Baliho Calon Walikota Sudah banyak Terpampang,Dukungan Warga Bekasi Tonjolkan Salah Satu Calon Walikota Kusnanto Saidi,Mars

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Dengan banyak beredarnya baliho yang mengusung nama Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS, dari masyarakat sebagai bakal Calon Walikota Bekasi. Masyarakat menunjukkan dukungan intelektual yang signifikan terhadap sosok tersebut, terutama mengingat peran pentingnya sebagai Direktur Utama RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

Romy (48) warga Mustikasari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat menuturkan bentuk dukungan ini tercermin dari apresiasi atas kemampuan manajerial dan Visi strategis Dr. dr. Kusnanto Saidi dalam mengelola RSUD, sebuah institusi vital yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

“Kemampuan beliau dalam mempertahankan standar pelayanan kesehatan yang tinggi, sambil menjaga efisiensi operasional, telah menarik perhatian masyarakat yang cermat dalam melihat calon pemimpin. Dukungan intelektual ini bukan semata-mata karena keberhasilan Dr.dr. Kusnanto Saidi di bidang kesehatan, tetapi juga karena penilaian atas kemampuan analitis dan strategisnya dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh Kota ini,” ungkap Romy kepada sekilas.news, Minggu (21/4/2024).

Selain itu, sambung Romy yang merupakan aktif di Kepemudaan, peran Dr. dr. Kusnanto Saidi dalam membangun kemitraan antara Rumah Sakit dan berbagai Lembaga serta komunitas di Kota Bekasi menunjukkan kemampuan beliau dalam membangun kolaborasi yang efektif, sebuah aspek yang krusial dalam kepemimpinan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dukungan dari segmen intelektual ini memberikan momentum yang kuat bagi Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS untuk mengembangkan platform politiknya yang didasarkan pada prinsip keadilan, pembangunan berkelanjutan, dan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.

Pantau dilapangan, ternyata banyak warga Bekasi berharap Partai Golkar memberikan rekomendasi terhadap Kusnanto Saidi untuk menjadi Calon Wali Kota Bekasi di Pemilukada nanti.

( T.S,Red )

Hani Siswadi “SYS Law Firm” Sentil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Gratifikasi Pimpinan DPRD

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Setelah menunggu sekian lama, bagaimana proses lanjutan penyidikan atas kasus gratifikasi yang melibatkan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, dan info yang berkembang adanya instruksi dari Kejagung untuk dihentikan sementara karena proses Pemilu 2024.

Banyak suara dari masyarakat yang meminta untuk di buka kembali penyidikan atas gratifikasi yang mana barang buktinya antara lain berupa dua unit kendaraan roda empat.

Demikian Hani Siswadi dari Kantor Advokat SYS Law Firm dalam pernyataannya kepada awak media, Sabtu (20/4/2024) sore.

“Kejaksaan Agung saat itu mengambil keputusan bijak pada momen Pileg 2024, namun saat Pileg sekarang sudah selesai, tentunya pihak Kejaksaan Negeri bisa membuka kembali kasus tersebut,” ujar Hani Siswadi.

“Penghentian penyidikan sementara atas kasus, adalah jelas dukungan Kejaksaan terhadap proses politik besar di negeri ini karena ada hajat politik,” katanya.

Namun saat ini, lanjut Hani, adalah waktu yang pas untuk dibuka serta diproses kembali kasus tersebut.

“Kami mendukung Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk mengusut kasus yang mana tersangka sudah ditetapkan, yakni Soleman yang adalah pimpinan DPRD,” jelas Hani yang juga merupakan Direktur Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHAB) ini.

Dukungan ini, menurut Hani, karena adanya opini negatif yang menyerang Kejaksaan saat itu, dan kejadian tersebut sungguh sangat disayangkan.

“Tersangka adalah wakil rakyat, jangan sampai ada preseden buruk, seakan-akan kasus ini berhenti. Selain itu, di luar berkembang banyak opini negatif disasarkan ke Kejaksaan, kan itu tidak elok,” pungkas  Hani.

(T.S/HmsRJN)

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bakal Perbaiki sebanyak 45 sekolah di Kabupaten Bekasi.

Pemkab Bekasi Alokasikan 300 Miliar untuk Tahun 2024, Berharap jangan Ada Lagi Sekolah Rusak dan kekurangan Bangku di ruang kelas

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi sudah menganggarkan sekitar Rp 14 miliar disiapkan untuk peningkatan fasilitas di puluhan sekolah, mulai dari pembangunan laboratorium, penataan halaman hingga pemagaran lingkungan sekolah melalui alokasi APBD Tahun 2024.

Perbaikan sarana pendidikan di sekolah rupanya tidak sebatas ruang belajar. Lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pun turut menyentuh fasilitas penunjang lain di setiap sekolah.

"Pembangunan ini masuk dalam kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah. Jadi memang selain gedung atau bangunan untuk belajarnya, sarana lainnya juga turut diperhatikan,” kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro.

Baca Juga : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Rencanakan Bangun 120 Titik Sekolah Rusak

Terdapat 45 sekolah yang akan dibangun sarana, prasarana dan utilitasnya. Jumlah itu terdiri dari 38 sekolah dasar dan 7 sekolah menengah pertama. Sedangkan anggaran yang disiapkan masing-masing Rp 11.246.415.20 untuk penataan di sekolah dasar dan Rp 2.813.937.816 untuk sekolah menengah pertama.

Pada tingkat SD, mayoritas pembangunan berupa penataan halaman dan pemagaran. Program ini direalisasikan menyeluruh di berbagai kecamatan seperti halnya penataan sarana prasarana utilitas di SDN Sukamahi 02 Cikarang Pusat, penataan di SDN Kedungpengawas 03 Babelan hingga penataan di SDN Pantaibahagia 01 Muaragembong.

Sedangkan di tingkat SMP, penataan sarana prasarana utilitas berupa pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam. Pembangunan ini disiapkan di dua sekolah yakni SMPN 3 Cibarusah dan SMPN 3 Karangbahagia.

Benny menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan untuk proses lelang. Setelah proses lelang kata dia secepatnya pembangunan akan segera dilakukan.

“Proses lelang setidaknya akan memakan waktu sekitar satu bulan, kami berharap percepatan pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan secara lebih cepat untuk para siswa,” tandasnya.

(Red)

Sumber Humas

Usai Libur Lebaran ; Pj. Walikota Bekasi Gelar Apel Sekaligus Halal Bihalal.

Bekasi || gardakeadilannews.com

Setelah merayakan libur lebaran, Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kembali memulai tugas mereka dengan semangat baru. Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, memimpin langsung Apel Pagi Perdana pada hari Selasa (16/04), yang juga dirangkai dengan momen Halal Bihalal.

Dalam kesempatan tersebut, Gani Muhamad mengajak seluruh Aparatur untuk kembali fokus dan semangat dalam melayani masyarakat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada petugas yang telah bekerja keras selama libur lebaran, termasuk petugas keamanan dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Gani Muhamad menekankan pentingnya menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dia mengingatkan bahwa meskipun setiap orang memiliki hak pilihannya, persatuan dan kondusifitas wilayah harus tetap dijaga.

Dengan semangat baru dan komitmen untuk bekerja sama, diharapkan Aparatur Kota Bekasi dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk kemajuan kota Bekasi,pungkasnya.

(Red)

Humas Pemkot

Buka Puasa Bersama dan Diskusi Membangun Bekasi Utara,SMSI dan KADIN Kabupaten Bekasi Pererat Silaturahmi.

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan Ramadhan 1445 H, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi menggelar acara Buka Puasa Bersama di sekretariat KADIN Kabupaten Bekasi, Komplek Graha Pariwisata lantai 2, Jababeka Cikarang Timur, Sabtu (6/4/2024).

Hadir dalam diskusi tersebut anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Faizal Hafan Farid, penggagas pembangunan Kabupaten Bekasi bagian utara, H. Zakaria, senior KADIN. H. Fathullah, jajaran pengurus SMSI Kabupaten Bekasi dan perwakilan perusahaan media siber.

Diskusi berlangsung seru dipandu Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo. Terlebih ketika H. Zakaria memaparkan konsep Kawasan Ekonomi Industri Bekasi Utara (KEIBU) di hadapan H. Faizal Hafan Farid.

“Senang sekali dalam kesempatan kali ini bisa berkumpul bareng temen-temen SMSI dan pak Faizal Hafan Farid, legislator Jabar yang membidangi perikanan dan kelautan," kata H. Zakaria.

Diakuinya bahwa sebagai Komisaris Utama PT Marwah Karya Mandiri, pihaknya telah mengurus pengelolaan lahan di Bekasi utara ini seluas puluhan ribu hektar.

"Saya mengapresiasi SMSI Kabupaten Bekasi yang tak lelah mengawal perjalanan pembangunan Kabupaten Bekasi bagian utara".

"Peran SMSI Kabupaten Bekasi ini sangat positif, saya merasa sangat bangga".

"Dan tentunya kepada pak haji Faizal Hafan Farid selaku legislator Jawa Barat asal Kabupaten Bekasi dapat mendorong agenda Bekasi Utara tersebut hingga terlaksana dan memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bekasi," ujar H. Zakaria.

Menanggapi aspirasi H. Zakaria, legislator Jabar H. Faizal Hafan Farid menyambut baik dan akan memberi perhatian secara mendalam.

"Saya ingin agenda itu terlaksana, dan tentunya sebagai wakil rakyat Kabupaten Bekasi di parlemen Jawa Barat, agenda ini akan saya tindaklanjuti dengan koordinasi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengatur batas wilayah laut dan pesisir," ungkap H. Faizal.

Hal senada disampaikan Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon dalam sambutannya.

Doni Ardon sengaja menggelar acara buka puasa bersama di sekretariat KADIN Kabupaten Bekasi untuk mempererat tali silaturahmi yanh selama ino sudah terjalin antara SMSI dengan KADIN.

"Sengaja acara bula puasa bersama ini digelar di kantor Kadin, engga di restoran, tujuannya agar rekan-rekan di SMSI merasa memiliki lembaga KADIN ini, dan agar satu sama lain dapat saling mengenal," pungkasnya.

Usai sambutan dan pembahasan tentang Perda Pusat Distribusi Jawa Barat, tepat memasuki azan Maghrib, acara dilanjutkan dengan buka puasa dan melaksanakan shalat Maghrib secara berjamaah. (Tangi.s/Redaksi)

Tiga nama untuk Bursa pencalonan Bupati Bekasi di Kritisi Masyarakat Kabupaten Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta menindak-lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1488/SJ tanggal 25 Maret 2024, hal: Usul Nama Calon Penjabat Bupati/ Wali Kota dan Surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/1556/SJ 28 Maret 2024, hal: Penegasan Usul Nama Calon Penjabat Bupati/ Walikota yang berakhir pada Bulan Mei Tahun 2024, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin telah berkirim surat dengan Nomor: 2569/OD.03.02/PEMOTDA pada tanggal 28 Maret 2024, hal: Usul Nama Calon Penjabat Bupati/ Wali Kota dengan 3 (tiga) nama usulan pejabat calon Penjabat Bupati Bekasi.

Adapun nama-nama yang diusulkan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, yakni:

1. Dr. H. Dani Ramdan M.T. (Kepala BPBD Jawa Barat)

2. Drs. Asep Sukmana M.Si. (Kepala Dispora Jawa Barat).

3. Drs.Teppy Wawan Dharmawan SH. (Kepala Disnakertrans Jawa Barat).

Namun nama-nama usulan dari Pj Gubernur Jawa Barat tersebut mendapat kritik dan penolakan dari warga masyarakat Bekasi.

Seperti apa yang telah dilakukan oleh salah satu warga masyarakat kabupaten Bekasi bernama Yusuf dengan berkirim bunga ucapan sebagai bentuk protes.

“Pak Mendagri Tito tolong evaluasi lagi 3 nama calon Pj Bupati Bekasi usulan dari Pj Gubernur Jawa Barat. Kami masyarakat kabupaten Bekasi butuh pemimpin asli orang Bekasi. Jangan jadikan kabupaten Bekasi pentas panggung orang luar Bekasi,” ujar Yusuf kepada awak media, Rabu (3/4/2024) pagi

“Kenapa nama-nama usulan dari Pj Gubernur Jawa Barat tidak berdasarkan usulan dari DPRD Kabupaten Bekasi. Padahal DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Fungsinya juga sangat penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. DPRD adalah representasi rakyat di daerahnya. Kenapa tidak dipertimbangkan. Ini ada apa?” timpal Ketua RJN Bekasi Raya Hisar Pardomuan

Di lain sisi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi HM BN Holik Qodratullah berdasar undang-undang dan hal sama, juga dari hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi serta usulan dari fraksi-fraksi telah mengusulkan 3 (tiga) nama, yakni:

1. Dr. H. Dani Ramdan, M.T (Kepala BPBD Jawa Barat).

2. Drs. Dedy Supriyadi, M.M (Sekda Kabupaten Bekasi).

3. Dr. Moh. Ikhwan Syahtaria, ST, SE, M.M (Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan).

( HMS RJN,Red )

Sekretaris Daerah Herman Suryatman Resmi di Lantik Pj.Gubernur Jabar Bey Machmudin di Aula Barat Gedung Sate Bandung

Bandung || gardakeadilannews.com

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan siap bekerja optimal 24 jam tujuh hari demi kepentingan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Herman usai dilantik sebagai Sekda Jabar definitif oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (1/4/2024).

“Jelas dan tegas Pak (Penjabat) Gubernur meminta saya bertugas 24 jam tujuh hari untuk kepentingan Jawa Barat, dengan catatan harus bahu- membahu, harus kolaborasi berbasis kebersamaan dengan semua komponen termasuk dengan media,” ujar Herman Suryatman.

Menurut Herman, tugas pokok sekda provinsi sesuai peraturan perundang- undangan membantu gubernur dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan umum pemda, serta mengoordinasikan perangkat daerah.

Langkah pertama, Herman akan berkonsolidasi dengan keluarga besar Sekretariat Daerah (Setda) termasuk semua perangkat daerah di lingkup Pemda Provinsi Jabar.

“Saya minta support, dukungannya dari semua karena insyaallah Pemda Provinsi Jabar hanya akan maksimal, akan optimal kalau di-support termasuk oleh media,” kata Herman.

Herman juga ingin memastikan seluruh unit kerja dalam kondisi solid dan bahagia sebagai sebuah tim.

“Kami akan lanjutkan (apa yang sudah dilakukan) Pak Taufiq BS yang sebelumnya menjadi Penjabat Sekda. Pak Taufiq sangat keren dan saya harus melanjutkan kepemimpinan beliau di bawah Pak (Penjabat) Gubernur,” katanya.

Herman juga menyoroti sejumlah isu pembangunan di Jabar, di antaranya BRT, LRT Bandung Raya, TPPAS Legoknangka, dan penataan Cekungan Bandung. Kemudian mengendalikan inflasi dan menurunkan stunting.

Khusus stunting, Herman punya catatan. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Jabar pada 2022 mencapai 20,2 persen, atau menempati peringkat ke- 22 secara nasional.

“Masih 20,2 persen dan kita akan turunkan, lebih cepat lebih baik karena stunting terkait dengan pertaruhan kita ke depan, apalagi kita menghadapi bonus demografi,” jelas Herman.

“Insyaallah akan kita dorong _zero new stunting_, tidak ada stunting baru,” tambahnya.

Sementara urusan kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Juli 2023, tingkat kemiskinan Jabar ada di angka 7,62 persen. Sementara persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen.

“Kita di bawah nasional tetapi tetap harus kita turunkan. Kemudian angka pengangguran terbuka Jabar 7,44, nasional 5,32 kita di atas rata- rata nasional. Ini PR yang sangat berat,” ujar Herman.

Untuk menjawab semua tantangan itu, Herman berharap Setda, perangkat daerah, dan unit kerja lain bisa solid untuk berkolaborasi dengan pemda kabupaten dan kota.

(Dian.S)

HUMAS JABAR

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar

Ika Mardiah