Presiden Prabowo saat meresmikan program “Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas” di SMPN 4 Bekasi, ia menilai sistem pendidikan Indonesia harus segera melompat. Lompatan itu, katanya, hanya bisa dilakukan lewat digitalisasi, karena masih banyak guru yang belum kompeten, terutama dalam pelajaran sains dan bahasa asing.
Pernyataan itu sederhana, tapi menyentil. Ia seperti mengakui bahwa kita tertinggal bukan karena kekurangan niat, tapi karena cara belajar kita masih terjebak di masa lalu. Dilansir dari laman Detik, Prabowo berujar bahwa banyak guru kita yang belum menguasai pelajaran seperti matematika, biologi, fisika, dan bahasa asing. Dengan digitalisasi, kita bisa melompat cepat.
Untuk mewujudkan lompatan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan angka yang cukup fantastis. 172.550 papan interaktif digital (interactive flat panel/IFP) telah didistribusikan ke sekolah dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sejak Agustus hingga pertengahan November 2025. Itu berarti 75 persen dari total target 288.865 unit sudah sampai di tangan sekolah. Program ini digadang-gadang sebagai revolusi kelas, dari papan tulis yang penuh kapur ke layar sentuh yang bisa menampilkan simulasi 3D, video pembelajaran, dan akses langsung ke materi daring. Dalam teori, ini memang terdengar cemerlang, guru tak lagi repot menggambar struktur atom di papan tulis, siswa bisa melihat langsung bentuk molekul berputar di layar. Tapi seperti biasa, antara teori dan kenyataan di Indonesia sering kali ada jarak sebesar jurang digital itu sendiri.
Digitalisasi bukan sekadar soal alat. Karena di ruang-ruang kelas kita, masalahnya sering bukan tidak punya teknologi, tapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Banyak sekolah sudah punya proyektor bertahun-tahun, tapi masih dibiarkan berdebu di lemari. Banyak guru sudah punya laptop, tapi hanya dipakai untuk mengetik daftar nilai. Dan kini datang papan interaktif yang lebih canggih, tapi kalau yang memegangnya masih berpikir seperti papan tulis, maka hasilnya tak akan jauh berbeda.
Sebenarnya, kekhawatiran itu sudah diungkapkan bahkan oleh guru-guru sendiri. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang dikutip Antaranews mengaku senang dengan bantuan IFP, tapi juga khawatir karena tidak semua guru siap menggunakannya. Ia berujar bahwa mereka bersyukur dapat fasilitas, tapi kalau tidak disertai pelatihan, nanti cuma jadi pajangan. Dan inilah ironi digitalisasi kita, lebih cepat mendatangkan alat ketimbang menyiapkan manusianya.
Mungkin Prabowo benar, bahwa kemampuan guru Indonesia masih banyak yang harus ditingkatkan. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu guru yang dituding jadi masalah, sementara sistemnya sendiri jarang dikritik? Ketika presiden bilang guru kurang kompeten, itu seperti menyalahkan ujung rantai paling lemah dari sistem pendidikan yang bobrok dari hulu. Padahal, siapa yang selama ini dibiarkan bekerja di ruang kelas penuh murid tanpa fasilitas layak, gaji pas-pasan, dan beban administrasi menumpuk? Guru. Siapa yang diminta mendidik anak-anak agar siap menghadapi dunia digital, tapi pelatihannya cuma dua kali setahun dengan koneksi internet lemot? Guru juga. Jadi, kalau ingin melompat, seharusnya negara yang lebih dulu berlari, bukan hanya menyuruh guru melompat sendirian dengan kaki yang diikat.
Masalah digitalisasi di Indonesia bukan semata ketiadaan perangkat, tapi ketimpangan akses dan kompetensi yang begitu besar. Data Kemendikdasmen menunjukkan 172 ribu papan digital sudah dikirim, tapi distribusinya tentu tidak merata. Sekolah-sekolah di perkotaan seperti Bekasi, Surabaya, dan Denpasar akan lebih cepat mendapat manfaat, sementara sekolah di pedalaman NTT, Maluku, dan Kalimantan masih berjuang mendapatkan listrik stabil, apalagi jaringan internet. Itu sebabnya, konsep melompat yang diucapkan presiden sebenarnya berisiko besar, karena kalau hanya sebagian yang bisa melompat, sisanya justru akan makin tertinggal. Dan di negara seluas Indonesia, kesenjangan digital bisa berujung kesenjangan pendidikan yang lebih permanen.
Di sisi lain, kita juga perlu mengingat bahwa papan interaktif hanyalah alat bantu, bukan solusi sakti. Tidak ada jaminan bahwa dengan layar sentuh, murid otomatis lebih pintar. Sebab pendidikan bukan hanya soal apa yang ditampilkan di layar, tapi apa yang tertanam di kepala dan hati. Guru yang inspiratif tetap lebih penting daripada perangkat canggih yang tidak bermakna. Ada satu kalimat dari guru senior di Bandung yang sempat viral di media sosial, yaitu kami tidak menolak digitalisasi, tapi tolong jangan jadikan kami sekadar operator layar, cukup menusuk, karena banyak guru merasa bahwa digitalisasi pendidikan dijalankan dari atas tanpa mendengarkan mereka yang setiap hari berhadapan dengan murid.
Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas tentu layak diapresiasi. Tapi kalau tujuannya benar-benar untuk mencerdaskan bangsa, maka harus disertai perencanaan yang matang dan pelatihan masif bagi para guru. Apalagi data UNESCO menunjukkan, 70 persen guru di Indonesia belum memiliki keterampilan digital pedagogis dasar. Artinya, mereka bisa menggunakan perangkat, tapi belum tentu bisa mengintegrasikannya secara efektif dalam proses belajar. Kalau fakta ini diabaikan, maka papan digital yang canggih hanya akan berubah jadi pajangan mahal di kelas yang tetap membosankan.
Masalah lain yang jarang dibahas adalah beban biaya pemeliharaan. Alat canggih membutuhkan dukungan teknis, daya listrik stabil, dan koneksi internet. Siapa yang akan menanggung biaya itu setelah proyek selesai? Banyak sekolah negeri bahkan masih iuran listrik dari BOS, apalagi kalau layar digitalnya rusak? Tanpa sistem pendukung yang jelas, kita hanya mengulangi siklus lama: proyek besar, seremoni megah, lalu sunyi setelah publikasi reda.
Namun, di balik kritik itu, satu hal patut kita garis bawahi: Prabowo benar dalam satu hal penting, pendidikan Indonesia memang harus melompat, bukan berjalan pelan. Dunia berubah cepat, dan anak-anak kita tak bisa terus belajar dengan sistem yang stagnan. Tapi untuk melompat jauh, kita perlu memastikan semua yang melompat punya pijakan yang sama kuat. Karena kalau tidak, yang melompat duluan akan terbang, dan yang tertinggal akan jatuh lebih dalam.
Akhirnya, digitalisasi pendidikan bukan sekadar urusan alat, tapi urusan arah. Apakah kita ingin membangun generasi yang bisa berpikir kritis dan adaptif, atau hanya generasi yang bisa menekan tombol next di layar tanpa paham apa yang sedang dipelajarinya? Kalau jawabannya adalah yang pertama, maka digitalisasi bukan soal kecepatan distribusi, tapi kesiapan mental, pelatihan guru, dan pemerataan akses. Karena revolusi pendidikan tidak dimulai dari papan interaktif di kelas, tapi dari keberanian negara untuk berhenti menyalahkan guru, dan mulai memberdayakan mereka.
---
#ceritainspirasi
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik
(.....)
