Polri Terjunkan 25 Ribu Brimob Jaga Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Jakarta || gardakeadilannews.com

Polri mengerahkan 25 ribu personel Brimob mengamankan jalannya Pemilu 2024. Terutama, dalam menghadapi dinamika pada saat hari pemilihan maupun penghitungan suara.

"Untuk operasi rutin pengamanan Operasi Mantap Brata di masing-masing Polda oleh Kasatda ada Brimob yang berada di wilayah Polda yang jumlahnya sekitar 25 ribu brimob seluruh Indonesia," kata Kepala Operasi (Kaops) Mantap Brata 2023-2024 Komjen Fadil Imran dalam apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024, di Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 7 Februari 2024

Fadil mengatakan personel pengamanan ini terdiri dari Brimob Nusantara dan juga Sabhara Nusantara. Pasukan Brimob yang dikerahkan ini memiliki kualifikasi pasukan antihuru hara atau power on hand Kapolri, SAR, pasukan drone, pasukan respons cepat, anti anarkis, dan penjinak bom.

Selain pasukan Brimob tingkat Mabes Polri, disiapkan juga Brimob masing-masing polda dan Sabhara. Jumlahnya sekitar 4.500 personel seluruh jajaran.

"Kemudian untuk Korps Brimob dalam Satgas operasi kontijensi sejumlah 3.500 personel yang siap kami kerahkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait kesiapan Polri, Fadil mengatakan dirinya sudah berkeliling Polda guna mengecek kesiapan sistem pengamanan. Baik itu objek penyelenggara pemilu maupun objek tertentu, seperti kantor tim sukses hingga kantor partai politik.

Polri juga akan menggelar tiga operasi dalam pengamanan Pemilu 2024, yakni Operasi Mantap Brata, Operasi NCS Polri, dan Operasi Kontijensi.

"Operasi kontijensi disiapkan mana kala dalam pemilu ada gangguan seperti kamtibmas dan bencana alam, dan gangguan tingi seperti terorisme, maupun konflik sosial," tuturnya.

Fadil menyebut pasukan Brimob disiapkan sebagai cadangan manakala terjadi dinamika pemilu di lapangan. Ia menyebut polri mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

"Mana kala ada peningkatan eskalasi tentu pendekatannya humanis seperti yang saya sampaikan tadi, polisi hadir sebagai pelindung, pengayom, pelayan, agar situasi bisa terus damai dan sejuk," ujarnya.

(Red**)

Fitnah Keji.. Ketum NCW Dikatakan Minta Maaf, Ternyata Hoax

Jakarta || gardakeadilannews com

Ramainya beredar tentang pemberitaan Ketua Umum (Ketum) NCW, Hanifa Sutrisna meminta maaf kepada Raffi Ahmad ternyata hanya FITNAH keji yang sengaja dilontarkan.

Pada sejumlah berita dan Media Sosial (Medsos) Instagram @majeliskopi08 menampilkan foto Hanifa Sutrisna dan Raffi Ahmad dengan narasi: 'Ketua NCW itu menuliskan permohonan maaf pada Raffi Ahmad karena terlalu terburu-buru mengungkapkan masalah dugaan pencucian ini ke publik'.

"Ngga benar, ini hoax," chat Ketum NCW ketika dikonfirmasi hal minta maaf dirinya tersebut, Kamis (8/2/2024) malam.

Menyingkapi banyaknya beredar berita hoax terhadap perkembangan dugaan kasus TPPU terduga artis RA, Hanifa Sutrisna menyayangkan ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana dengan membuat akun TikTok palsu dirinya.

“Ada akun @hanifa.sutrisna yang menyampaikan berita tidak benar terkait saya, saya minta yang melakukan tindakan pelanggaran mencatut nama saya untuk segera menutup akun tersebut.  Hal ini sekaligus memperlihatkan betapa dahsyatnya perlawanan dari para terduga kasus korupsi melakukan pembunuhan karakter terhadap kami sebagai aktivis anti korupsi,” jelasnya kepada wartawan.

Seperti diketahui, bukan hanya medsos, media mainstream pun memberitakan tentang 'Ketua NCW Minta Maaf ke Raffi Ahmad Atas Tuduhan Pencucian Uang'.

Ironinya, para awak media itu tidak pernah mengkonfirmasi Ketum NCW, Hanifa Sutrisna.(Red**)

Selamat ; Dishub Kota Bekasi Mendapat Penghargaan Dari Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Peringkat Xiv Evaluasi A

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Bpk. Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si. M,T menerima langsung Sertifikat penghargaan bertempat di Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Senin, 8 Januari 2024

Bekasi || gardakeadilannews.com

Dishub Kota Bekasi mendapat Penghargaan dari Pemerintah Kota Bekasi sebagai Peringkat XIV Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan nilai hasil evaluasi 78,41 dan mendapatkan predikat nilai BB.

(Red,TG)

Sumber Humas

Dishub Kota Bekasi Berbenah Luncurkan Aplikasi E-KIR , Permudah Pengurusan Kir

Bekasi || gardakeadilannews.com

Uji KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dengan tujuan untuk mengecek dan memastikan apakah kendaraan tersebut layak dan aman untuk digunakan di jalan raya.

Uji KIR diatur dalam Undang-Undang yang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan kendaraan akan diperiksa secara menyeluruh oleh petugas, termasuk di antaranya adalah sistem pengereman, sistem kemudi, lampu-lampu kendaraan, tekanan angin pada ban, dan masih banyak lagi.

Selain itu, uji KIR juga akan memeriksa dokumen kendaraan bermotor, seperti STNK dan Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor (STRKB), serta mengecek keaslian nomor rangka kendaraan bermotor.

Adapun jenis-jenis kendaraan yang wajib melakukan uji KIR adalah:

"Kendaraan angkutan orang".

1. Mobil angkutan umum penumpang manusia

2. Bus

"Kendaraan angkutan barang".

1. Truk angkutan barang

2. Mobil pick up.

Guna mempermudah pengguna untuk mendaftarkan kendaraannya dalam melakukan uji KIR, Dishub Kota Bekasi meluncurkan aplikasi E-KIR yang bisa diunduh melalui smartphone masing-masing.

Dalam aplikasi tersebut, pengguna dapat mendaftarkan kendaraannya dengan mudah cukup dengan mengisi data diri dan data kendaraan, setelahnya akan diberikan kode atau nomor pendaftaran yang nantinya langsung saja ditunjukkan ke petugas di Kantor Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dishub Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Perjuangan Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, lokasinya di depan RS. Anna Medika Bekasi.

Menurut Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, program pelayanan uji KIR merupakan program prioritas dan dengan hadirnya aplikasi ini dapat meningkatkan presentase kepatuhan pengguna untuk melakukan uji KIR meningkat.

“Uji KIR wajib dilakukan secara berkala setiap setahun sekali, apalagi bagi angkutan umum agar kendaraannya layak serta aman untuk mengangkut penumpang atau barang di jalan, serta kami pun dapat menyisir serta memastikan angkutan umum di Kota Bekasi memiliki surat-surat kendaraanya dengan lengkap, dan melalui aplikasi ini mampu mempermudah pendaftaran sehingga jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR dapat meningkat,” tegas Zeno selalu Kepala Dishub Kota Bekasi.

(Tg,Red,*)

Hendriek L Sihotang Caleg PDI P DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Kabupaten Bekasi Nomor Urut 5

Bekasi || gardakeadilannews.com

Hendriek Lyston Sihotang, calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil 9 Kabupaten Bekasi.

Menurut T. Sinaga, Henriek merupakan sosok yang peduli terhadap kehidupan masyarakat kecil, agar mampu mengadopsi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Hendriek juga merupakan Kepala Baguna Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bekasi.

Hendriek L Sihotang maju menjadi Caleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDIP, Dapil 9 Kabupaten Bekasi dengan nomor urut 5, telah lama dan terbiasa  melakukan kegiatan sosial yang juga disebut pejuang kesetaraan.

"Tahapan saat ini adalah bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi dan menyelami, serta sebisa mungkin merespon langsung apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi"

Hal itu melekat dibenak Hendriek. Aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi begitu penting baginya. Respon langsung tentang itu salah satu keinginannya.apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Menurut Hendriek, Caleg PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat dengan urut 9 Kabupaten Bekasi tersebut, peningkatan ekonomi, akses pendidikan serta peluang penerimaan tenaga kerja bagi warga Kabupaten Bekasi.

Sejak majunya Hendriek Lyston Sihotang menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Tingkat I Dapil 9 Kabupaten Bekasi, banyak masukan yang di dapatkan dari warga di dapilnya, di 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi. Antara lain,  akses pendidikan sekolah negeri yang perlu untuk ditambah. Sebab, dari tahun ke tahun setiap penerimaan siswa baru, warga berebut untuk bisa masuk ke sekolah negeri. 

Hal ini karena warga berharapkan mendapatkan akses pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

Jelang Pemilu 2024, masyarakat di minta untuk tidak asal untuk memilih wakil rakyat. Pilih wakil rakyat yang jelas track record-nya dan memiliki visi memperjuangkan aspirasi masyarakat.

(Tomson)

Mahfud Md Lepas Jabatan Menkopolhukam Bukan Dasar Kalkulasi Elektoral

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto

Jakarta || gardakeadilannews.com

“Keputusan dari Prof Mahfud Md bukan atas dasar kalkulasi elektoral, tetapi sebagai cerminan prinsip yang sangat fundamental dalam politik untuk memberikan keteladanan, tidak mencampuradukkan antara kekuasaan dan elektoral,” tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto menegaskan, mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) bukan demi urusan elektoral, namun sebagai cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.

Hasto menyebut, ada berbagai pihak yang menyayangkan mundurnya Mahfud Md dari jabatan menteri lantaran dapat kehilangan keistimewaan atau privilege.

“Tetapi di sinilah cermin totalitas Prof Mahfud Md. Dan, apa yang dituliskan Pak Mahfud semakin memperkuat suara kelompok-kelompok pro demokrasi. kalau suara itu sudah muncul jauh sebelum ketika ada indikasi, bagaimana Mas Kaesang dalam waktu dua hari menjadi anggota PSI, menjadi ketua umum PSI, bagaimana Mas Gibran dengan pengalaman dua tahun, ini pak Jokowi sendiri mengatakan, sebagai wakil presiden,” jelas dia.

“Jadi suara-suara itu sudah sangat kuat. hanya momentumnya itu beresonansi ketika Prof Mahfud mengundurkan diri.

Menurutnya, keteladanan Mahfud Md juga selalu ditunjukkan dalam setiap persoalan hukum yang terjadi di negeri ini. Seperti sikapnya dalam penanganan perkara mantan Wamenkumham Eddy Hiariej yang lolos dari jerat pidana lewat praperadilan, serta munculnya berbagai intervensi yang diduga berbentuk lobi-lobi di Mahkamah Konstitusi perihal batas usia capres.

“Prof Mahfud Md, jauh di atas kalkulasi elektoral karena ini hal yang prinsip totalitas beliau, dan kemudian tidak ada beban lagi karena Prof Mahfud selama ini mencoba untuk tidak menggunakan fasilitas negara, mencoba untuk memenuhi harapan rakyat pada pendekar hukum yang membela wong cilik,”.

(Tomson)

ASN Pemdaprov Jabar Diingatkan agar Tetap Netral, Pj. Sekda : Ekspresi Politik hanya di TPS Bukan Ruang Publik

ASN memiliki hak politik untuk memilih. Namun, ekspresi keberpihakan politik ASN hanya bisa diimplementasikan di tempat pemungutan suara (TPS) bukan di ruang publik.

Bandung Jabar || gardakeadilannews com

Sembilan hari menjelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso mengingatkan para aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Provinsi Jabar agar tetap netral.

Hal itu disampaikan Taufiq di hadapan para ASN Setda Jabar dan BPKAD saat apel pagi di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (5/2/2024).

“Saya mengingatkan kembali bahwa 14 Febuari 2024 kita melaksanakan pemilu yaitu pilpres, pileg pusat, provinsi dan kabupaten, kota. Untuk itu kita harus tetap menjaga netralitas, kita masih ada waktu sembilan hari untuk menjaga ini,” ujarnya.

Menurut Taufiq, sembilan hari menjelang pencoblosan suhu politik dikhawatirkan memanas. Karena itu, ia meminta jajarannya untuk tidak terbawa suasana dan tetap menjunjung tinggi netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat perundang-undangan dengan sebaik-baiknya,” kata Taufiq.

Selain menjaga netralitas, ia juga meminta para ASN untuk menjaga kondusivitas dan turut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan hak suaranya di bilik suara.

“Kami berharap pada tanggal 14 Februari 2024 semuanya bisa menyampaikan hak pilihnya di TPS masing-masing,” harapnya.

ASN memiliki hak politik untuk memilih. Namun, ekspresi keberpihakan politik ASN hanya bisa diimplementasikan di tempat pemungutan suara (TPS) bukan di ruang publik.

Sejauh ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar belum menemukan ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN Pemda Provinsi Jabar. Taufik memastikan, netralitas ASN Pemda Provinsi Jabar terjaga dengan baik. Mereka sudah menjalankan aturan berlaku dan tidak terlibat politik praktis.

Apel diakhiri dengan penyerahan surat keputusan pensiun, Taspen, dan ucapan terima kasih kepada sejumlah ASN yang purna tugas hari ini.

(Red,*)

 

Sumber ; HUMAS JABAR

Dinas Komunikasi dan Informatika