SMP N 1 Setu Berdayakan Sekolah Berbudaya lingkungan

Kab Bekasi || gardakeadilannews.com

Hampir di setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tak bisa dihindari. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun.

Untuk meminimalisir sampah plastik di sekolah, pihak SMP N 1 Setu mengarahkan siswanya membawa tempat makanan dari rumah masing-masing dibawa pulang kembali untuk persediaan bekal makanan ke sekolah berikutnya.

Mardiyana Kepala Sekolah SMP N 1 Setu berharap pemakaian seperti plastik tidak banyak terbuang di sekeliling sekolah.

Arahan dilakukan kepada anak didik, agar menyadari dampak yang ditimbulkan sampah plastik.

Tuty, siswa SMP N 1 Setu mengatakan, kami diberi pengertian untuk beberapa dampak yang ditimbulkan sampah plastik.

Pohon, tempat sampah difungsikan dan diberdayakan untuk mengantisipasi kebersihan lingkungan sekolah.

Kami dianjurkan membawa tempat makanan dari rumah. Sehingga setelah selesai makan, kami juga membawa tempat makanan tersebut pulang, lantas untuk dibawa berikutnya.

Bukan rahasia umum lagi bahwa sampah plastik tidak bisa terurai begitu saja. Bahkan, beberapa jenis sampah plastik baru bisa terurai setelah ratusan tahun.

Minimnya kesadaran tentang dampak sampah plastik masih menjadi ironi. Lingkungan air, tanah, dan udara menjadi sasaran utama. Lantas siapa sasaran berikutnya? Tentulah manusia. Berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalamnya bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan bagi manusia.

Kesadaran untuk menghindari penggunaan plastik secara berlebihan menjadi salah satu solusinya. Dimulai dengan memperhatikan penggunaan plastik diri sendiri.

(Tom.S)

PJ.Walikota Bekasi Coffee Morning Dengan Insan Pers ; Mari Bersama-sama menjaga Marwah Insan Pers Dengan Pemberitaan Yang Aktual dan Berimbang.

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Bertempat di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad melaksanakan _Coffee Morning_ Bersama Insan Pers pada Juma’at (27/10) yang didampingi langsung Sekretaris Daerah Kota Bekasi Djunaedi, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Amsiyah, beserta pejabat Esselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Coffee Morning_ digelar dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan sinergitas antara Pemerintah Kota Bekasi yang saat ini dipimpin oleh Gani Muhamad sebagai Pj. Wali Kota sekaligus sebagai kesempatan untuk mengenalkan diri kepada insan pers.

Gani Muhamad pun mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk bersikap koperatif dan siap menjalin kolaborasi yang baik agar segala kegiatan pembangunan di Kota Bekasi bisa dipublikasikan dengan faktual dan berimbang oleh insan pers.

“Intinya saya berharap, sinergitas antara Pemerintah Kota Bekasi dengan insan pers bisa terbangun dan terjalin dengan solid demi informasi publik yang berkesesuaian dengan fakta, disajikan secara aktual, dan bersama berkolaborasi mewujudkan pemberitaan yang berimbang,” ujar Gani Muhamad.

Terkait akses keterbukaan informasi, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad pun menyampaikan, “silahkan komunikasikan dengan Bagian Humas sebagai corong informasi Pemerintah Kota Bekasi, namun saya tegaskan untuk benar-benar tulis berita sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, lakukan crosscheck data dengan Bagian Humas, sehingga ada win-win solution antara kami Pemerintah, dengan rekan-rekan pers,” tutup Gani Muhamad.

(Red,*)

Respons Sri Mulyani ; Gibran Bicara Program Dana Abadi Pesantren-KIS Lansia, Ini Respons Sri Mulyani

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menanggapi program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bertarung di Pilpres 2024. Program unggulan tersebut di antaranya Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.

Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan.

"Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).

"Umpamanya anggaran perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi.

Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tapi seharusnya sih kita cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS)," tegas Isa.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini berjumlah Rp 106,1 triliun.

Andin menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ada Rp 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.

"Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi-seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain," jelasnya.

Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih yakni dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup millenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit Mekaar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup millenial. Ini untuk bisnis-bisnis para millenial yang berbasis inovasi dan teknologi," beber Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

"Sekarang sudah ada KIS, ada KIP, PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS lansia," tambahnya.

(Red,*)

Pj Gubsu Lepas Ulos 1.000 Meter ke Monas ; Saya Bangga Ulos 1000 Meter ini Jika Dibawa ke Monas

Medan-Sumut || gardakeadilannews.com

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin menerima dan melepas Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional ke 9 di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, No. 41, Medan, Rabu 25 Oktober 2023.

Tim Kerja Panitia Hari Ulos berangkat ke Jakarta, membawa ulos sepanjang 1.000 meter untuk diarak mengelilingi Tugu Monas. Ulos 1.000 meter sebelumnya diarak keliling 8 kabupaten Kawasan Danau Toba, selama 4 hari 15, 16, 17, dan 18 Oktober. Dengan punca acara di Open Stage Parapat 17 Oktober 2023.

Pj Gubsu Hassanudin menerima Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional didampingi Tokoh Masyarakat Rahudman Harahap, Ketua DPD Bapera Sumut Dedek Ray, Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus, Kadis Koperasi dan UKM Naslindo Sirait.

Tokoh Masyarakat Sumatera Utara Rahudman Harahap mengatakan sambutan Pj Gubsu kepada Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional sangat luar biasa dan menjadi penyemangat tim kerja yang berangkat ke Monas Jakarta.

"Sungguh ini sangat berarti bagi tim kerja ulos yang berangkat ke Jakarta pada Kamis 25 Oktober (besok). Bapak Pj Gubsu, ini saya sangat terharu dan ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi tim kerja, dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua masyarakat Sumut", ucap Rahudman.

Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional 25 orang yang diterima Pj Gubsu dipimpin Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho, Ketua Tim Kerja Mikhael Siregar, dan Sekretaris Arief Tampubolon.

"Kami sangat senang dengan sambutan Pak Gubernur, kami sangat berterima kasih dengan dukungan ini dari Pak Gubernur. Semoga pertemuan ini menjadi berkah untuk kami semakin kuat membawa ulos 1.000 meter ini ke Monas, Jakarta", kata Mikhael Siregar.

Pj Gubsu Hassanudin sangat senang menerima kunjungan Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional. Ia pun memohon maaf karena tidak bisa hadir di pucak acara 17 Oktober di Open Stage Parapat.

"Saya mohon maaf karena tak bisa hadir kemarin di Parapat. Sangat padat jadwal saya, tapi ini kita sudah bertemu dan pasti saya sangat mendukung kegiatan ini. Nilai budaya daeraj harus bisa kita lestarikan, bukan hanya kepada kita, akan tetapi kepada generasi muda mendatang, ini harus tetap dijaga dan dilakukan terus serta saya bangga sebagai Pimpinan daerah jika ulos 1000 Meter ini dibawa ke Monas", kata Hassanudin.

Pj. Gubsu pun memerintahkan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Naslindo Sirait untuk mendampingi Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional ke Jakarta untuk mengarak ulos 1.000 meter keliling Monas.

"Pak Naslindo nanti yang membantu semua tim panitia ke Jakarta, iya ya Pak Naslindo. Bantu saudara saudara kita ini membawa ulos sampai ke Monas. Jaga nama baik kita, buat yang terbaik untuk daerah kita Sumatera Utara. Ini budaya adalah ciri khas kita, harus berani kita tunjukan. Semoga dari ulos ini, akan ada lainnya dari daerah lain berbuat yang sama seperti kita. Saya doakan tim yang berangkat tetap semangat dan kuat", kata Hassanudin.

Kadis Koperasi dan UKM Naslindo Sirait pun langsung merespon perintah dari Pj Gubsu Hassanudin, dengan berkoordinasi sama Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho untuk persiapan keberangkatan pada Kamis 26 Oktober 2023.

(Red,*)

Kementerian Pendidikan Kebudayaan melawan Pemantau keuangan Negara PKN

Jakarta || gardakeadilannews.com

Pemantau keuangan Negara PKN terpaksa ajukan Gugatan ke  Menteri Pendidikan kebudayaan RI ke Komisi Informasi Pusat Jakarta

Berawal dari maraknya Kutipan atau Pungli di sekolah sekolah ,yang memaksa lansung dan tidak lansung para siswa dan orang tua murid ,untuk membayar pembelian Buku ,Baju seragam dan Ijazah dan Raport. dan LKS Sementara  biaya hal tersebut diatas sudah di caver oleh Dana BOS , dan menjadi pertanyaan dan pengaduan Siswa dan orang tua murid kepada Lembaga Rakyat PKN . Kenapa lagi Kami yang di bebankan Untuk membayar Ijazah dan raport ,semnetara ada anggaran dari Kementerian .

Berdasarkan  Pengaduan dan Informasi ini ,maka kami mengajukan Informasi public ke Menteri Pendidikan tentang  LPJ Dana BOS dan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Ijazah  dan LKS  dan Pengadaan lainnya  ,namun tidak di respon oleh PPID Utama kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,sehingga PKN mengajukan Keberatan kepada Menteri .  dan di jawab dengan mengatakan ,Bahwa  Dokumen Yang di Minta PKN antara lain Dokumen Pengadaan Barang dan jasa  dan Surat perintah bayar  adalah Informasi di kecualaikan ,atas  dasar penolakan ini maka sesuai perki 1 tahun 2013 PKN melakukan Gugatan ke Komisi Informasi Pusat

Bahwa setelah melakukan persidangan yang a lot dan  Panjang ,sampai 7 kali persidangan maka pada tanggal    8 Juni 2023 Komisi Informasi Memberikan Putusan dengan amar Putusan Mengabulkan permohon PKN seluruh nya dan menyatakan Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi terbuka ,bukan informasi yang di kecualikan

Kami Keluarga Besar PKN mengucapkan Apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat ,,yang telah meletakkan dasar dasar keterbukaan Informasi Publik ,,dengan harapan semua komisi Informasi di daerah seluruh Indonesia dapat mengikuti dan mempedomani Pertimbangan Hukum dan Putusan Komisi Informasi pusat ini ...yang telah menangkan Rakyat [PKN] 

Dengan adanya Putusan Komisi Informasi tentang Status informasi Pengadaan barang dan jasa adalah Informasi terbuka ,maka di harapkan kepada seluruh Pemerintah dan penyelenggara Negara Mulai dari Presiden ,menteri dan Para Gubernnur dan Bupati dan Kepala desa dan semua nya yang mengunakan uang Rakyat ,harus terbuka dan transparansi dalam memberikan dokumen dan data Pengadaan barang dan jasa kepada Rakyat .

(Red*)

Riuh Arak-arakan Pendukung Mengantar Ganjar-Mahfud ke KPU

Jakarta || gardakeadilannews.com

 

Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menaiki pikap yang dimodifikasi menyerupai pendopo menuju kantor KPU, Kamis (19/10).

Ganjar dan Mahfud menaiki mobil tersebut ditemani Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN Arsjad Rasjid.

Ganjar dan Mahfud beberapa kali melambaikan tangan ke arah ribuan massa simpatisan yang mengawal mereka ke KPU.

(Red*)

Terungkap Gaji Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia atau Menko Polhukam, Mahfud MD, resmi ditunjuk sebagai cawapres atau calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

Mahfud MD resmi menjadi cawapres usai diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10

Pusat pada Rabu (18/10).

Saat ini Mahfud masih aktif menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan RI. Bakal menjadi cawapres, lalu berapa gaji yang diterima Mahfud MD sebagai pimpinan di lembaga kementerian?

Setiap bulannya, Mahfud MD mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara yang nominalnya telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Mengutip detikcom, selama 23 tahun terakhir gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000.

Dalam Pasal 2 PP 60 Tahun 2000, seorang menteri memiliki gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001, para petinggi Kementerian berhak mendapat tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Berdasarkan gaji pokok dan tunjangan itu, Mahfud MD pun mendapatkan gaji sekitar Rp18 juta per bulannya. Namun, angka itu belum termasuk tunjangan lain atau dana operasional.

Para pejabat juga disebut mendapatkan dana taktis mencapai Rp150 juta. Tunjangan itu diterima oleh menteri yang melakukan kegiatan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, para menteri negara juga mendapatkan tunjangan lain seperti fasilitas rumah dan mobil dinas.

Hal itu telah tertera pada PP 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Berkas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

(Red*)