Respons Sri Mulyani ; Gibran Bicara Program Dana Abadi Pesantren-KIS Lansia, Ini Respons Sri Mulyani

Jakarta || gardakeadilannews.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menanggapi program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bertarung di Pilpres 2024. Program unggulan tersebut di antaranya Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.

Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan.

"Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).

"Umpamanya anggaran perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi.

Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tapi seharusnya sih kita cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS)," tegas Isa.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini berjumlah Rp 106,1 triliun.

Andin menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ada Rp 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.

"Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi-seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain," jelasnya.

Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih yakni dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup millenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit Mekaar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup millenial. Ini untuk bisnis-bisnis para millenial yang berbasis inovasi dan teknologi," beber Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

"Sekarang sudah ada KIS, ada KIP, PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS lansia," tambahnya.

(Red,*)

Pj Gubsu Lepas Ulos 1.000 Meter ke Monas ; Saya Bangga Ulos 1000 Meter ini Jika Dibawa ke Monas

Medan-Sumut || gardakeadilannews.com

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin menerima dan melepas Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional ke 9 di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, No. 41, Medan, Rabu 25 Oktober 2023.

Tim Kerja Panitia Hari Ulos berangkat ke Jakarta, membawa ulos sepanjang 1.000 meter untuk diarak mengelilingi Tugu Monas. Ulos 1.000 meter sebelumnya diarak keliling 8 kabupaten Kawasan Danau Toba, selama 4 hari 15, 16, 17, dan 18 Oktober. Dengan punca acara di Open Stage Parapat 17 Oktober 2023.

Pj Gubsu Hassanudin menerima Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional didampingi Tokoh Masyarakat Rahudman Harahap, Ketua DPD Bapera Sumut Dedek Ray, Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus, Kadis Koperasi dan UKM Naslindo Sirait.

Tokoh Masyarakat Sumatera Utara Rahudman Harahap mengatakan sambutan Pj Gubsu kepada Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional sangat luar biasa dan menjadi penyemangat tim kerja yang berangkat ke Monas Jakarta.

"Sungguh ini sangat berarti bagi tim kerja ulos yang berangkat ke Jakarta pada Kamis 25 Oktober (besok). Bapak Pj Gubsu, ini saya sangat terharu dan ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi tim kerja, dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua masyarakat Sumut", ucap Rahudman.

Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional 25 orang yang diterima Pj Gubsu dipimpin Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho, Ketua Tim Kerja Mikhael Siregar, dan Sekretaris Arief Tampubolon.

"Kami sangat senang dengan sambutan Pak Gubernur, kami sangat berterima kasih dengan dukungan ini dari Pak Gubernur. Semoga pertemuan ini menjadi berkah untuk kami semakin kuat membawa ulos 1.000 meter ini ke Monas, Jakarta", kata Mikhael Siregar.

Pj Gubsu Hassanudin sangat senang menerima kunjungan Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional. Ia pun memohon maaf karena tidak bisa hadir di pucak acara 17 Oktober di Open Stage Parapat.

"Saya mohon maaf karena tak bisa hadir kemarin di Parapat. Sangat padat jadwal saya, tapi ini kita sudah bertemu dan pasti saya sangat mendukung kegiatan ini. Nilai budaya daeraj harus bisa kita lestarikan, bukan hanya kepada kita, akan tetapi kepada generasi muda mendatang, ini harus tetap dijaga dan dilakukan terus serta saya bangga sebagai Pimpinan daerah jika ulos 1000 Meter ini dibawa ke Monas", kata Hassanudin.

Pj. Gubsu pun memerintahkan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Naslindo Sirait untuk mendampingi Tim Kerja Panitia Hari Ulos Nasional ke Jakarta untuk mengarak ulos 1.000 meter keliling Monas.

"Pak Naslindo nanti yang membantu semua tim panitia ke Jakarta, iya ya Pak Naslindo. Bantu saudara saudara kita ini membawa ulos sampai ke Monas. Jaga nama baik kita, buat yang terbaik untuk daerah kita Sumatera Utara. Ini budaya adalah ciri khas kita, harus berani kita tunjukan. Semoga dari ulos ini, akan ada lainnya dari daerah lain berbuat yang sama seperti kita. Saya doakan tim yang berangkat tetap semangat dan kuat", kata Hassanudin.

Kadis Koperasi dan UKM Naslindo Sirait pun langsung merespon perintah dari Pj Gubsu Hassanudin, dengan berkoordinasi sama Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendi Naibaho untuk persiapan keberangkatan pada Kamis 26 Oktober 2023.

(Red,*)

Kementerian Pendidikan Kebudayaan melawan Pemantau keuangan Negara PKN

Jakarta || gardakeadilannews.com

Pemantau keuangan Negara PKN terpaksa ajukan Gugatan ke  Menteri Pendidikan kebudayaan RI ke Komisi Informasi Pusat Jakarta

Berawal dari maraknya Kutipan atau Pungli di sekolah sekolah ,yang memaksa lansung dan tidak lansung para siswa dan orang tua murid ,untuk membayar pembelian Buku ,Baju seragam dan Ijazah dan Raport. dan LKS Sementara  biaya hal tersebut diatas sudah di caver oleh Dana BOS , dan menjadi pertanyaan dan pengaduan Siswa dan orang tua murid kepada Lembaga Rakyat PKN . Kenapa lagi Kami yang di bebankan Untuk membayar Ijazah dan raport ,semnetara ada anggaran dari Kementerian .

Berdasarkan  Pengaduan dan Informasi ini ,maka kami mengajukan Informasi public ke Menteri Pendidikan tentang  LPJ Dana BOS dan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Ijazah  dan LKS  dan Pengadaan lainnya  ,namun tidak di respon oleh PPID Utama kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,sehingga PKN mengajukan Keberatan kepada Menteri .  dan di jawab dengan mengatakan ,Bahwa  Dokumen Yang di Minta PKN antara lain Dokumen Pengadaan Barang dan jasa  dan Surat perintah bayar  adalah Informasi di kecualaikan ,atas  dasar penolakan ini maka sesuai perki 1 tahun 2013 PKN melakukan Gugatan ke Komisi Informasi Pusat

Bahwa setelah melakukan persidangan yang a lot dan  Panjang ,sampai 7 kali persidangan maka pada tanggal    8 Juni 2023 Komisi Informasi Memberikan Putusan dengan amar Putusan Mengabulkan permohon PKN seluruh nya dan menyatakan Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi terbuka ,bukan informasi yang di kecualikan

Kami Keluarga Besar PKN mengucapkan Apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat ,,yang telah meletakkan dasar dasar keterbukaan Informasi Publik ,,dengan harapan semua komisi Informasi di daerah seluruh Indonesia dapat mengikuti dan mempedomani Pertimbangan Hukum dan Putusan Komisi Informasi pusat ini ...yang telah menangkan Rakyat [PKN] 

Dengan adanya Putusan Komisi Informasi tentang Status informasi Pengadaan barang dan jasa adalah Informasi terbuka ,maka di harapkan kepada seluruh Pemerintah dan penyelenggara Negara Mulai dari Presiden ,menteri dan Para Gubernnur dan Bupati dan Kepala desa dan semua nya yang mengunakan uang Rakyat ,harus terbuka dan transparansi dalam memberikan dokumen dan data Pengadaan barang dan jasa kepada Rakyat .

(Red*)