Operasi Keselamatan Jaya 2023, Satlantas Polrestro Bekasi Kota Bagikan Brosur dan Himbauan Kamseltiblancar

KOTA BEKASI-gardakeadilannews.com

Satlantas Polres Metro Bekasi Kota gelar Operasi Keselamatan Jaya tahun 2023 dengan kegiatan preeventif berupa sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan pembagian brosur dan stiker di jalan Jend A Yani depan Kantor Walikota, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (7/2/2023) mulai pukul 09.00 wib.

Kegiatan dipimpin oleh Kanit Turjawali AKP Ganda Siburian dengan perwira pendamping KBO Lantas Iptu Lidya dengan melibatkan 50 personil gabungan Satlantas, Dishub, TNI, PM dan Satpol PP yang menyasar pengendara yang melanggar.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota menyampaikan Operasi Keselamatan Jaya 2023 akan berlangsung selama 14 hari mulai hari ini  07 Februari sampai dengan 20 Februari 2023.

“Hari ini kegiatan yang dilakukan memberikan brosur himbauan dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya kepada para pengguna Jalan raya dengan bekerjasama dengan unsur terkait,” kata Kasie Humas Kompol Erna.

Lebih lanjut Kompol Erna menjelaskan kegiatan berupa sosialisasi dengan himbauan dan pembagian brosur serta penempelan stiker operasi Keselamatan Jaya yang diberikan kepada masyarakat pengguna jalan, agar Masyarakat memahami resiko jika melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas.

Erna jelaskan sesuai dengan sasarannya pelanggar tidak menyalakan lampu motor di siang hari, tidak menggunakan sabuk pengaman, berboncengan lebih dari dua orang, tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar batas kecepatan, berkendara melawan arus berkendara dibawah umur, melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan dan Mengemudi sambil menggunakan handphone.

“Hasilnya gelaran Operasi Keselamatan 2023 tadi ada dibagikan 50 brosur Ops Keselamatan Jaya 2023 , 50 Stiker Ops Keselamatan Jaya dan peneguran kepada 25 yang melanggar dan pemasangan spanduk sebanyak 25 titik,” tambahnya.

(Red,*)

Presiden Jokowi Meminta Kebebasan Pers Harus Berdasarkan Etika Jurnalistik

Dewan Pers, Etika Jurnalistik, Kebebasan Pers, Presiden Jokowi

Jakarta-gardakeadilannews.com

Presiden Jokowi menerima kedatangan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 ya berdasarkan prinsip dan etika jurnalistik.

Menurut Presiden, Jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan Yangon dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.

Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 tentang pers.

“Dalam hal media sustainability ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik. Presiden juga dalam pertemuan ini memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari 2023.

“Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra, serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media sustainability.

Mengenai kebebasan pers, menurut Presiden itu sudah selesai. “Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Jokowi.

Presiden juga menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan keadilan yang mesti diantisipasi. “Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Jokowi mengingatkan. (Red,HMS RJN)

Reses Arwis Sembiring: Serapan APBD di Bintara Masih Rendah

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Demokrat, Arwis Sembiring sampaikan aspirasi penyerapan APBD di setiap RW pada Reses I, di Kelurahan Bintara, Kota Bekasi.

Bekasi-gardakeadilannews.com

Anggota DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring menilai serapan APBD di wilayah Kelurahan Bintara masih rendah, sementara kebutuhan infrastruktur di masyarakat tinggi.

"Berdasarkan waktu yang dimiliki dewan dari tiga kali reses pertama di lima tempat, kan hanya 15 kali pertahun. Sedangkan jumlah RW di wilayah Bintara ada 93 RW. Artinya, 93 RW dikurang 15 hanya 78 kali. Jadi, sebenarnya tidak maksimal, tapi saya ingin setiap RW ada penyerapan APBD," ujarnya saat agenda Reses I di Sekretariat RW 006, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Senin (6/2/2023).

Ia mengatakan, kebutuhan masyarakat tahun ini lebih dominan kepada infrastruktur jalan dan saluran untuk mengantisipasi banjir. Namun tidak semua aspirasi dapat direalisasikan. Misalnya, di Bintara Jaya ada 17 RW, sedangkan penyerapan hanya di 15 RW.

"Kami bagi aspirasi di 15 RW meski tidak merata, permintaan masyarakat banyak," kata politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, aspirasi yang ia berikan di wilayah Bintara menjadi prioritas dari kebutuhan masyarakat.

"Kita prioritaskan paling utama, karena aspirasi paling besar dan banyak di situ," ucapnya.

Ia menambahkan, penyerapan aspirasi di wilayahnya juga terjadi kompetitif dengan sejumlah dewan di daerah pemilihan (dapil).

Sebenarnya terjadi kompetisi yang cukup tajam, tapi RW-RW harus koperatif kepada kita agar tentunya bisa merasakan penyerapan yang lebih maksimal," katanya.

Arwis menyampaikan, penyerapan anggaran melalui pokir dewan sudah mencapai 92 persen, meskipun ada kegiatan yang belum dilaksanakan akibat pertama waktu sempit, alam, judul kegiatan tidak jelas.

"Ini yang membuat hambatan-hambatan. Makanya kita berikan tekanan kepada RW agar memberikan nomenklatur yang jelas," katanya.

(Red,*)