Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Empat Pulau Masuk Wilayah Administratif Provinsi Aceh

Keterangan foto: Hadi Prasetyo Menteri Sekertaris Negara (ft Istimewa)

Jakarta || mediagardakeadilannews.com

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi telah mengumumkan keputusan pemerintah terkait status administratif empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki pemerintah, keempat pulau tersebut secara administratif ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh di Komplek Istana Presiden Jakarta, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Menurut Mensesneg bahwa Presiden menjelaskan, keputusan ini berlandaskan kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. “Keputusan ini diambil berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk dokumen dari pemerintah Provinsi Aceh, Sekretariat Negara (Setnek), serta Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Presiden dalam pernyataannya.

Untuk memberikan penjelasan lebih rinci, Presiden telah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memaparkan kronologi serta dasar-dasar hukum yang mendukung keputusan tersebut. Mendagri akan menjelaskan temuan dokumen-dokumen terkait yang menjadi acuan, baik dari pemerintah daerah maupun instansi pusat.

Dengan penetapan ini, pemerintah berharap agar tidak ada lagi keraguan mengenai status administratif keempat pulau tersebut. Keputusan ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, masyarakat diminta menunggu penjelasan resmi dari Mendagri terkait detail keputusan ini, termasuk implikasinya bagi administrasi dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

(**)

Organisasi Wartawan Kawal Laporan Dugaan Penghinaan Dan Pelecehan Profesi Wartawan di Polda Metro Jaya.

Sejumlah organisasi wartawan melaporkan oknum berinisial ( Ir.A) yang diduga melakukan penghinaan, pelecehan dan pencemaran profesi jurnalis ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 13 Juni 2025.

Jakarta ||mediagardakeadilannews.com

Beberapa perwakilan organisasi wartawan yang mengawal pelaporan tersebut diantaranya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB),PWI Bekasi Raya, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya,dan Forum Wartawan Jakarta Indonesia (FWJI) Bekasi Raya.

Dalam laporan tersebut teregister Nomor : STTLP/B/4016/VI/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ketua AWIBB DPD Jawa Barat, Raja Simatupang selaku Pelapor mengatakan bahwa opini yang sudah di tuangkan didalam narasi oleh oknum (Ir.Ar) sudah sangat diluar batas, berita hoaxs (berita bohong), fitnah, dan sangat melecehkan profesi jurnalis,ujar Raja saat selesai membuka pelaporan di Polda Metro Jaya, Jumat, 13/06/2025.

Suranto, S.E., S.H., CCD., selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa dalam hal pelaporan pada Polda Metro Jaya terkait pasal 311 KUHPidana tentang pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah. Fitnah didefinisikan sebagai perbuatan menuduh seseorang melakukan kejahatan tanpa bukti yang kuat dan benar. dan atau 315 KUHPidana

Tentang tindakan yang tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik (pencemaran tertulis atau lisan yang disiarkan di tempat umum).

"Kami atas nama pelapor yang telah diberikan Kuasa Penuh Kepada  Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suranto, S.H. & Partners, akan terus mengawal kasus ini demi marwah profesi wartawan yang jelas - jelas sudah di lindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan tugas jurnalistik.

(**)

Hasil Munas I PBB, Lambok F Sihombing Kembali Terpilih Aklamasi Menjadi Ketua Umum

Bogor Jabar || mediagardakeadilannews.com

Musyawarah Nasional Pemuda Batak Bersatu (Munas PBB) yang pertama, berlangsung sukses di Hotel Green Peace Bogor, Sabtu (14/6/2025). Lambok F Sihombing pun kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PBB periode 2025 – 2030.

Dalam sambutannya, Lambok F Sihombing usai terpilih kembali, menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan Munas PBB yang pertama ini.

Lambok F Sihombing juga menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PBB periode 2025-2030.

Ia mengatakan bahwa jabatan ini bukan hanya penghormatan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh amanah dan keikhlasan.

Lambok berharap seluruh pengurus dan anggota PBB dapat bekerja sama untuk membenahi, membesarkan, dan memajukan PBB di seluruh Indonesia.

Ia juga meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukannya selama ini dan berharap bahwa seluruh anggota PBB dapat memberikan masukan dan kritikan yang membangun untuk menjadikan PBB lebih baik.

Dalam kesempatan ini, Lambok F Sihombing juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu dan mendukung kegiatan Munas ini. Ia berharap Munas ini dapat menjadi momentum untuk memajukan PBB di seluruh Indonesia.

(***)

Munas Pertama Pemuda Batak Bersatu (PBB) 2025, dihadiri Kepala Bidang Idwasbang Bangkesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Bogor.

Bogor Jabar || mediagardakeadilannews.com

Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Bogor Ari hadir mewakili Kesbangpol Kota Bogor pada Musyawarah Nasional 1 Pemuda Batak Bersatu yang dilaksanakan pada Jumat 13 Juni 2025 di Green Forest Hotel Bogor.

Dalam wawancara awak media Kepala Kesatuan Badan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor Ari Menyampaikan atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat, sangat mengapresiasi sekali kegiatan Munas Pertama dari Pemuda Batak Bersatu (PBB). Karena kegiatan ini sangat positif sebagai mana kita ketahui juga, khusus kami dari Kesbangpol seluruh Ormas sudah ditangani.

“Saya kira kedepan seluruh Ormas-ormas kami bina, kemudian bisa sebagai kontrol sosial bagi pemerintah dalam memajukan pembangunan, sekaligus bisa hadir dan bekerjasama terutama dengan Organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB). Saya kira banyak hal yang harus kita kerjasama.”ujarnya

Kita sebagai pemerintah sangat mendukung sekali terhadap organisasi -organisasi yang siap bekerjasama, khususnya hari ini Pemuda Batak Bersatu (PBB).

“Kesbangpol dengan harapan kerjasama kolaborasi baik pemerintah daerah kota dan kabupaten, provinsi Jawa barat, hingga ditingkat pemerintah pusat atau Skala nasional.

“Oleh sebab itu perlu dukungan semua pihak,termasuk seperti organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB).

“Pesan dari pak Gubernur diharapkan adanya Musyawarah Nasional (Munas) berhasil dengan baik, Pengurus yang terpilih memang mempunyai tanggung jawab yang bersama-sama untuk membangun Jawa Barat.”tutupnya.

(**)

Demi keselamatan Warga Akses Jalan Tambun Diperketat, Pemerintah Daerah Libatkan TNI Dan Polri.

Bekasi Tambun Selatan || mediagardakeadilannews.com Pengamanan kegiatan pembukaan akses jalan warga di Kampung Tambun RT 01/02, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dilakukan dengan pengawasan ketat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pembangunan jalur tembus yang berbatasan dengan saluran pengairan Tambun dan Jalan St. Hasanuddin. Sabtu (14/06/2025)

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuryanti, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Camat Tambun Selatan, Drs. Sofian Hadi, M.M., serta Danramil 01/Tambun, Mayor Czi Sali. Kegiatan juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petugas dari PT KAI.

Kepala Stasiun DAOP 1 Tambun, Krisna, menegaskan pentingnya pengawasan di sekitar perlintasan kereta api dan area tegangan tinggi. “Perlu adanya petugas keamanan dari instansi terkait di titik-titik rawan seperti perlintasan dan jaringan listrik jalur kereta,” ujarnya.

Ia juga mengimbau agar penggunaan alat berat, seperti excavator, dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gangguan terhadap jalur kereta aktif. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mencegah kecelakaan maupun kerusakan infrastruktur vital.

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan warga serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

(**)

Polda Metro Jaya Gelar FGD Bahas Konflik Agraria dan Premanisme di Jabodetabek

Jakarta || mediagardakeadilannews.com Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Permasalahan Penanganan Agraria yang Berkeadilan di Tengah Maraknya Aksi Premanisme”, Kamis (12/6/2025).

Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dan diikuti jajaran pejabat utama serta sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan instansi.

FGD ini membahas meningkatnya kasus konflik agraria di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kerap disusupi oleh aksi premanisme. Hadir dalam kegiatan ini Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirreskrimsiber, Dansat Brimob, Kabidpropam, Kabidhumas, Auditor Itwasda, Wadir Intelkam, serta para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya.

Sejumlah narasumber dari instansi pemerintah dan akademisi turut memberikan pandangan dan masukan dalam diskusi, seperti Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Bahtiar Bahruddin, Guru Besar Universitas Pancasila Prof. Dr. Agus Surono, Staf Ahli Partisipasi Masyarakat dan Pemda Kementerian ATR/BPN Irjen Pol Drs. Widodo, serta Karoops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan bahwa maraknya konflik agraria di wilayah hukumnya kerap berujung pada tindakan premanisme. Hal inilah yang mendorong digelarnya FGD sebagai langkah strategis untuk merumuskan penanganan bersama.

“Permasalahan agraria seringkali menjadi pemicu konflik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan aksi premanisme. Dalam FGD ini kami ingin menyusun langkah konkret dan berkelanjutan dalam menanggulangi permasalahan tersebut,” kata Wira kepada wartawan.

Ia juga menyebut, perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (melalui Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi), serta dari Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) turut hadir dan memberikan pandangan mereka terkait penanganan konflik lahan di wilayah masing-masing.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek, jika menemukan konflik agraria yang mengarah pada praktik premanisme agar segera melaporkannya. Kami siap menindak bersama stakeholder terkait,” tegasnya.

Wira juga menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.

“Itu komitmen kami, negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono menyampaikan bahwa konflik agraria kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah, bahkan melakukan pendudukan ilegal atas lahan. Ia menyebut sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berkeadilan.

“Kita harus pastikan apakah pendudukan itu sah secara hukum atau tidak. Jika tidak, maka penegakan hukum wajib dilakukan agar masyarakat yang benar-benar memiliki hak atas tanah bisa terlindungi,” jelas Ilyas.

Ia menegaskan,negara tidak boleh membiarkan mafia tanah memutarbalikkan fakta. Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum, kementerian, dan pemerintah daerah sangat penting, termasuk dukungan dokumen resmi dari ATR/BPN.

“Jangan sampai mafia tanah berteriak sebagai korban, sementara korban yang sebenarnya justru dikira pelaku. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama,” tandasnya.

Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas penanganannya. Tujuannya agar keadilan agraria sebagai proses sosial dapat benar-benar terwujud.

(**)

Evaluasi Kinerja 100 Hari Bupati-Wakil Bupati Bekasi: 81,4% Responden Puas

Kabupaten Bekasi || mediagardakeadilannews.com

Tim litbang (penelitian dan pengembangan) bentukan Aliansi Ormas Bekasi bekerjasama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) merilis tingkat opini, kepuasan dan evaluasi publik atas 100 hari kinerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja di kantor sekretariat Aliansi Ormas Bekasi, Kota Legenda Grand Wisata Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa, 10 Juni 2025.

Hasilnya, 72,9 responden puas dengan kinerja Ade Kuswara Kunang dan dr Asep Surya Atmaka selama lebih dari 3 bulan menjadi Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi. Sisanya kurang puas sebanyak 20% dan tidak puas 

Survei dilakukan sejak Sabtu, 31 Mei 2025 sampai dengan 06 Juni 2025 terhadap target survey yang dipilih dari grup Aliansi Ormas Bekasi. 

Terhitung sebanyak 1.850 responden memberikan penilaian, masukan dan evaluasi terhadap kinerja  Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. 

"Survey evaluasi publik, menggunakan Google Form untuk mempermudah penelitian," kata ketua umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin didampingi Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dalam rilisnya. 

Kelebihan google form ini, kata HM Zaenal Abidin, selain mudah dalam penggunaannya, dan gampang dibagikan lewat medsos, open source hingga mampu menyajikan data responden dalam bentuk diagram maupun spreadsheet.

HM Zaenal Abidin menambahkan, ada 72,9% responden yang puas terhadap kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. 

"72,9% menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja," ucapnya. Sedangkan 20% menyatakan kurang puas dan sisanya tidak puas.

"Secara umum angka ini karena ini masih awal-awal pemerintahan, atau yang dikenal dengan istolah kita sebut dengan masa 100 hari," kata HM Zaenal abidin.

"Seringkali tingkat kepuasan terhadap presiden itu sulit dibedakan antara evaluasi, harapan dan dukungan," imbuhnya.

HM Zaenal Abidin menjelaskan ada kemungkinan harapan dan dukungan responden di balik tingginya angka kepuasan terhadap kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. Dukungan ini karena Ade Kuswara Kunang dan dr Asep Surya Atmaja baru memulai program-program baru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

"Kalau ditanya kenapa kok tinggi? Kalau lihat dari perspektif itu, bisa jadi ini bukan hanya evaluasi tapi juga harapan sekaligus dukungan kepada pemerintahan baru yang sedang memulai program-program pemerintahannya," kata HM Zaenal Abidin.

Berikut Hasilnya:

Pertanyaan: Secara umum, apakah sejauh ini Bapak/Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja?

Hasilnya, 72,9% responden merasa puas.

Berikut ini rincian hasilnya:

Sangat Puas 35,3%

Cukup Puas 37,6%

Kurang Puas 20%

Tidak Puas 7,1%

Pertanyaan: Salah satu program Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja adalah penertiban bangunan liar di bantaran sungai di Kabupaten Bekasi. Seberapa setuju atau tidak setuju Bapak/ Ibu dengan program tersebut ?

Hasilnya, 72,9% responden merasa puas.

Berikut ini rincian hasilnya:

Sangat Setuju 75,3%

Setuju 15,3%

Kurang Setuju 1,2%

Tidak Setuju 1,2%

Tidak Tahu 7%

Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, apa masalah mendesak yang harus diatasi dan diselesaikan oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja selama 5 (lima) tahun ke depan?

Pada pertanyaan ini, sebagian responden meminta penertiban pasar SGC yang kumuh, pengentasan pengangguran, penyediaan lapangan kerja, hapus pungli, penataan ormas, pemberantasan tempat maksiat dan peredaran obat terlarang, normalisasi tanggul, jalan rusak dan persoalan sosial lainnya.

Berikut ringkasan masalah mendesak yang harus diatasi dan diselesaikan oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja selama 5 (lima) tahun ke depan:

- Lingkungan kota cikarang depan SGC di tata ulang yg sudah terkesan kumuh oleh pedagang kaki lima 

- SGC harus dibereskan, pembangunan mental terutama kedisplinan masyarakat, bayangkan pemotor dimanapun berani melawan arah, ketertiban lalu lintas lainnya, hrs ada sangsi tegas biar kab bekasi aman nyaman untuk semua

- Tenaga kerja tidak boleh ada pungli,dan jangan yg mementingkan partai saja yg sudah di tahan polisi jangan di biarkan melenggang di luar tahanan

- Perbanyak kuota lowongan kerja karna bekasi terkenal dengan pabrik industri,menerima lowongan tanpa embel² status menikah/tinggi badan /good looking disetiap perusahaan. Agar bekasi menjadi SDM berkualitas

- Di tata ulang kota cikarang di lingkungan SGC yg terkesan kumuh oleh pedagang kaki lima ketika malam hari sampai pagi

- Mengentaskan pengangguran di Kab. Bekasi dengan membuka lapangan kerja yg maximal dan penataan kota yg berkesinambungan serta pembinaan sepak bola yg terorganisir untuk mengangkat prestasi Persikasi Kab. Bekasi.

- Saya warga bcl. Tetangga dg rumah wakil bupati harusnya mendapatkan byk manfaat. Dan secepatnya bikin putaran motor mobil dari arah stasiun ke pasar lemahabang. Muter di gcc jauh bgt menyusahkan smua pemilik kendaraan.

- Pecat pejabat koruptor, hapus pungli, pendidikan kesejahteraan, kesehatan, pelayanan publik, aman pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, swasembada pangan.

- Segera lakukan rotasi mutasi, karna banyak pejabat yg tidak pro dengan kinerja bupati yg sekarang.

- Bongkar tu perjablayan di sepanjang kalimalang hingga perbatasan kerawang, 

- Lakukan operasi penjual tramadol dan obat terlarang.

- Normalisasi seluruh Daerah aliran sempadan sungai dan tetapkan kali Cikarang menjadi kawasan konservasi

- Jalan2 yg rusak segera diperbaiki

(**)