Umroh Gratis ; Kapolres Metro Bekasi Gelar Olahraga Bersama Dalam Rangka Sambut HUT Bhayangkara Ke 78 ..

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-78, Polres Metro Bekasi Bekasi menggelar kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi bersama Bhayangkari Cabang Metro Bekasi dan seluruh personel di Go Wet Waterpark, Grand Wisata Tambun Selatan, Jumat (14/6/2024).

Kegiatan olahraga bersama ini dimulai dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan senam aerobik yang dipimpin oleh instruktur profesional.

banner 728x90

Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan di antara anggota Kepolisian serta Bhayangkari.

“Olahraga bersama ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan kita dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-78. Selain untuk menjaga kesehatan, kita juga ingin mempererat silaturahmi dan semangat kerja sama di antara kita semua,” ujar Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi.

Dalam acara tersebut, Kapolres juga memberikan doorprize kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat mereka. Doorprize utama yang diberikan adalah paket umroh gratis, yang disambut antusias oleh seluruh peserta. Selain itu, berbagai hadiah menarik lainnya seperti peralatan elektronik dan pelaratan rumah tangga.

“Semoga doorprize ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi. Kita semua adalah bagian dari keluarga besar Polri yang harus saling mendukung dan menguatkan,” tambah Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi.

Kegiatan olahraga bersama ini menambah semarak rangkaian acara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di wilayah Polres Metro Bekasi Bekasi. Dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang maksimal, Polri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Bekasi.

(Red*)

JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN LANTIK KATARINA ENDANG SARWESTRI, S.H., M.H. SEBAGAI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Jl. LLRE Martadinata No. 54 Kota Bandung

Bandung || gardakeadilannews.com

SIARAN PERS

Nomor: PR-34/Kph.2/06/2024

Pada hari Selasa, 11 Juni 2024 Jaksa Agung ST BURHANUDDIN bertempat di Aula Gedung Utama Lt. 11 Kejaksaan Agung RI  melantik Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggantikan Ade T Sutiawarman, S.H., M.H. yang mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

Hadir dalam acara tersebut Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Pejabat Eselon II di Kejaksaan Agung. 

Mengawali sambutannya, Jaksa Agung mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Tentunya para pejabat yang dilantik adalah insan terbaik Adhyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian yang obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan.

Jaksa Agung menyampaikan agar memastikan terlaksananya pola penegakan hukum yang humanis serta proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan menyeimbangkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan serta untuk pedomani Surat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 17 Januari 2022 tentang meningkatkan Pengawasan Melekat Pada Satuan Kerja.

Terakhir, Jaksa Agung berharap setiap pejabat baru yang baru saja dilantik dapat menunjukkan kinerja dan prestasi nyata "Bekerjalah menggunakan nurani dan akal sehat yang konsisten pada kebenaran" agar selalu mendukung upaya menjadikan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum nomor satu baik dari sisi penegakan hukum maupun pelayanan publik. 

Demikian untuk disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

(Red,Rjn)

Bandung, 11 Juni 2024

KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM

Sumber Penkumhumas.

kejatijabar@gmail.com

Kemendagri bersama Kementan Teken MoU Wujudkan Swasembada Pangan, Cetak Sawah Rakyat

Jakarta || gardakeadilannews.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman mengenai progam cetak sawah rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki 4 musim. Dirinya menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi.

"Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu," katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah dan harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan Pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah maupun perwakilan Pemda, baik secara langsung maupun virtual.

Lebih jauh Tito Karnavian mengatakan, "Kita harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing dan kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu didukung dan mana yang tidak," tegasnya.

Terkait anggaran pertanian, Mendagri menerangkan, Pemda dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Dirinya mencontohkan Pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian. Sementara itu, daerah dengan PAD rendah diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.

"Nah daerah-daerah [dengan PAD rendah] ini memang harus dibantu, karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, sehingga pertanian ya mereka tidak punya uang," pungkasnya.

(Tomson)