SumberJaya.

Kab.Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun Anggaran 2024* di Desa SumberJaya, Kecamatan Tambun Selatan, yang kini sedang ditangani oleh *Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang,* tengah menjadi perhatian masyarakat. Publik mendesak adanya kejelasan perkembangan kasus tersebut agar tidak berakhir sebagai wacana semata.

Pelapor: Belum Ada Informasi Resmi dari Kejaksaan

Fajar Shodick, salah satu dari tiga pelapor kasus ini, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi ataupun klarifikasi resmi dari Kejari Cikarang.

Saya masih menanti kabar baik dan kepastian hukum atas pelaporan kami, agar kasus ini tidak hanya sebatas isapan jempol saja, tegas Fajar.

Dirinya berharap ada mekanisme komunikasi yang terbuka antara aparat penegak hukum dan masyarakat, terutama para pelapor.

Kasus ini sudah jadi sorotan publik. Sesekali pihak Kejaksaan berikanlah press release resmi, apa saja yang sudah dilakukan, siapa saja yang dipanggil, dan tahapan mana yang sudah dicapai, imbuhnya.

Bukti Proses Hukum: Surat Perintah Penyidikan Telah Terbit.

Sebagai catatan, ketiga pelapor yakni *Fajar Shodick, Endang Susanto, dan Muhammad Taufiq Arafic* telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejari Cikarang pada tanggal 6 Mei 2025. Pemeriksaan itu mengacu pada *Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1649/M.2.31/Fd.2/05/2025, tertanggal 2 Mei 2025.

Ketua *Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya*, Hisar Pardomuan, menyampaikan pernyataan tegas terhadap lambannya respons dan minimnya transparansi dari Kejaksaan.

Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Jangan tunggu masyarakat kehilangan kepercayaan karena ketertutupan. Kami desak Kejari Cikarang bertindak profesional, independen, dan menjunjung keterbukaan publik.

Kalau Kejagung bisa transparan, Kejari juga harus mampu!

Hisar menegaskan bahwa media memiliki fungsi sosial untuk mengawal kebenaran, bukan sekadar mencatat berita.

Kasus ini bukan lagi hanya soal hukum, tetapi soal akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat desa kepada negara.

Harapan Masyarakat: Tegakkan Hukum, Lindungi Desa

Masyarakat Desa SumberJaya berharap aparat penegak hukum menegakkan proses secara adil, tanpa tebang pilih. Para pelapor juga meminta agar kasus ini tidak dipolitisasi dan tetap berada di jalur hukum murni.

Publik menanti transparansi dan langkah konkret dari pihak Kejari Cikarang sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum di tingkat lokal.

(Hms RJN *)

Road to School (ROTSO) KPK 2025: Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi,Berkolabarasi Bersama Dinas Pendidikan Cegah Korupsi.

Apa Tujuan KPK Hadir di Bekasi? Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam Pencegahan Korupsi? Simak Penjelasan Lengkapnya.

KPK RI Edukasi Kepala Sekolah Melalui ROTSO 2025.

Kabupaten Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali menjalankan program *Road to School (ROTSO) KPK 2025: Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi,* dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah rangkaian kegiatan hari kedua. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan penguatan pemahaman kepada para kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Bekasi mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dalam dunia pendidikan.

Kegiatan Dipusatkan di Gedung Wibawa Mukti

Senin, 7 Juli 2025, kegiatan edukatif ini dilaksanakan di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi. Turut hadir ratusan kepala sekolah SMP negeri dari berbagai kecamatan, serta jajaran pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menandai komitmen kuat antara KPK dan pemerintah daerah untuk membangun budaya integritas di lingkungan satuan pendidikan.

Sambutan Resmi Dinas Pendidikan: Terima Kasih dan Harapan

Herry Herlangga, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas kehadiran dan kontribusinya dalam memberikan pencerahan kepada para kepala sekolah. Ia menekankan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang batasan tindakan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi.

Kami berharap, melalui kegiatan ini, tidak ada lagi kepala sekolah yang merasa khawatir atau bingung apakah tindakan administratif mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Edukasi seperti ini sangat penting agar tidak ada celah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan kontrol sosial, ujar Herry Herlangga

Amir Arief: Pendidikan Antikorupsi Harus Dimulai dari Sekolah.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menyampaikan bahwa pembangunan integritas harus dimulai dari satuan pendidikan. Ia menekankan bahwa guru dan kepala sekolah adalah garda depan dalam membentuk generasi antikorupsi.

Kita tahu bahwa pendidikan antikorupsi tidak bisa ditunda. Ia harus ditanamkan sejak di bangku sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga ke pendidikan tinggi. Tenaga pendidik adalah agen perubahan,tegas Amir Arief.

Mengapa Kepala Sekolah Menjadi Sasaran Edukasi.

Kepala sekolah memegang posisi strategis dalam manajemen anggaran dan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan. Dalam praktiknya, mereka kerap menjadi sasaran tekanan oleh pihak-pihak tertentu dengan dalih pengawasan. ROTSO KPK 2025 hadir sebagai solusi preventif agar kepala sekolah memahami hak, kewajiban, serta batasan yang sah dalam pengelolaan anggaran dan program sekolah.

ROTSO KPK 2025: Program Berkelanjutan dan Merata.

ROTSO KPK merupakan program nasional yang menyasar berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah fokus. Kabupaten Bekasi menjadi daerah kedua setelah Kabupaten Bogor yang menerima kunjungan edukatif KPK. Tahun lalu, program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Madura.

Harapan: Sekolah Menjadi Benteng Terdepan Pencegahan Korupsi

Dengan berakhirnya sesi edukasi bersama kepala sekolah, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan semakin memahami pentingnya tata kelola yang transparan dan berintegritas. KPK menegaskan bahwa membangun budaya antikorupsi bukan semata penegakan hukum, tapi juga pembentukan karakter sejak dini.

(Redaksi)

17 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Satu Diantaranya Raih Bintang Tiga

7 Juli 2025 – Sebanyak 17 Perwira Tinggi (Pati) Polri resmi mendapat kenaikan pangkat

Jakarta || mediagardakeadilannews.com

7 Juli 2025 – Sebanyak 17 Perwira Tinggi (Pati) Polri resmi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/polri/Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Kenaikan Pangkat Ke dan Dalam Golongan Pati Polri.

 Dalam daftar tersebut, satu Pati naik ke pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) atau bintang tiga, yakni KJP Winarto, S.H., M.H.. Sementara itu, enam Pati naik ke pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau bintang dua, dan sepuluh Pati lainnya naik ke pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) atau bintang satu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan integritas para perwira tinggi Polri.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya sekadar penghargaan struktural, tetapi juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para perwira tinggi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo, Senin (7/7/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polri terus mendorong pembinaan karier yang profesional dan berintegritas bagi seluruh personel.

“Kepemimpinan yang kuat, profesionalisme, serta semangat pengabdian adalah hal utama yang terus ditanamkan dalam tubuh Polri sebagai transformasi Polri yang Presisi,” tambahnya.

Adapun daftar lengkap Pati yang mendapat kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

Naik ke pangkat Komisaris Jenderal Polisi:

1. KJP Winarto, S.H., M.H.

Naik ke pangkat Inspektur Jenderal Polisi:

2. IJP Arradina Zessa Devy, S.H.

3. IJP Arif Rachman, S.I.K., M.T.C.P.

4. IJP Wahyu Bintono Hari Bawono, S.H., S.I.K., M.H.

5. IJP Edi Mardianto, S.I.K., M.Si.

6. IJP Dedy Kusuma Bakti, S.I.K., M.T.C.P.

7. BJP Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc.

8. BJP Sri Bardiyati, S.Sos., M.Si.

9. BJP Ulung Sampurna Jaya, S.I.K., M.H.

10. BJP Irwansyah, S.I.K., M.H., C.L.A.

11. BJP Antonius Kiritin Kunto Darsono, S.Sos., S.I.K., M.Si., Ph.D.

12. BJP Mujiyono, S.I.K., M.A.P.

13. BJP Harun Yuni Aprin, S.H., S.I.K., M.Si.

14. BJP Ihsan Amin, S.I.K., M.H.

15. BJP Nurcholis, S.I.K., M.Si.

16. BJP A. Rahmat I., S.I.K., M.Si.

17. BJP R. Ferry Indarmawan, S.H., S.I.K.

Dengan kenaikan pangkat ini, diharapkan jajaran Pati Polri yang baru dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

(Redaksi)

Terkait Statemant yang Menyinggung InsanPers,Insan Pers Karawang Serukan Boikot Pemberitaan KDM Gubernur Jawa Barat

.           Insan Pers Karawang

Karawang || mediagardakeadilannews com

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menuai kontroversi setelah mengajak masyarakat dan pejabat publik untuk mengabaikan media.

Dalam statement nya yang viral di medsos KDM mengatakan "tidak kerjasama dengan media"  dan menyarankan agar kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar menyampaikan informasi langsung melalui media sosial, tanpa melalui media massa. 

Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap profesi wartawan dan melecehkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Pasca  adanya Pernyataan Sikap dari beberapa organisasi di kota dan kabupaten Bekasi beberapa hari lalu, kini muncul reaksi dari jurnalis Karawang.

Beberapa para insan pers di Karawang menggelar forum diskusi pada Senin, 7 Juli 2025, dan menyatakan sikap tegas untuk memboikot total segala bentuk publikasi mengenai Dedi Mulyadi

"Kalau KDM tidak mengakui keberadaan media, buat apa kita mempublikasikannya, "Kita putuskan untuk memboikot segala bentuk pemberitaan tentang dia, tegas Mr . KiM CEO Media Lintaskarawang.com sekaligus aktivis senior Karawang yang memimpin diskusi tersebut. 

Boikot ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk kemarahan mendalam dari insan pers terhadap narasi pengkerdilan media.

Selain itubJurnalis senior Karawang, Romo, menekankan bahwa pers dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dan bukan hanya soal profesi, tapi juga soal konstitusi, imbuhnya

Gelombang protes terhadap statement KDM di prediksi akan meluas ke wilayah lain di Jawa Barat, menyusul seruan solidaritas wartawan dari berbagai organisasi Pers di Jawa Barat.

(Redaksi)

Korbrimob Polri Evakuasi Korban Tanah Longsor dan Hanyut di Cisarua Bogor

Ket Foto Tim SAR Saat  evakuasi korban.

Bogor || mediagardakeadilannews com

Personel Siaga SAR Batalyon D Resimen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri diterjunkan untuk membantu pencarian korban hanyut dan evakuasi longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu (06/07/2025).

Sebanyak 30 personel SAR Brimob Batalyon D Resimen I Pasukan Pelopor dipimpin IPTU I Putu Wardana, S.H., melaksanakan apel di Mako sebelum diberangkatkan ke lokasi kejadian. Setibanya di Polsek Cisarua, tim langsung berkoordinasi dengan unsur terkait seperti Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD, Sekretaris Kecamatan Megamendung, dan Sekretaris Desa Cipayung Girang.

Tim SAR kemudian dibagi dua, masing-masing fokus pada pencarian korban hanyut dan evakuasi longsor. Dalam proses evakuasi, personel berhasil mengevakuasi sebuah mobil yang tertimpa material longsor dan mencari kemungkinan adanya korban di dalamnya.

Tak lama berselang, tim menemukan satu korban tertimbun tanah longsor dalam kondisi meninggal dunia, Identitas korban masih belum diketahui dan masih dalam proses pendataan.

Hingga saat ini, proses evakuasi dan pencarian korban lainnya masih terus berlangsung.

(Redaksi)

Klarifikasi : RSUD Cabangbungin Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Kab.Bekasi Cabang Bungin || mediagardakeadilannews com Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin merilis klarifikasi resmi terkait video dan informasi viral yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat. Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama RSUD Cabangbungin, dr. Erni Herdiani, melalui siaran pers tertulis pada Minggu (6/7/2025).

Dalam pernyataan tersebut, pihak RSUD menanggapi lima isu yang ramai dibicarakan, yakni pemutusan hubungan kerja dengan tenaga outsourcing, keluhan pelayanan pasien, dugaan kasus asusila, jatuhnya bendera Merah Putih di area rumah sakit, serta isu terhadap kinerja rumah sakit dan tuntutan pencopotan direktur.

1. Pemutusan Tenaga Kerja Outsourcing

Pihak RSUD menegaskan bahwa pemutusan kontrak kerja sama pengadaan jasa tenaga keamanan dan kebersihan yang berlaku hingga 31 Juli 2025 dilakukan berdasarkan analisis hukum, akuntabilitas, dan profesionalisme. Surat pemberitahuan resmi telah dikeluarkan pada 30 Juni 2025.

"Keputusan ini bukan semata-mata masalah administrasi, tetapi menyangkut pertanggungjawaban kontraktual, termasuk bukti pembayaran BPJS dan payroll," jelas dr. Erni.

RSUD juga menemukan adanya dokumen penting seperti KTA dan Sertifikat Gada Pratama yang tidak terdaftar, yang telah dikonfirmasi ke Polda Banten melalui surat resmi. Namun, tenaga outsourcing yang memiliki kinerja dan sikap baik tetap diberi peluang untuk bergabung melalui mitra outsourcing lainnya di masa depan.

2. Keluhan Pelayanan Pasien

Menanggapi video yang menyebutkan pasien dibiarkan menunggu lama di UGD, RSUD menyebut informasi tersebut tidak akurat. Menurut dr. Erni, penempatan pasien dilakukan berdasarkan kriteria medis, seperti usia, jenis kelamin, dan jenis penyakit.

"Kapasitas kami saat ini hanya 50 tempat tidur, sementara tingkat hunian telah melebihi 100 Persen dalam tiga bulan terakhir," ungkapnya.

Pihak rumah sakit juga rutin memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga serta menawarkan rujukan ke rumah sakit lain. Pemkab Bekasi tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk pengembangan fasilitas RS.

3. Dugaan Kasus Asusila

Dr. Erni menyebut dugaan kasus asusila tersebut telah ditindaklanjuti sejak tahun lalu. "Kami telah melakukan investigasi internal, berkoordinasi dengan Komite Etik dan organisasi profesi, serta memberhentikan dokter yang bersangkutan per 1 Mei 2024," ujarnya.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan, RSUD tidak menghalangi proses hukum yang sesuai peraturan perundangan.

4. Jatuhnya Bendera Merah Putih

Menjawab isu jatuhnya bendera Merah Putih di area rumah sakit, dr. Erni menjelaskan bahwa insiden itu terjadi saat proses pengeringan bendera setelah dicuci. "Pengait kain kemungkinan terlepas, dan tidak ada unsur kesengajaan atau pelecehan terhadap simbol negara. Kami sangat menjunjung tinggi nilai nasionalisme," katanya.

5. Kinerja RSUD dan Isu Pencopotan Direktur

RSUD Cabangbungin merupakan rumah sakit pemerintah satu-satunya di wilayah utara Kabupaten Bekasi, dan telah meraih berbagai prestasi. Di antaranya, Juara 1 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2024 dan masuk Top 5 KIJB dengan inovasi “Rusa Berlian”.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90 (kategori sangat baik), dan Reformasi Birokrasi sebesar 83,24 (kategori A). BOR (Bed Occupancy Rate) melonjak dari 17,4% pada 2022 menjadi 116,59% di Juni 2025.

Dibawah kepemimpinannya sejak Maret 2023, kepercayaan publik terus meningkat. Ia juga dinobatkan sebagai Top 3 PNS Berprestasi Jawa Barat 2024 dan mewakili provinsi pada Anugerah ASN Tingkat nasional.

"Tuntutan pencopotan direktur perlu dikaji motifnya. Jika tidak berdasar, hal tersebut bisa masuk dalam kategori pencemaran nama baik," tegas dr. Erni.

Pihak RSUD Cabangbungin menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelayanan masih terdapat kekurangan, dan membuka diri terhadap kritik dan saran demi peningkatan mutu layanan.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun zona integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya. 

(Redaksi)