Warga Kota Bekasi: Berobat Gratis, Cukup Tunjukan NIK KTP "

Bekasi-gardakeadilannews.com

  Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan dalam program ini tentu memastikan akan melayani masyarakat Kota Bekasi dengan mudah tidak berbelit belit, mengedepankan pelayanan secara instan dan gratis tentu menjadikan harapan bagi masyarakat Kota Bekasi.

  Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mensosialisasikan layanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Layanan Kesehatan ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Setiap warga dengan NIK Kota Bekasi yg akan berobat , baik itu warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS maupun yang belum terdaftar dapat dilayani di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan baik itu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta. Kamis (4/1).

Nomor induk kependudukan yang saat ini bisa digunankan untuk berobat ke Puskesmas atau Rsud terdekat bertujuan memudahkan masyarakat Kota Bekasi yang memang sangat membutuhkan layanan rumah sakit yang ekstra cepat tanpa menggunakan kartu-kartu lainnya, hanya menggunakan KTP saja masyarakat sudah bisa mendapatkan fasilitas gratis untuk berobat.

Sasaran program terutama ialah warga Kota Bekasi yang tidak memiliki BPJS kesehatan untuk dapat pengobatan secara gratis hanya dengan menunjukan KTP saja di Puskesmas se-Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terus mengoptimalkan layanan yang berbasis kesehatan dengan memperhatikan warga dengan kebutuhan pengobatan secara gratis.

  

  Program ini tentunya akan memudahkan pelayanan yang diberikan untuk warga serta mewujudkan pelayanan kesehatan secara merata, dan juga akan mudah bagi masyarakat Kota Bekasi yang mau berobat ke Puskesmas terdekat hanya menunjukan ktp saja sudah bisa dilayani, tidak perlu repot membawa persyarat-persyaratan yang sulit.” Ungkap Tri.

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan dalam program ini tentu memastikan akan melayani masyarakat Kota Bekasi dengan mudah tidak berbelit belit, mengedepankan pelayanan secara instan dan gratis tentu menjadikan harapan bagi masyarakat Kota Bekasi. (Red,*)

Presiden Jokowi Bersama Ketua DPD (GK) Riau H.T.Rusli Ahmad Lakukan Pembicaraan terkait Masyarakat(PSR) dan Perkembangan Propinsi Riau

Riau-gardakeadilannews.com

Ketua Galang Kemajuan (GK) DPD Riau yang juga merupakan Ketua PWNU Riau H.T.Rusli Ahmad,SE,MM lakukan silaturahmi dengan Presiden RI, Ir H Joko Widodo di Novotel jalan Riau Pekanbaru.Kamis pagi (5/1/23)

Pertemuan Ketua DPD GK Riau H.T.Rusli Ahmad dengan Presiden RI yang didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri (PUPR) Basuki Hadi Muljono, Mensesneg Prof Dr Pratikno dalam kunjungan kerjanya ke Propinsi Riau tersebut membahas seputaran situasi dan kondisi masyarakat dan perkembangan pembangunan dan program Presiden di Propinsi Riau.

  

  Kepada Presiden Jokowi, H.T.Rusli Ahmad menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan program PSR yang gagal di Riau dan kehadiran Bapak Presiden Jokowi dalam pelantikan pengurus PWNU Riau masa bakti 2021-2026 yang di rencanakan pada bulan Februari 2023.

Kepada awak media H.T.Rusli Ahmad, menyampaikan bahwa pembicaraan terkait pelantikan jajaran pengurus PWNU Riau di bulan Februari, Bapak Presiden mengarahkan agar berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno.

  

  Kepada Bapak Presiden, saya juga menyampaikan keluhan dari masyarakat, khususnya petani sawit. Dimana saya yang juga selaku Dewan Penasehat DPP APKASINDO, menyampaikan tentang kondisi petani sawit Indonesia. Dimana harga TBS petani rendah dikarenakan Permentan yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit,”kata H.T.Rusli Ahmad

Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93% sama sekali tidak masuk dalam perlindungan permentan tersebut. Permentan tersebut hanya mengikat kepada petani bermitra yang tidak lebih dari 7%. Sehingga capaian keberhasilan program PSR untuk Propinsi Riau di tahun 2022 adalah 0%.

Hal ini patut menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kementerian terkait, ini urgen dan harus gerak cepat.

Menurutnya, bukan rahasia lagi, salah satu penghambat Program Presiden rata-rata di (KLHK) dengan klaim kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Visi Misi itu hanya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itu jangan ada visi misi Kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis Presiden dan Wakil Presiden,kata Rusli Ahmad

Rusli yg didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP,C.IMA dan SekJend DPP APKASINDO Dr.cn. Rino Afrino, ST, MM, C.APO, mengaminkan pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR.

Disambung Gulat ME Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani, terkhusus terkait capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu. Bahwa capaian PSR tahun 2022 lalu adalah terendah sepanjang sejarah dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden untuk mengikuti PSR, lanjutnya.

 

 Terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4% dari target 180.000 ha disaat Pak Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan”, ujar Gulat ketika menemui Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Pada Kamis.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Rino, bahwa permasalahan Utama PSR perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan sungguh² mencari resolusi. “Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani, ujar Rino kepada Presiden Jokowi.

Mendengar pemaparan perwakilan petani sawit tersebut, Presiden Jokowi tampak mengkerutkan kening dan langsung memerintahkan Protokoler Istana untuk meminta nomor telpon Gulat dan Rino untuk segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR serta kendala Program (BPDPKS) lainnya.(Red,*)

Di Tahun Politik ASN Harus Bersikap Netral

                  ket.Foto,Ilustrasi

Kab.Bekasi - gardakeadilannews.com Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi diminta agar tidak ikut kegiatan politik praktis dalam perhelatan Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan usai upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag ke 77, di halaman Kantor Kemenag Cikarang, Komplek Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (2/1/23).

Bahkan Pj Bupati Bekasi mengingatkan ada sanksi jika ASN terbukti ikut dalam politik praktis pada Pilkada yang akan digelar di tahun depan.

“Untuk penindakannya, itu langsung diberikan Bawaslu yang akan menindak lanjuti,” tandas Dani Ramdan.

Dani Ramdan menegaskan, setiap ASN tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan politik atau memiliki keberpihakan berpolitik. Menurutnya, ASN harus netral dan tidak menjadi partisan parpol tertentu.

Pada momentum Hari Amal Bhakti Kemenag ke 77 tahun 2023, Dani Ramdan menyampaikan, baik jajaran ASN Kementerian Agama atau ASN pada umumnya, yang ada di Kabupaten Bekasi sudah disumpah.

“Sudah kontrak sejak disumpah menjadi pegawai negeri untuk harus bersikap netral atau netralitas ASN,” katanya.

Maka, lanjut Dani, sumpah tersebut menjadi kunci dan perekat agar tidak terlibat pada politik. Pada Pilkada, ASN bertugas mensukseskan dengan cara mendukung terselenggaranya Pilkada yang baik.

Dani menilai, ASN dapat menjadi perekat dan memberikan sosialisasi agar perbedaan politik disikapi dengan wajar dewasa. Tidak menjadikan perbedaan seagai pertentangan apalagi menciptakan konflik.

Sesuai dengan arahan Menteri Agama, lanjutnya, jajaran Kemenag untuk menghindari politisasi agama dan politisasi tempat ibadah sebagai tempat kampanye dan sebagainya.

“Agama dan tempat ibadah murni sebagai tempat ibadah. Tidak boleh disalahgunakan kepentingan politik praktis,” tegasnya.

(Red,*)