Sikap Independensi PLT Wali Kota Bekasi Dalam Pemilihan KPAID Diragukan

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi masa bhakti 2023-2028 telah terbentuk melalui SK Walikota Bekasi Nomor: 463/Kep-137-DPPPA/III/2023 Tentang Penetapan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi.

Ketua Komisi pun sudah terpilih, dengan susunan struktural; Penasehat Moch. Sya'roni, Anggota Penasehat, Dr. Yoyo Hambali, Yeksa Sarkeh Chandra. Ketua Komisi, Rusham, SE, MM. Wakil Ketua Komisi, Novrian, S.Sos, M.Kom. Komisioner Bidan Pendidikan dan Sosialisasi, Aulia Januar Malik, SE, MM. Komisioner Bidang Kesehatan dan Napza, dr. Hadyan Rahmat, MPH. Komisioner Bidang Advokasi, Trafficking dan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Rezha Muhammad, SH. Komisioner Bidang Data dan Informasi, Firli Zikrillah, S.I.Kom. Komisioner Bidang Pengasuhan dan Alternatif Sosial dan Bencana, Novita Dian Iva Prestiana, S.Psi, M.Psi. Kesekretariatan, Eka Kurniasih, SE, Arif Wicaksono yang ditandatangani oleh Plt. Tri Adhianto Tjahyono.

Menyikapi hal tersebut, Nina Karenina Ketua Korpri PC PMII Kota Bekasi mengungkapkan bahwa salah seorang narasumber di lapangan mengatakan bahwa pada bulan Mei kemarin, ada temannya yang berkomunikasi dengan Plt Walikota, Tri Adhianto terkait pemilihan KPAID.

"Kala itu Plt Walikota Tri berkata masih dalam proses penyeleksian. Namun ternyata Surat Keputusan (SK) Kepengurusan itu sudah dia tandatangani di bulan Maret," ujar Nina.

"Ini artinya ada yang dia coba tutupi, artinya ketransparansian Plt Walikota Tri Adhianto dalam proses penyeleksian Struktural KPAID diragukan," ucapnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menurut Nina, adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. 

"Independensi kelembagaan atau struktural hanya dapat ditemukan di dalam konstitusi atau aturan perundang-undangan. Namun, andilnya kepentingan elit politik acapkali menodai ruh atau makna dari independen tersebut," katanya

"Selain itu, kami juga dapat informasi bahwa ada salah satu anggota KPAID juga ada yang merangkap di PDAM Tirta Patriot serta bagian dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) salah satu Partai Politik," ungkap Nina, Minggu (23/7/2023).

"Yeksa Sarkeh Chandra itu, selain di PDAM Tirta Patriot, dia juga bagian dari Pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Ade Puspita Sari," beber Nina.

"Kita merasakan pertumbuhan kelembagaan KPAID Kota Bekasi belum sebanding dengan kompleksitas persoalan perlindungan anak," tambahnya.

Penyelenggaraan perlindungan anak, sambung Nina, seringkali ada kesenjangan baik dari sisi ideal dan faktual. Pengawasan, kolaborasi, sinergitas, serta dialog dalam menyelesaikan setiap kasus pemenuhan dan perlindungan anak agar langkah dapat terukur dari sisi tugas, minim terdengar.

"Apalagi nanti kita memasuki pesta demokrasi di tahun 2024. Pelibatan anak dalam kampanye Pemilu merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertuang di UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, sudah sejauh apa sepak terjang KPAID Kota Bekasi dalam menyambut Pemilu 2024?," tegas Nina. 

Sebagai Lembaga Independen, sebut Nina, seharusnya KPAID memiliki nilai transparans dan akuntabilitas, baik dalam kerja-kerja pengawasan dan  isu kemanusiaan yang berkaitan dengan kekerasan pada anak.

"Namun, sejak masa seleksi kepengurusan KPAID hingga hari ini, dilihat terkesan lamban. Baik dari masa seleksi hingga SK Struktural itu terbit. Belum lagi orang-orang yang berada di struktur tersebut, sudahkah memenuhi afirmasi 30% posisi perempuan dalam kepengurusan? Hal ini didorong dalam isi Perda yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Bekasi yang belum lama ini disahkan," imbuh Nina seraya bertanya.

Sekedar untuk diketahui bahwa pembentukan KPAD atau Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah berlandaskan kepada (a). Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135); (b). Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota KPAI Periode 2017-2022; (c).Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPAI; (d). Keputusan KPAI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Pembentukan KPAD. 

( Red,HmsRjn)

Ka KCD Wilayah 3 Bekasi Dapat Karangan Bunga Ucapan Selamat Dari Organisasi Pers RJN Bekasi Raya ; Adanya Temuan Kecurangan & Manipulasi data SMA/K Negeri saat PPDB Ta 2023

Bekasi || gardakeadilannews.com

Sebuah karangan bunga terpampang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III bertuliskan;

"Selamat & Sukses

Yth: Bpk I Made Supriyatna Ka KCD Wilayah 3 Bekasi Atas Temuan Kecurangan & Manipulasi Data Pada PPDB TA 2023 SMA/K Negeri

Dari Ruang Jurnalis Nusantara' ( RJN ) Bekasi Raya"

Hal tersebut telah menarik perhatian beberapa awak media.

"Mengenai hal ini yang berhak mengomentari itu kan pak kepala KCD. Kebetulan Pak Kepala KCDnya enggak ada hari.ini. Ya mudah-mudahan, Senin bapak kembali lagi, beliau ada," terang singkat dari salah seorang staf KCD, Sutisna, Jum'at (21/7/2023) sore.

Terpisah, ada beberapa hal disampaikan Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya.

Sejumlah permasalahan terjadi dalam proses PPDB dan paling lazim adalah migrasi domisili melalui Kartu Keluarga (KK) calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dituju, dimana calon siswa menitip KK sesuai domisili ke KK warga sekitar sekolah yang dituju atau dinilai favorit.

Sampai-sampai Walikota Bogor, Bima Arya turun tangan menelusurinya secara langsung dan mengatakan "Koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan."

Lain halnya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyiapkan tim pengaduan untuk proses PPDB.

Hasilnya, Ridwan Kamil telah membatalkan kepesertaan 4.791 pendaftar lantaran mendaftar dengan cara-cara ilegal.

Demikian Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya dalam pernyataan persnya, Jum'at (21/7/2023) sore.

Hisar pun meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala KCD III meninjau ulang dan mengevaluasi total sistem PPDB karena dinilai sudah melenceng dari tujuannya yakni pemerataan pendidikan.

"Sistem pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 lewat jalur zonasi memang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya orang tua murid," pungkas Hisar.

Sementara dari Barisan Mahasiswa Bekasi Wawan Hermawan mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mencopot Kepala KCD Wilayah III, I Made Supriatna.

"Sebab masih banyak calon siswa di Bekasi yang belum mendapatkan sekolah, apalagi terkait zonasi, kami menduga adanya kecurangan dalam proses PPDB 2023," ujar

"Dari tahun-ketahun kami barisan mahasiswa Bekasi selalu menjadi agent of control PPDB. Maka dari itu kami mendesak Kepala KCD III segera membuka data siswa yang diterima di SMA/SMK Negeri Kabupaten/ Kota Bekasi demi ketransparanan," kata Wawan

"Dan besar harapan kami kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera mencopot Kepala KCD III apabila tidak transparans terkait data siswa SMA/SMK hasil PPDB 2023 yang ada di wilayahnya," pungkasnya. ( Red,HmsRjn)

Camat Cibitung Buka Serta Menghadiri Sosialisasi Penyuluhan Narkoba Kepada Pelajar Di SMPN 01 Cibitung

Kab.Bekasi_cibitung ||gardakeadilannews.com

Kecamatan Cibitung adakan agenda kegiatan penyuluhan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja serta pengetahuan dasar adiksi.

Kegiatan tersebut digelar di SMPN 01 Cibitung yang dihadiri oleh Camat Cibitung, Kasie Trantib, Kanit Binmas Polsek Cikarang Barat, Babinsa Koramil Cibitung, Kepala Desa Sukajaya, Kepala Sekolah SMPN 01 Cibitung dan dewan guru.

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan edukasi bahaya narkoba atas kerjasama dan sinergitas lembaga pegiat narkoba, YR Kobra Bekasi, BNK Bekasi,Camat Cibitung dan SMPN 01 Cibitung, yang berlangsung pada Kamis 20 Juli 2023, di Aula Laboratorium SMPN 01 Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya Camat Cibitung Encun Sunarto menyampaikan, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dirinya berharap agar anak – anak generasi penerus bangsa khususnya siswa dan siswi SMPN 01 Cibitung tidak penasaran apalagi coba -coba dengan namaya narkoba, karena usia remaja adalah masa yang sangat rentan,cetusnya.

” Mereka masih labil atau mudah terpengaruh dan sedang dalam proses mencari jatidiri, dan saya selalu berdoa agar siswa dan siswi SMPN 01 Cibitung, sehat, berpretasi dan bersinar (bersih narkoba) agar di masa mendatang bisa menjadi pemimpin masa depan yang hebat dan unggul, menjadi kebanggaan orang tua dan bangsa, tegasnya.

(Tangi.s,Red)

Dani Ramdan Lantik 20 Kepala UPTD Puskesmas dan 60 Pejabat Fungsional.

Kab.Bekasi Cikpus || gardakeadilannews.com Sebanyak 20 Kepala Puskesmas dan 60 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Bekasi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan di Aula KH Noer Ali, Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (18/07 2023).

“Era sekarang ini era Japung (Jabatan Fungsional) dan Japung yang dilantik ini sudah cukup lama sudah tertata baik, dalam pengembangan pola karirnya, potensinya di Disdik, Dinkes dan Inspektorat,” ucap Pj Bupati Dani Ramdan.

Dani berharap, para japung terus dikembangkan pola karirnya, sehingga semakin mahir dan profesional, dan para japung yang sudah bertumpu di Disdik, Dinkes dan Inspektorat tersebut bisa jadi contoh buat SKPD lainnya.

“Kalau melihat perimbangan dari jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi relatif cukup memadai, dibanding dengan wilayah luar Kabupaten Bekasi cukup jomplang, namun memang japung- japung ini banyak mengisi di wilayah urban dan perkotaan, namun di wilayah pinggiran masih ada kekurangan,” ucapnya.

Namun begitu, Dani menegaskan, Pemkab Bekasi akan terus mendorong agar di wilayah juga bisa diisi oleh para japung secara memadai dan ditambah intensifnya bagi mereka para japung yang bekerja di wilayah pinggiran tersebut.

Pada acara tersebut juga diserahkan surat keputusan pengangkatan dan mutasi penugasan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid mengatakan, dari jumlah 60 orang pejabat fungsional tersebut terdiri dari fungsional ahli utama 2 orang, dan pengangkatan pertama fungsional guru sebanyak 9 orang, dan kenaikan jabatan fungsional kesehatan sebanyak 46 orang dan jabatan fungsional auditor sebanyak 2 orang, kenaikan jabatan fungsional pengawas penyelenggara 1 orang.

“Dan untuk Kepala UPTD Puskesmas sebanyak 20 orang sehingga totalnya hari ini ada 80 orang yang dilantik” terangnya.

(Red Ts)

Kemampuan manajerial Plt Walikota Tri Adhianto Dipertanyakan

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Kemampuan Plt. Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dalam memenej pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara  (ASN) Pemerintah Kota Bekasi, dinilai gagal dan tidak profesional dalam melakukan proses mutasi dan promosi aparaturnya.

Ketidak cakapan Tri Adhianto dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, hal itu terlihat dari berkali kali ASN yang sudah mendapatkan undangan promosi gagal bahkan batal di Lantik dan diambil sumpah jabatan.

"Gagalnya ASN bernama Sowi dilantik jadi lurah salah satu contoh, hal itu sama halnya Plt Walikota Bekasi buruk dalam mengambil keputusan untuk melakukan promosi dan mutasi, " ujar Hisar

Sebelumnya, Hisar menambahkan bahwa Dinar Faisal dan Tanti Rohilawati yang mana keduanya mendapat undangan promosi dan mutasi, ternyata Tri Adhianto menganulir keputusan nya sendiri dalam waktu hitungan detik.

Kondisi demikian, menurut Hisar menunjukkan bahwa kepemimpinan Mas Tri sapaan karibnya, jelas mencerminkan bahwa Tri Adianto tidak memiliki kompetensi dalam mengelola SDM.

Sehingga dari kebijakan2 mutasi atau promosi yang dilakukan menimbulkan kendala para pejabat dalam mengimplementasikan program2 kegiatan dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas di bidang yg diemban. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada perubahan yang berarti di Kota Bekasi selama hampir 2 tahun kepemimpinan Tri selain acara2 serenonial yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat

"Padahal Mas Tri mantan birokrat, tidak terlihat kapabilitas-nya dalam mengelola sumber daya manusia ASN, proses mutasi dan promosi aja gugup dan gagap" ucap nya

Dengan dinilai Tri tidak memiliki kapabilitas dan rendahnya kompetensi Tri dalam mengelola SDM ASN, setiap proses mutasi dan promosi di khawatirkan tidak berasaskan merit system'.

" Saya kahwatir, jangan jangan setiap proses mutasi dan rotasi yang dilakukan  Mas Tri, ada faktor like and dislike, dan khawatir ada udang di balik batu, apalagi Mas Tri hanya hitungan bulan masa jabatannya akan berakhir, "tandas Hisar Pardomuan

Terpisah, saat di konfirmasi via WA Drs. Nadih Kepala BKPSDM Kota Bekasi tidak menjawab, senada juga dengan Drs. Junaedi Sekda Kota Bekasi saat diminta komentar nya tidak menjawab.

 ( Red,HmsRjn)

Ketua RJN Bekasi Raya Pertanyakan Perjalanan Plt Walikota Keluar Negeri

Bekasi || gardakeadilannews.com

Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya Hisar Pardomuan mempertanyakan tentang keberangkatan Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono ke negera Korea.

"Dalam rangka apa? Apakah perjalanan dinas atau pribadi? Sebab ada info bahwa istri dari Plt. Walikota juga turut serta dalam perjalanan tersebut," tanya Hisar, Selasa (18/7/2023) siang.

"Namun kuat dugaan ini adalah kunjungan pribadi di waktu jam dan hari kerja," ujarnya.

Namun juga yang sangat disayangkan, kata Hisar, dalam perjalanan ke Korea ini ada ikut serta pejabat eselon 2, dimana pejabat tersebut masih dalam masa pendidikan yakni Kepala Dinas LH dan Kepala Dinas Pendidikan.

"Saat awak media memastikan Humas Pemerintah Kota Bekasi, Kasubag Publikasi Eksternal Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kota Bekasi melalui Muchlis membenarkan bahwa Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sedang ke Korea dari Senin kemarin dan pulangnya Kamis, 20 Juli 2023," ungkapnya.

Artinya, lanjut Hisar, mereka berangkat ke Korea meninggalkan tugas selama 4 (empat) hari kerja, mulai Senin sampai Kamis.

"Sementara di kepemerintahan daerahnya banyak kegiatan yang memerlukan kehadiran kepala daerah. Apalagi kondisi keuangan daerah kabarnya sedang tidak baik-baik saja," ujar Hisar.

"Yang jadi pertanyaan apakah kunjungan itu ada relevansinya terhadap efektivitas kerja mereka jika dikayitkan dengan jabatanmuka masing-masing.ketahui Sementara disisi lain, masa jabatan Tri Adhianto hanya tinggal 1,5 bulan lagi sebagai Plt. Walikota," ucapnya.

"Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, tegas Hisar, perjalanan ke Korea ini apakah sudah mendapat izin dari Pemerintah Pusat cq. Gubernur Jawa Barat? Sebab yang kita ketahui bersama bahwa setiap perjalanan ke luar negeri baik itu perjalanan dinas maupun pribadi harus mendapat izin atasan masing-masing," tambahnya.

"Dengan keuangan daerah yang sedang tidak baik baik saja, apakah efisiensi anggaran telah terlaksana? Sebab hingga hari ini, diketahui kondisi keuangan Pemkot Bekasi sedang hampir kolaps," imbuhnya.

"Lantas dalam rangka untuk kepentingan apa mereka ke Korea? Padahal Pemerintah Kota Bekasi akan mengadakan pawai peringatan 1 Muharam dan mirisnya Kepala Daerahnya malah bepergian ke keluar negeri," pungkas Hisar. ( Red,HmsRjn)

PPDB Semerawut dan di Duga tidak Singkron Data ; Mahasiswa Geruduk Disdik Kota Bekasi.

Bekasi || gardakeadilannews.com

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar menyerah menghadapi masa aksi lantaran didesak buka-bukaan data PPDB Online 2023 yang dinilai syarat kecurangan. Bahkan, Uu menyebut dirinya sudah aki-aki dan tidak tidak sanggup memenuhi tuntutan demonstran.

"Saya sudah aki-aki," kata Uu saat menemui aksi masa mengatasnamakan Forum Peduli Pendidikan Kota Bekasi, Senin (17/7/2023).

Alhasil, puluhan pemuda dan mahasiswa mendesak Uu mundur dari jabatan yang diembannya karena tidak profesional dan menjaga integritas Pemerintah Kota Bekasi.

"Penolakan transparansi dengan alibi sudah aki-aki mencerminkan ketidakprofesionalan seorang pejabat. Bagaimana tidak kacau penyelenggaraan PPDB Online tahun ini jika pemangku kebijakannya seperti itu. Lebih baik mundur saja dan serahkan kepada yang berkompeten dan mampu bekerja untuk rakyat," ujar Koordinator Aksi, Ali kepada awak media.

Ali menjelaskan, pihaknya menggelar aksi demontrasi lantaran masih banyak anak-anak yang tidak terakomodir di sekolah negeri. Selain itu, dalam pelaksanaan PPDB Online penuh kejanggalan pada data yang disajikan Dinas Pendidikan saat sosialisasi yang diperuntukan kepada masyarakat.

"Dalam sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengumumkan jumlah kuoya SMP Negeri hanya 10.368 atau 324 Rombongan Belajar (Rombel). Namun jumlah sisea yang diterima sejak tahap 1 dan dua sebanyak 11.915, sehingga ada selisih angka mencapai 1.547 siswa atau ada penambahan rombel menjadi 372," ungkapnya.

Terlebih, ia mengungkapkan persoalan PPDB tidak pernah menemukan solusi yang kongkrit, maka setiap tahun pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan atau data yang disajikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

"Dari tahun ke tahun pasti ada persoalan yang muncul dalam pelaksanaan sistem PPDB. Misalnya tentang, migrasi domisili melalui Kartu Keluarga (KK) calon siswa ke wiilayah sekitar sekolah yang di nilai favorit oleh orang tua, ini umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan. Misalnya saja seperti yang terjadi di kota Bekasi," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Cristianto, salah seorang massa aksi mendesak Pelaksana Tugas (PLT) Wali Kota Bekasi harus lakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PPDB online.

"Problem lainnya adalah, jumlah lulusan Sekolah Dasar tahun 2023 sebanyak 43.697 siswa, sementara daya tampung Sekolah Negeri, Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) hanya 31.187. Artinya tersisq sebanyak 12.510 anak yang belum jelas masa depan pendidikan nya. Maka dari itu Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto harus lakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UU Saiful Mikdar dan Ketua PPDB online, Deded Kusmayadi," tukasnya.

Dalam aksi yang berlangsung selama 2 jam itu, Forum Peduli Pendidikan Kota Bekasi menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Transparansi Data PPDB Online 2023

2. Transparansi Jumlah Rombel Tahun 2022 dan Kuota Rombel 2023

3. Pecat Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Pelaksana PPDB Online Kota Bekasi karena tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi

4. Pecat Kepala SMPN maupun Oknum yang melakukan Kolusi PPDB Online.

(Red,hmsRjn)